Hilirisasi Batu Bara Lamban, Jokowi Pecut Jajarannya Cari Solusi
loading...
Presiden Joko Widodo meminta jajarannya segera merealisasikan program hilirisasi batu bara. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar hilirisasi batu bara segera direalisasikan. Namun, Presiden mendapatkan laporan masih ada kendala di beberapa hal.
(Baca Juga: Pemerintah Kembangkan Tujuh Skema Hilirisasi Batu Bara)
"Saya mendapatkan laporan bahwa pengembangan industri turunan masih terkendala urusan yang berkaitan dengan keekonomian. Juga terkendala faktor teknologi," katanya saat membuka rapat terbatas, Kamis (23/10/2020).
Presiden mengungkapkan bahwa kendala ini bisa diatasi dengan kemitraan. Dalam hal ini baik perusahaan-perusahaan batu bara maupun BUMN. "Saya kira ini bisa diatasi kalau perusahaan-perusahaan itu atau BUMN ber-partner, mencari partner," ungkapnya.
Jokowi menyebutkan, kelambanan ini terlihat dari masih sedikit perusahaan yang mendapatkan izin usaha untuk optimalisasi batu bara. "Dan kita tahun tahun 2019 baru 5 pemegang IUPK-OP (izin usaha pertambangan khusus operasi produksi) yang melakukan coal upgrading. Dan baru 2 pemegang IUPK-OP yang memproduksi briket batu bara," tuturnya.
(Baca Juga: Ekonomi China dan Jepang Mulai Pulih, Harga Batu Bara Terkerek 3,2%)
Dia pun meminta jajarannya untuk mencarikan solusi terkait hal ini. Sehingga ekspor bahan mentah bisa segera diakhiri. “Saya ingin dicarikan solusi untuk mengatasi kelambanan pengembangan industri turunan batu bara ini. Karena kita sudah lama sekali mengekspor batu bara mentah ini. Sehingga saya kira memang harus segera diakhiri. Apabila nanti akan ada beberapa perpanjangan dengan kewajiban untuk memulai ini,” pungkasnya.
(Baca Juga: Pemerintah Kembangkan Tujuh Skema Hilirisasi Batu Bara)
"Saya mendapatkan laporan bahwa pengembangan industri turunan masih terkendala urusan yang berkaitan dengan keekonomian. Juga terkendala faktor teknologi," katanya saat membuka rapat terbatas, Kamis (23/10/2020).
Presiden mengungkapkan bahwa kendala ini bisa diatasi dengan kemitraan. Dalam hal ini baik perusahaan-perusahaan batu bara maupun BUMN. "Saya kira ini bisa diatasi kalau perusahaan-perusahaan itu atau BUMN ber-partner, mencari partner," ungkapnya.
Jokowi menyebutkan, kelambanan ini terlihat dari masih sedikit perusahaan yang mendapatkan izin usaha untuk optimalisasi batu bara. "Dan kita tahun tahun 2019 baru 5 pemegang IUPK-OP (izin usaha pertambangan khusus operasi produksi) yang melakukan coal upgrading. Dan baru 2 pemegang IUPK-OP yang memproduksi briket batu bara," tuturnya.
(Baca Juga: Ekonomi China dan Jepang Mulai Pulih, Harga Batu Bara Terkerek 3,2%)
Dia pun meminta jajarannya untuk mencarikan solusi terkait hal ini. Sehingga ekspor bahan mentah bisa segera diakhiri. “Saya ingin dicarikan solusi untuk mengatasi kelambanan pengembangan industri turunan batu bara ini. Karena kita sudah lama sekali mengekspor batu bara mentah ini. Sehingga saya kira memang harus segera diakhiri. Apabila nanti akan ada beberapa perpanjangan dengan kewajiban untuk memulai ini,” pungkasnya.
(fai)
Explore More