Jatam Kaltim tolak pembangunan rel kereta api

Sindonews.com - Karena dianggap akan mempercepat peluang pengrusakan lingkungan oleh perusahaan tambang di Kalimantan Timur (Kaltim), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim menegaskan menolak pembangunan rel tersebut.

Rencananya mereka akan melakukan aksi penolakan tersebut pasca lebaran Idul Adha. Dinamisator Jatam Kahar Kahar Al-Bahri menyatakan, semestinya Pemerintah Provinsi Kaltim memperhatikan dampak buruk atas dibangunnya rel kereta api.

“Tujuan utamanya tentu saja untuk mempermudah angkutan batu bara. Artinya batu bara Kaltim akan terus dikeruk. Akan banyak dampak buruk seperti kerusakan lingkungan, pembukaan lahan, konflik sosial dan lainnya,” kata Kahar, Kamis (10/10/2013).

Pemprov Kaltim, kata Kahar, lebih fokus membangun infrastruktur yang sejatinya tidak pernah menyentuh masyarakat kebanyakan. Selain rel kereta api yang memang hanya untuk industri, Pemprov lebih memilih membangun jalan tol ketimbang memperbaiki jalan trans Kalimantan.

“Kenapa lebih sibuk membangun rel kereta api, padahal banyak infrastruktur yang diabaikan. Tak ada dampak langsung bagi masyarakat atas pembangunan rel kereta api itu selain mempercepat dirampoknya sumber daya alam Kaltim,” tambahnya.

Pengerukan batu bara juga tak berdampak langsung bagi kebutuhan energi Kaltim. Masyarakat Kaltim masih berkutat rutinnya pemadaman bergilir dengan alasan minimnya pasokan energi. Jatam Kaltim meyakini jika batu bara yang dikeruk seluruhnya untuk dijual ke luar Kaltim.

“Produksi batu bara Indonesia itu 450 juta metrik ton, Kaltim menyumbang 245 juta metrik ton, jumlah yang lebih dari separuh produksi nasional. Jumlah produksi itu akan bertambah jika rel jadi nantinya. Batu bara untuk kebutuhan listrik di Kaltim hanya 2,7 persen yang digunakan,” kata Kahar.

Jatam menyebut, ada perusahaan asing yang memegang luas areal konsensi sebesar 335 ribu hektar. Dengan adanya rel kereta api, angkutan batubara untuk pemegang konsensi itu akan semakin mudah.

“Perusahaan pemegang konsensi di Kutai Barat adalah Brokenhill Provertys dan kelompok Gunung Bayan. Lahan 335 ribu hektar itu pasti akan habis ditambang,” kata Kahar.

Pemprov Kaltim, kata Kahar, punya dua koridor pembangunan rel kereta api. Selain rencana pembangunan rel kereta api Kutai Barat-Balikpapan, juga ada koridor Muara Wahau-Lubuk Tutung, Kabupaten Kutai Timur. Proses pembangunannya tertunda saat ini karena masalah tumpang tindih lahan.

“Pemegang konsensi di Kutai Timur lebih luas dari pada Kutai Barat, mencapai 350 ribu hektar. Perusahaan pemegang konsensinya yang saat ini sedang ramai diberitakan, Churcill,” kata Kahar.

Jatam akan mengajak berbagai elemen masyaralat untuk menolak pembangunan rel kereta api. Aksi tersebut harus dilakukan untuk menentang pemerintah yang terus memberikan ijin pertambangan yang berdampak perusakan lingkungan dan dampak sosial.

Seperti diberitakan sebelumnya, rencana pembanguna rel kereta api untuk angkutan batu bara dan sawit di Kalimantan Timur (Kaltim) yang menghubungkan Kutai Barat dan Balikpapan sebentar lagi akan terealisasi.

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menegaskan, Presiden Rusia Vladimir Putin sudah menyampaikan rencana tersebut ke Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada pertemuan APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) di Bali beberapa waktu lalu dan telah disepakati.

“Untuk tahap awal, pembangunan rel kereta api ini dimanfaatkan industri, tidak hanya batu bara, namun juga CPO (Crude Palm Oil, minyak kelapa sawit). Seiring waktu, nantinya akan digunakan untuk angkutan orang,” kata Awang Faroek.