Pemerintah kalah cepat amankan komoditas pangan

Sindonews.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengkaji lebih dalam terkait sistem perdagangan komoditas dunia, agar terhindar dari permainan kartel pangan.

Terkait hal tersebut, Kadin memperkirakan lima tahun ke depan persoalan pangan strategis nasional masih akan bermasalah, utamanya terhadap enam komoditas yang masalahnya bergantian setiap tahun, seperti kedelai, jagung, gula rafinasi/gula komsumsi, ayam, daging sapi, beras.

"Kami berharap pemerintah tidak mengambil kebijakan yang mendadak dan spekulatif, karena para kartel saja sudah memesan komoditas sejak jauh-jauh hari," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog, Natsir Mansyur dalam rilisnya, Senin (23/9/2013).

Pihaknya menyayangkan langkah pemerintah yang seringkali mengambil tindakan mendadak dengan tiba-tiba operasi pasar, melakukan kunjungan ke pasar, hingga melakukan sosialisasi turunkan harga pangan. "Itu sering dilakukan, namun harga turunnya juga lambat dan akan naik lagi," ujarnya.

Menurutnya, permasalahan seperti itu karena pemerintah tidak mengikuti sistem perdagangan pangan dunia. Ketika mendesak harus impor suatu komoditas yang jelas-jelas kurang, pemerintah baru mengeluarkan kebijakan impor.

"Artinya, Kemendag ketinggalan irama. Negara lain dalam jangka waktu enam bulan sebelumnya sudah mengeluarkan kebijakan impor pangan, karena dalam perdagangan pangan internasional paling tidak 6-12 bulan pangannya sudah dipesan oleh pengusaha kartel dunia. Kemudian dibeli lagi oleh pelaku kartel Indonesia," terang Natsir.

Kemendag, kata dia, perlu lebih proaktif cepat mengeluarkan kebijakan. Sehingga tidak terlambat dan membiarkan pelaku kartel mengendalikan harga pangan strategis yang dibutuhkan.

"Jangan nanti ketika perlu, baru cepat-cepat mengeluarkan kebijakan. Kalau seperti itu pengusaha kelabakan pesan pangan, di lain pihak pemain kartel Indonesia sudah memesan 6-12 bulan lalu, jadi harga tetap tinggi," jelasnya.

Pihaknya meminta kepada pemerintah agar mempunyai perencanaan impor pangan jangka panjang, sehingga kebijakan yang dikeluarkan tidak mendadak dan tidak spekulatif. Karena jika dibiarkan Indonesia akan selalu kalah dalam perdagangan pangan nasional.

"Politik pangan Indonesia perlu lebih fokus ditangani, karena kita memahami bahwa industri pangan punya ketergantungan terhadap alam. lima tahun ke depan pangan Indonesia masih bermasalah dan swasembada sulit tercapai," katanya.

Sehingga, lanjut dia, diperlukan manajemen produksi-distribusi-perdagangan yang matang dan mempunyai perencanaan yang baik agar tidak spekulatif.