Tak punya energi terbarukan, RI-Filipina senasib
Kamis, 19 September 2013 - 17:31 WIB
Tak punya energi terbarukan, RI-Filipina senasib
A
A
A
Sindonews.com - Kepala Divisi Energi Baru Terbarukan dan konversi energi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Mochamad Sofyan mengakui, dari semula awalnya Indonesia memang tidak pernah berpikir membangun pembangkit listrik menggunakan energi terbarukan. Akibatnya, Indonesia bernasib hampir sama dengan Filipina dan Jepang yang tidak mempunyai energi terbarukan.
"Kalau kita bicara Jepang dan Filipina sangat berbeda. Jepang itu punya uang banyak, namun Filipina jauh beda dengan Jepang. Mereka keduanya juga tidak memiliki minyak, gas dan batu bara. Oleh karena itu, di sana listrik sangatlah mahal," kata dia saat bincang-bincang bersama wartawan di Gedung PLN Pusat, Jakarta, Kamis (19/9/2013).
Sofyan mengungkapkan, tarif listrik termahal di kawasan Asia saat ini masih dipegang Filipina, diikuti Singapura dan Jepang. Guna mengatasi minimnya pasokan BBM, PLN mengaku sudah memiliki rencana penggunaan energi terbarukan hingga 2021.
"PLN berharap bisa menggunakan energi terbarukan dari saat ini 3,5 persen menjadi 20 persen. Masalah energi terbarukan ini harus difokuskan," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, PLN mengklaim masih kesulitan terlepas dari ketergantungannya terhadap bahan bakar minyak (BBM) non subsidi untuk membangkitkan pembangkit listriknya di daerah terpencil. Padahal, saat ini impor BBM cukup menggerus anggaran negara.
Sofyan mengatakan, perbedaan harga antara daerah terpencil dengan di Jawa sangatlah jauh. Harga BBM non subsidi saat ini mencapai Rp9.000-10.000 per liter.
"Coba bayangkan saja jika di pelosok seperti Papua sangatlah berbeda lebih mahal, mencapai Rp16.000 per liter," kata dia saat bincang-bincang bersama wartawan di Gedung PLN Pusat, Jakarta, Kamis (19/9/2013).
Padahal, lanjut dia, untuk produksi per 1 kwh menggunakan BBM non subsidi sebesar 0,3 liter belum ditambah dengan biaya perawatan pembangkit maka biaya pokok produksi (bpp) mencapai Rp4.000 per kwh.
Sampai saat ini pembangkit listrik yang masih menggunakan BBM hampir mencapai 23 persen. Maka dari itu, penggunaan BBM masih sangat tinggi sekali dalam memproduksi listrik ke daerah-daerah di Indonesia dan akhirnya perseroan kemudian harus menjual listrik ke masyarakat seharga Rp700 per kwh.
"Kalau kita bicara Jepang dan Filipina sangat berbeda. Jepang itu punya uang banyak, namun Filipina jauh beda dengan Jepang. Mereka keduanya juga tidak memiliki minyak, gas dan batu bara. Oleh karena itu, di sana listrik sangatlah mahal," kata dia saat bincang-bincang bersama wartawan di Gedung PLN Pusat, Jakarta, Kamis (19/9/2013).
Sofyan mengungkapkan, tarif listrik termahal di kawasan Asia saat ini masih dipegang Filipina, diikuti Singapura dan Jepang. Guna mengatasi minimnya pasokan BBM, PLN mengaku sudah memiliki rencana penggunaan energi terbarukan hingga 2021.
"PLN berharap bisa menggunakan energi terbarukan dari saat ini 3,5 persen menjadi 20 persen. Masalah energi terbarukan ini harus difokuskan," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, PLN mengklaim masih kesulitan terlepas dari ketergantungannya terhadap bahan bakar minyak (BBM) non subsidi untuk membangkitkan pembangkit listriknya di daerah terpencil. Padahal, saat ini impor BBM cukup menggerus anggaran negara.
Sofyan mengatakan, perbedaan harga antara daerah terpencil dengan di Jawa sangatlah jauh. Harga BBM non subsidi saat ini mencapai Rp9.000-10.000 per liter.
"Coba bayangkan saja jika di pelosok seperti Papua sangatlah berbeda lebih mahal, mencapai Rp16.000 per liter," kata dia saat bincang-bincang bersama wartawan di Gedung PLN Pusat, Jakarta, Kamis (19/9/2013).
Padahal, lanjut dia, untuk produksi per 1 kwh menggunakan BBM non subsidi sebesar 0,3 liter belum ditambah dengan biaya perawatan pembangkit maka biaya pokok produksi (bpp) mencapai Rp4.000 per kwh.
Sampai saat ini pembangkit listrik yang masih menggunakan BBM hampir mencapai 23 persen. Maka dari itu, penggunaan BBM masih sangat tinggi sekali dalam memproduksi listrik ke daerah-daerah di Indonesia dan akhirnya perseroan kemudian harus menjual listrik ke masyarakat seharga Rp700 per kwh.
(gpr)
Lihat Juga :
