Target swasembada tebu 2014 diyakini meleset
Senin, 23 September 2013 - 16:56 WIB
Target swasembada tebu 2014 diyakini meleset
A
A
A
Sindonews.com - Target swasembada tebu yang dicanangkan pemerintah pusat dinilai tidak realistis. Sebab, hingga kini sejumlah prasyarat demi tercapainya target tersebut tidak menunjukkan perkembangan signifikan.
Wakil Sekjen Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) pusat, Noor Khabsyin mengatakan, target swasembada tebu 2014 bisa tercapai jika perluasan lahan tebu maupun revitalisasi pabrik gula dikerjakan dengan serius.
Persoalannya, hingga kini APTRI belum melihat keseriusan dari berbagai pihak terkait dua langkah tersebut. "Dua hal ini masih stagnan dan tidak ada perkembangan signifikan. Makanya target swasembada hampir mustahil tercapai," kata Khabsyin di sela-sela acara dialog dengan para petani tebu di Pabrik Gula (PG) Rendeng Kudus, dalam rangka audit sektor pangan di Jawa Tengah oleh BPK RI, Senin (23/9/2013).
Menurutnya, tidak jalannya dua langkah tersebut dipengaruhi berbagai hal. Misalnya terbentur kebijakan dari pemerintah daerah, rumitnya aturan tukar guling lahan milik perhutani untuk diubah menjadi lahan tebu.
Khusus wilayah luar Jawa, dipengaruhi tidak memadainya infrastruktur penunjang seperti jalan. "Padahal kalau hanya mengandalkan lahan pertanian di Pulau Jawa sangat tidak mungkin. Anggaran dari pemerintah sebenarnya ada tapi realisasi di lapangan yang sulit," pungkas dia.
Wakil Sekjen Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) pusat, Noor Khabsyin mengatakan, target swasembada tebu 2014 bisa tercapai jika perluasan lahan tebu maupun revitalisasi pabrik gula dikerjakan dengan serius.
Persoalannya, hingga kini APTRI belum melihat keseriusan dari berbagai pihak terkait dua langkah tersebut. "Dua hal ini masih stagnan dan tidak ada perkembangan signifikan. Makanya target swasembada hampir mustahil tercapai," kata Khabsyin di sela-sela acara dialog dengan para petani tebu di Pabrik Gula (PG) Rendeng Kudus, dalam rangka audit sektor pangan di Jawa Tengah oleh BPK RI, Senin (23/9/2013).
Menurutnya, tidak jalannya dua langkah tersebut dipengaruhi berbagai hal. Misalnya terbentur kebijakan dari pemerintah daerah, rumitnya aturan tukar guling lahan milik perhutani untuk diubah menjadi lahan tebu.
Khusus wilayah luar Jawa, dipengaruhi tidak memadainya infrastruktur penunjang seperti jalan. "Padahal kalau hanya mengandalkan lahan pertanian di Pulau Jawa sangat tidak mungkin. Anggaran dari pemerintah sebenarnya ada tapi realisasi di lapangan yang sulit," pungkas dia.
(izz)
