MTI: Luncurkan LCGC, pemerintah tambah masalah
Jum'at, 20 September 2013 - 11:29 WIB
MTI: Luncurkan LCGC, pemerintah tambah masalah
A
A
A
Sindonews.com - Alih-alih memberikan nalai tambah bagi masyarakat, program pemerintah dengan menghadirkan paket mobil murah (low cost green car/LCGC) justru dinilai berpotensi menambah masalah baru bagi transportasi di Tanah Air. Bahkan alasan pemerintah untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dinilai sebagai omong kosong tak mendasar.
"Mobil murah tidak ada kaitan dengan ramah lingkungan atau hemat energi. Jika banyak yang gunakan, ya sudah pasti boros energi," kata Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno kepada Sindonews, Jumat (20/9/2013).
Djoko menambahkan, pernyataan pemerintah yang menyebutkan tidak boleh menghalangi masyarakat untuk memiliki mobil, juga dinilai sebagai pernyataan yang menyesatkan bagi masyarakat.
"Masyarakat dikibuli (dibohongi) dengan kebijakan mobil murah seolah berpihak, tapi menohok. Sesungguhnya pemerintah pusat tidak serius membantu daerah mengatasi kemacetan kotanya. Di tengah upaya beberpa kepala daerah mengatasi kemacetan di daerahnya, malah pemerintah pusat mengeluarkan paket mobil murah (LCGC)," tandasnya.
Wakil Presiden Boediono sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh dihambat membeli mobil murah, meski ada kekhawatiran akan menambah kemacetan di kota metropolitan, seperti Jakarta maupun daerah urban lainnya.
Kendati demikian, menurut dia, masalah tersebut ada solusinya seperti peningkatan kualitas dan kuantitas transportasi umum dan pembebanan biaya seperti electronic road pricing.
"Beban mereka dengan biaya jika masuk ke jalan-jalan. Jadi, electronic road pricing memang harus dilakukan," ujarnya.
Dia menjelaskan, pemerintah tidak akan lepas tangan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di Jakarta seperti kemacetan dan banjir.
"Mobil murah tidak ada kaitan dengan ramah lingkungan atau hemat energi. Jika banyak yang gunakan, ya sudah pasti boros energi," kata Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno kepada Sindonews, Jumat (20/9/2013).
Djoko menambahkan, pernyataan pemerintah yang menyebutkan tidak boleh menghalangi masyarakat untuk memiliki mobil, juga dinilai sebagai pernyataan yang menyesatkan bagi masyarakat.
"Masyarakat dikibuli (dibohongi) dengan kebijakan mobil murah seolah berpihak, tapi menohok. Sesungguhnya pemerintah pusat tidak serius membantu daerah mengatasi kemacetan kotanya. Di tengah upaya beberpa kepala daerah mengatasi kemacetan di daerahnya, malah pemerintah pusat mengeluarkan paket mobil murah (LCGC)," tandasnya.
Wakil Presiden Boediono sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh dihambat membeli mobil murah, meski ada kekhawatiran akan menambah kemacetan di kota metropolitan, seperti Jakarta maupun daerah urban lainnya.
Kendati demikian, menurut dia, masalah tersebut ada solusinya seperti peningkatan kualitas dan kuantitas transportasi umum dan pembebanan biaya seperti electronic road pricing.
"Beban mereka dengan biaya jika masuk ke jalan-jalan. Jadi, electronic road pricing memang harus dilakukan," ujarnya.
Dia menjelaskan, pemerintah tidak akan lepas tangan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di Jakarta seperti kemacetan dan banjir.
(rna)
Lihat Juga :
