Pemerintah tindak tegas alat penguat sinyal ilegal
Minggu, 20 Oktober 2013 - 18:19 WIB
Pemerintah tindak tegas alat penguat sinyal ilegal
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah melalui Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), menindak tegas penguat sinyal seluler (repeater) tanpa izin. Pasalnya, bisa menyebabkan gangguan jaringan komunikasi nasional.
Banyaknya repeater ilegal juga merugikan masyarakat karena kualitas layanan telekomunikasi menurun. "Repeater itu bisa menurunkan kualitas layanan seluler," tegas Nonot Harsono, Anggota BRTI dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (20/10/2013).
Apalagi, kata dia, kalau repeater jumlahnya amat banyak dan tidak terkendali. Gangguan sinyal (interferensi) meningkat, berakibat kecepatan akses seluruh operator seluler menjadi turun drastis.
Dia menegaskan, mengacu UU Telekomunikasi penggunaan reperter harus seizin Kemenkominfo. Jika dipakai, reperter tidak boleh dipakai sembarang pihak. "Harusnya, hanya dipakai oleh operator seluler itu sendiri, itu-pun wajib memakai frekuensinya masing-masing," ujar Nonot.
Kepala Humas Kemenkominfo, Gatot S Dewa Broto, mengingatkan akan memberi sanksi jika ada pihak yang masih bandel. Sanksi bisa berupa teguran, denda, hingga pidana kurungan hingga empat tahun. "Sudah berlangsung operasi (penindakan repeater ilegal) ini," ungkap Gatot.
Selain itu, dia juga mengingatkan, pemakai repeater juga masih terikat kewajiban ketika sudah memegang izin, misalnya, saat dipasang dilarang melebihi power yang ditentukan karena dampak kegagalan komunikasi (drop call) akan jauh lebih besar.
Sekedar informasi, alat ini berbentuk sebuah decorder, memiliki pemancar dan dipasang diberbagai sudut ruang. Repearter bisa dengan mudah dibeli masyarakat melalui beberapa chanel importir elekronik.
Repeater yang digunakan masyarakat memancarkan sinyal mencakup 800, 900, dan 1800 MHz, sehingga mengganggu kinerja BTS milik operator selular yang lokasinya berdekatan. Akibatnya, berdampak pada sinyal yang dipancarkan BTS ke ponsel pelanggan.
Kemenkominfo pernah menemukan 42 titik lokasi pelanggaran tersebar di Jakarta, Tangerang dan Bogor, Medan, Batam, Banten, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Bali. Gangguan repearter ilegal merugikan operator seperti Telkomsel, XL, dan Indosat.
Banyaknya repeater ilegal juga merugikan masyarakat karena kualitas layanan telekomunikasi menurun. "Repeater itu bisa menurunkan kualitas layanan seluler," tegas Nonot Harsono, Anggota BRTI dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (20/10/2013).
Apalagi, kata dia, kalau repeater jumlahnya amat banyak dan tidak terkendali. Gangguan sinyal (interferensi) meningkat, berakibat kecepatan akses seluruh operator seluler menjadi turun drastis.
Dia menegaskan, mengacu UU Telekomunikasi penggunaan reperter harus seizin Kemenkominfo. Jika dipakai, reperter tidak boleh dipakai sembarang pihak. "Harusnya, hanya dipakai oleh operator seluler itu sendiri, itu-pun wajib memakai frekuensinya masing-masing," ujar Nonot.
Kepala Humas Kemenkominfo, Gatot S Dewa Broto, mengingatkan akan memberi sanksi jika ada pihak yang masih bandel. Sanksi bisa berupa teguran, denda, hingga pidana kurungan hingga empat tahun. "Sudah berlangsung operasi (penindakan repeater ilegal) ini," ungkap Gatot.
Selain itu, dia juga mengingatkan, pemakai repeater juga masih terikat kewajiban ketika sudah memegang izin, misalnya, saat dipasang dilarang melebihi power yang ditentukan karena dampak kegagalan komunikasi (drop call) akan jauh lebih besar.
Sekedar informasi, alat ini berbentuk sebuah decorder, memiliki pemancar dan dipasang diberbagai sudut ruang. Repearter bisa dengan mudah dibeli masyarakat melalui beberapa chanel importir elekronik.
Repeater yang digunakan masyarakat memancarkan sinyal mencakup 800, 900, dan 1800 MHz, sehingga mengganggu kinerja BTS milik operator selular yang lokasinya berdekatan. Akibatnya, berdampak pada sinyal yang dipancarkan BTS ke ponsel pelanggan.
Kemenkominfo pernah menemukan 42 titik lokasi pelanggaran tersebar di Jakarta, Tangerang dan Bogor, Medan, Batam, Banten, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Bali. Gangguan repearter ilegal merugikan operator seperti Telkomsel, XL, dan Indosat.
(izz)
Lihat Juga :
