Hingga September, remittance TKI Sulsel capai Rp4,6 M
A
A
A
Sindonews.com - Remittance atau uang kiriman dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Sulawesi Selatan (Sulsel) yang bekerja di sejumlah negara sudah mencapai Rp4,6 miliar. Angka tersebut dipastikan akan terus bertambah, sebab nilai ini adalah rekapan per September 2013.
Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) Sulsel, Agus Bustami mengatakan, diperkirakan capaian remittance 2013 tidak akan jauh berbeda dengan 2012 yang mencapai Rp5,5 miliar. Dari data BP2TKI Sulsel, sebutnya, remittance tertinggi justru terjadi pada 2011 lalu yang mencapai Rp10,4 miliar.
Menurut Agus, terjadinya penurunan remittance TKI merupakan imbas dari penurunan jumlah TKI yang dikirim ke luar negeri. Sejak 2010, dilakukan pengetatan dimana tenaga kerja yang akan dikirim diwajibkan mengantongi kartu tenaga kerja luar negeri (KTLN).
KTLN adalah kartu identitas bagi TKI dan sekaligus sebagai bukti bahwa TKI yang bersangkutan telah memenuhi prosedur untuk bekerja ke luar negeri dan berfungsi sebagai instrumen perlindungan baik pada masa penempatan (selama bekerja di luar negeri) maupun pasca penempatan (setelah selesai kontrak dan pulang ke tanah air). KTKLN ini berbentuk smartcard chip microprocessor contactless dan menyimpan data digital TKI yang dapat diupdate dan dibaca card reader.
“Tahun 2010 itu kita masih ada kelonggaran dengan memberikan toleransi tertentu. Namun sejak 2012 tidak ada lagi toleransi. Ini untuk menghindarkan TKI kita dari kemungkinan buruk di luar negeri,” ungkapnya, Senin (21/10/2013).
Sementara itu dari data Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel menyebutkan, jika per September jumlah TKI Sulsel yang terdata sebanyak 4.892 orang.
70 persen di antaranya dengan tujuan Malaysia, sisanya menyebar di sejumlah negara seperti Jepang, Amerika Serikat, Arab Saudi, Hong Kong, Portugal, sampai Nigeria.
“mereka ini berasal dari berbagai kabupaten. Kantong-kantong TKI di Sulsel ini seperti Bulukumba, Bantaeng, Gowa, Jeneponto, dan Takalar,” ungkap Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Sulsel, Sodding.
Jumlah ini, kata dia, menurun drastis jika dibanding pengiriman tahun lalu yang mencapai 23.000 orang. Selain karena dipicu konflik tenaga kerja di Malaysia, berkurangnya tenaga kerja juga diyakini karena pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik di Sulsel.
Selain itu, Pemprov juga telah menyediakan kantong-kantong pekerjaan untuk menyerap pengangguran. Tahun 2013 saja melalui proyek APBN dan APBD, jumlah realisasi penyerapan tenaga kerja mencapai 41.640 orang. “ini belum kami rekapitulasi dengan penyerapan swasta,” pungkasnya.
Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) Sulsel, Agus Bustami mengatakan, diperkirakan capaian remittance 2013 tidak akan jauh berbeda dengan 2012 yang mencapai Rp5,5 miliar. Dari data BP2TKI Sulsel, sebutnya, remittance tertinggi justru terjadi pada 2011 lalu yang mencapai Rp10,4 miliar.
Menurut Agus, terjadinya penurunan remittance TKI merupakan imbas dari penurunan jumlah TKI yang dikirim ke luar negeri. Sejak 2010, dilakukan pengetatan dimana tenaga kerja yang akan dikirim diwajibkan mengantongi kartu tenaga kerja luar negeri (KTLN).
KTLN adalah kartu identitas bagi TKI dan sekaligus sebagai bukti bahwa TKI yang bersangkutan telah memenuhi prosedur untuk bekerja ke luar negeri dan berfungsi sebagai instrumen perlindungan baik pada masa penempatan (selama bekerja di luar negeri) maupun pasca penempatan (setelah selesai kontrak dan pulang ke tanah air). KTKLN ini berbentuk smartcard chip microprocessor contactless dan menyimpan data digital TKI yang dapat diupdate dan dibaca card reader.
“Tahun 2010 itu kita masih ada kelonggaran dengan memberikan toleransi tertentu. Namun sejak 2012 tidak ada lagi toleransi. Ini untuk menghindarkan TKI kita dari kemungkinan buruk di luar negeri,” ungkapnya, Senin (21/10/2013).
Sementara itu dari data Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel menyebutkan, jika per September jumlah TKI Sulsel yang terdata sebanyak 4.892 orang.
70 persen di antaranya dengan tujuan Malaysia, sisanya menyebar di sejumlah negara seperti Jepang, Amerika Serikat, Arab Saudi, Hong Kong, Portugal, sampai Nigeria.
“mereka ini berasal dari berbagai kabupaten. Kantong-kantong TKI di Sulsel ini seperti Bulukumba, Bantaeng, Gowa, Jeneponto, dan Takalar,” ungkap Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Sulsel, Sodding.
Jumlah ini, kata dia, menurun drastis jika dibanding pengiriman tahun lalu yang mencapai 23.000 orang. Selain karena dipicu konflik tenaga kerja di Malaysia, berkurangnya tenaga kerja juga diyakini karena pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik di Sulsel.
Selain itu, Pemprov juga telah menyediakan kantong-kantong pekerjaan untuk menyerap pengangguran. Tahun 2013 saja melalui proyek APBN dan APBD, jumlah realisasi penyerapan tenaga kerja mencapai 41.640 orang. “ini belum kami rekapitulasi dengan penyerapan swasta,” pungkasnya.
(gpr)