Apindo kritik kesiapan program BPJS
Apindo kritik kesiapan program BPJS
A
A
A
Sindonews.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Depok mengkritik kesiapan pemerintah untuk menggulirkan program Badan Perlindungan Jaminan Sosial (BPJS). Sebab hingga kini sosialisasi program tersebut dinilai masih belum terdengar di kalangan pengusaha.
Ketua Apindo Depok, Inu Kertapati mengatakan sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum berjalan. Padahal, kata dia, BPJS akan digulirkan beberapa bulan lagi.
"Persiapan mau ke BPJS, undang-undangnya juga enggak tahu nih, sosialisasi enggak jalan, saya enggak melihat ada sosialisasi dari pemerintah di kalangan pengusaha, kan tinggal beberapa bulan lagi. Kalau enggak siap ditunda dong. Hampir tak ada sosialisasi di perusahaan saya," ujarnya di Depok, Rabu (25/9/2013).
Semestinya, lanjut Inu, pemerintah menjelaskan mekanisme pembayaran saat sudah dilimpahkan ke PT Askes, harus dijelaskan. Sebab lebih dari 80 perusahaan yang tergabung di Apindo sudah ikut dalam Jamsostek.
"Bagaimana pembayarannya. Ini kan belum ada penjelasannya. Makanya saya mau tanya ini ke Jamsostek. Kok enggak ada, mekanismenya, siapa saja, bisa langsung enggak ke rumah sakit, sampai sekarang UU BPJS pun belum disosialisasikan dengan baik. Kami harusnya kan diundang. Kan mereka yang punya program ini," ujarnya.
Selama ini, Inu menilai program yang dijalankan Jamsostek sudah sangat baik. Namun Inu mengkhawatirkan jika Jamsostek akan merugi sebab perhitungan prosentase gaji yang dilakukan masih sebesar Rp1 juta.
"Semua yang formal pasti ikut Jamsostek, terutama di bawah Apindo, tak ada anggota Apindo yang tak masuk Jamsostek. Jamsostek sudah sangat bagus, dulu sampai sekarang kan batas hitungan premi Rp1 juta gaji, sementara UMK Depok saja sudah Rp2.042.000, apa enggak rugi nanti Jamsostek, takutnya berpengaruh ke pelayanan, saya enggak tahu apa akan ada PP baru atau tidak," tandasnya.
Ketua Apindo Depok, Inu Kertapati mengatakan sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum berjalan. Padahal, kata dia, BPJS akan digulirkan beberapa bulan lagi.
"Persiapan mau ke BPJS, undang-undangnya juga enggak tahu nih, sosialisasi enggak jalan, saya enggak melihat ada sosialisasi dari pemerintah di kalangan pengusaha, kan tinggal beberapa bulan lagi. Kalau enggak siap ditunda dong. Hampir tak ada sosialisasi di perusahaan saya," ujarnya di Depok, Rabu (25/9/2013).
Semestinya, lanjut Inu, pemerintah menjelaskan mekanisme pembayaran saat sudah dilimpahkan ke PT Askes, harus dijelaskan. Sebab lebih dari 80 perusahaan yang tergabung di Apindo sudah ikut dalam Jamsostek.
"Bagaimana pembayarannya. Ini kan belum ada penjelasannya. Makanya saya mau tanya ini ke Jamsostek. Kok enggak ada, mekanismenya, siapa saja, bisa langsung enggak ke rumah sakit, sampai sekarang UU BPJS pun belum disosialisasikan dengan baik. Kami harusnya kan diundang. Kan mereka yang punya program ini," ujarnya.
Selama ini, Inu menilai program yang dijalankan Jamsostek sudah sangat baik. Namun Inu mengkhawatirkan jika Jamsostek akan merugi sebab perhitungan prosentase gaji yang dilakukan masih sebesar Rp1 juta.
"Semua yang formal pasti ikut Jamsostek, terutama di bawah Apindo, tak ada anggota Apindo yang tak masuk Jamsostek. Jamsostek sudah sangat bagus, dulu sampai sekarang kan batas hitungan premi Rp1 juta gaji, sementara UMK Depok saja sudah Rp2.042.000, apa enggak rugi nanti Jamsostek, takutnya berpengaruh ke pelayanan, saya enggak tahu apa akan ada PP baru atau tidak," tandasnya.
(gpr)
Explore More