Jokowi belum komunikasi dengan kepala daerah lain
Rabu, 25 September 2013 - 15:36 WIB
Jokowi belum komunikasi dengan kepala daerah lain
A
A
A
Sindonews.com - Kebijakan mobil murah mendapat penolakan dari berbagai kepala daerah lainnya, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Walikota Bandung Ridwan Kamil, dan Walikota Surakarta FX Rudi Rudyatmo.
Meski demikian, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menyatakan belum berpikir akan menggalang komunikasi dengan kepala daerah lainnya terkait penolakan kebijakan mobil Low Cost Green Car (LCGC).
"Untuk apa menggalang komunikasi? Kita belum berpikir sampai ke sana," katanya di Balaikota, Rabu (25/9/2013).
Menurutnya, penolakan dari kepala daerah lain terhadap kebijakan mobil murah juga merasakan hal yang sama dengan dirinya. Sebab, para kepala daerah bukan takut dengan kebijakan mobil ini, namun khawatir kotanya akan bertambah macet.
"Ini bukan sebuah ketakutan, tapi kekhawatiran. Karena kota-kotanya sudah macet dan dengan adanya tambahan mobil murah akan bertambah macet," bebernya.
Di samping itu, lanjut dia, kebijakan mobil murah yang dikeluarkan pemerintah pusat tidak dibarengi dengan kesiapan infrastruktur dan transportasi massa.
"Saya dan lainnya menolak karena infrastruktur dan transportasi massa belum siap, tapi sudah dibanjiri mobil murah. Itu saja poinnya," katanya.
Jokowi menuturkan, konsumen yang paling potensial membeli mobil murah itu dipastikan masyarakat Jabodetabek. "Saya sudah sampaikan, nanti yang paling besar beli mobil itu pasti Jabodetabek," jelasnya.
Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan, jika transportasi massal DKI sudah siap, pihaknya akan membendung pasar mobil murah dengan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) dan ganjil genap. Namun, sebelum itu Pemprov DKI memerlukan payung hukum dalam menerapkan kebijakan tersebut.
"Kalau transportasi sudah siap, saya bakal cegat dengan ERP dan ganjil genap. Kita maunya juga nerapin ERP sekarang, tapi masih nunggu cantolan hukumnya," pungkas Jokowi.
Meski demikian, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menyatakan belum berpikir akan menggalang komunikasi dengan kepala daerah lainnya terkait penolakan kebijakan mobil Low Cost Green Car (LCGC).
"Untuk apa menggalang komunikasi? Kita belum berpikir sampai ke sana," katanya di Balaikota, Rabu (25/9/2013).
Menurutnya, penolakan dari kepala daerah lain terhadap kebijakan mobil murah juga merasakan hal yang sama dengan dirinya. Sebab, para kepala daerah bukan takut dengan kebijakan mobil ini, namun khawatir kotanya akan bertambah macet.
"Ini bukan sebuah ketakutan, tapi kekhawatiran. Karena kota-kotanya sudah macet dan dengan adanya tambahan mobil murah akan bertambah macet," bebernya.
Di samping itu, lanjut dia, kebijakan mobil murah yang dikeluarkan pemerintah pusat tidak dibarengi dengan kesiapan infrastruktur dan transportasi massa.
"Saya dan lainnya menolak karena infrastruktur dan transportasi massa belum siap, tapi sudah dibanjiri mobil murah. Itu saja poinnya," katanya.
Jokowi menuturkan, konsumen yang paling potensial membeli mobil murah itu dipastikan masyarakat Jabodetabek. "Saya sudah sampaikan, nanti yang paling besar beli mobil itu pasti Jabodetabek," jelasnya.
Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan, jika transportasi massal DKI sudah siap, pihaknya akan membendung pasar mobil murah dengan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) dan ganjil genap. Namun, sebelum itu Pemprov DKI memerlukan payung hukum dalam menerapkan kebijakan tersebut.
"Kalau transportasi sudah siap, saya bakal cegat dengan ERP dan ganjil genap. Kita maunya juga nerapin ERP sekarang, tapi masih nunggu cantolan hukumnya," pungkas Jokowi.
(izz)
Lihat Juga :
