Pemerintah targetkan penyerapan BLSM 98%
Pemerintah targetkan penyerapan BLSM 98%
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah berkeyakinan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahap pertama dan tahap kedua ditargetkan selesai 98 persen. Hal ini dibarengi dengan pergantian Kartu Perlindungan Masyarakat (KPS) yang reture selesai akhir bulan Oktober dan penyerapan bantuan kompensasi BBM.
Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Andi Zainal Abidin Dulung mengatakan, saat ini BLSM sudah terserap 95 persen. Maka pada batas waktu pencairan sampai pada 2 November diperkirakan BLSM dapat terserap 98 persen.
“Kendala yang 5 persen adalah KPS yang reture karena sampai saat ini masih dilakukan musyawarah desa dan musyawarah kelurahan utuk bergnti status dan nama,” jelasnya saat ditemui seusai rapat di Kantor Kemenko Kesra, Jumat (11/10/2013).
Menurut dia, terdapat jumlah KPS yang reture menjadi 313 ribu lebih, sedangkan KPS yang baru terganti sekitar 100 ribu KPS atau sekitar 2 persen. Daerahnya menyebar sampai ke pelosok dan Papua menjadi daerah yang sulit dijangkau.
“Kendala kami ialah geografis di papua tidak dijangkau dengan darat berbeda dengan daerah lainnya. Dan juga kondisi sosial serta masyarakat tidak kondusif,” ujar dia.
Andi mengatakan, dengan mengandalkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), jumlah kartu yang reture dapat dikembalikan secara detail. Tetapi kendala yang terjadi juga terdapat di daerah yang di antaranya masih ada Pemda yang menolak dengan berbagai alasan.
Untuk itu, Kemendagri sudah memberikan surat edaran terkait untuk melaksanakan program BLSM dan membantu masyarakatnya yang belum terdata dalam BLSM melalui dana APBD.
“Kemendagri sudah melakukan pendekatan melalui Perda untuk para pimpinan daerah. Kita targetkan 2 November selesai tetapi pencairan BLSM sampai pada 2 Desember,” kata dia.
Sementara itu, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengatakan, saat ini petugas masih melakukan perbaikan data guna menggantikan KPS yang reture melalui proses di Balai Desa.
Menurut dia, untuk kartu reture sebanyak lebih dari 300 ribu sudah dikembalikan kepada PT Pos Indonesia. Saat ini siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan 300 ribu KPS reture itu masih dalam proses.
Maka, diyakini bahwa data untuk menggantikan KPS yang reture akan berjalan maksimal karena musyawarah yang dilakukan kelurahan atau desa berjalan efektif. Hal ini terbukti dari penyerapan BLSM yang sudah 95 persen.
Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Andi Zainal Abidin Dulung mengatakan, saat ini BLSM sudah terserap 95 persen. Maka pada batas waktu pencairan sampai pada 2 November diperkirakan BLSM dapat terserap 98 persen.
“Kendala yang 5 persen adalah KPS yang reture karena sampai saat ini masih dilakukan musyawarah desa dan musyawarah kelurahan utuk bergnti status dan nama,” jelasnya saat ditemui seusai rapat di Kantor Kemenko Kesra, Jumat (11/10/2013).
Menurut dia, terdapat jumlah KPS yang reture menjadi 313 ribu lebih, sedangkan KPS yang baru terganti sekitar 100 ribu KPS atau sekitar 2 persen. Daerahnya menyebar sampai ke pelosok dan Papua menjadi daerah yang sulit dijangkau.
“Kendala kami ialah geografis di papua tidak dijangkau dengan darat berbeda dengan daerah lainnya. Dan juga kondisi sosial serta masyarakat tidak kondusif,” ujar dia.
Andi mengatakan, dengan mengandalkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), jumlah kartu yang reture dapat dikembalikan secara detail. Tetapi kendala yang terjadi juga terdapat di daerah yang di antaranya masih ada Pemda yang menolak dengan berbagai alasan.
Untuk itu, Kemendagri sudah memberikan surat edaran terkait untuk melaksanakan program BLSM dan membantu masyarakatnya yang belum terdata dalam BLSM melalui dana APBD.
“Kemendagri sudah melakukan pendekatan melalui Perda untuk para pimpinan daerah. Kita targetkan 2 November selesai tetapi pencairan BLSM sampai pada 2 Desember,” kata dia.
Sementara itu, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengatakan, saat ini petugas masih melakukan perbaikan data guna menggantikan KPS yang reture melalui proses di Balai Desa.
Menurut dia, untuk kartu reture sebanyak lebih dari 300 ribu sudah dikembalikan kepada PT Pos Indonesia. Saat ini siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan 300 ribu KPS reture itu masih dalam proses.
Maka, diyakini bahwa data untuk menggantikan KPS yang reture akan berjalan maksimal karena musyawarah yang dilakukan kelurahan atau desa berjalan efektif. Hal ini terbukti dari penyerapan BLSM yang sudah 95 persen.
(gpr)
Explore More