DPR minta penjualan LCGC ditunda
DPR minta penjualan LCGC ditunda
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aria Bima meminta pemerintah segera menunda peluncuran dan membatalkan insentif bagi pengembangan mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC).
Aria mengkahawatirkan proyek ini merupakan konspirasi antara pemerintah sebagai pembuat regulasi dengan pabrikan mobil sebagai pemilik modal.
"Ini kan modal Toyota dan Daihatsu, siapa lagi yang bisa mengatur pasar mobil," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Sabtu (21/9/2013).
Dia juga menyebut bahwa mobil ini sebenarnya ditujukan untuk kelas menengah ke atas dan bukan untuk dipasarkan di wilayah pedalaman.
"Petani bisa beli, nggak? Masih banyak masyarakat kita yang mengangsur KPR (Kredit Pemilikan Rumah) 15 tahun masih megap-megap dan mobil ini tidak akan terjangkau oleh mereka," tegas Aria.
Politisi PDIP tersebut juga menyatakan, keputusan Menteri Perindustrian MS Hidayat memberikan kuota 3 persen terhadap porsi LCGC membuktikan ketakutan pemerintah akan dampak LCGC terhadap kemacetan.
"Kok diatur kuotanya, berarti pemerintah mengakui bahwa mobil ini hanya menambah kemacetan. Berarti ini memang ditargetkan dijual di beberapa tempat saja, sedangkan kita lihat di pedalaman Kalimantan Tengah dijual nggak nantinya?" pungkasnya.
Sebelumnya, sejumlah kepala daerah, seperti Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Solo F.X Hadi Rudyatmo menolak peredaran mobil murah tersebut karena dikhawatirkan akan memperparah kemacetan.
Aria mengkahawatirkan proyek ini merupakan konspirasi antara pemerintah sebagai pembuat regulasi dengan pabrikan mobil sebagai pemilik modal.
"Ini kan modal Toyota dan Daihatsu, siapa lagi yang bisa mengatur pasar mobil," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Sabtu (21/9/2013).
Dia juga menyebut bahwa mobil ini sebenarnya ditujukan untuk kelas menengah ke atas dan bukan untuk dipasarkan di wilayah pedalaman.
"Petani bisa beli, nggak? Masih banyak masyarakat kita yang mengangsur KPR (Kredit Pemilikan Rumah) 15 tahun masih megap-megap dan mobil ini tidak akan terjangkau oleh mereka," tegas Aria.
Politisi PDIP tersebut juga menyatakan, keputusan Menteri Perindustrian MS Hidayat memberikan kuota 3 persen terhadap porsi LCGC membuktikan ketakutan pemerintah akan dampak LCGC terhadap kemacetan.
"Kok diatur kuotanya, berarti pemerintah mengakui bahwa mobil ini hanya menambah kemacetan. Berarti ini memang ditargetkan dijual di beberapa tempat saja, sedangkan kita lihat di pedalaman Kalimantan Tengah dijual nggak nantinya?" pungkasnya.
Sebelumnya, sejumlah kepala daerah, seperti Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Solo F.X Hadi Rudyatmo menolak peredaran mobil murah tersebut karena dikhawatirkan akan memperparah kemacetan.
(rna)
Explore More