Program Kementerian PDT diminta lebih tepat sasaran
Selasa, 22 Oktober 2013 - 16:10 WIB
Program Kementerian PDT diminta lebih tepat sasaran
A
A
A
Sindonews.com - Anggota DPR RI Komisi V Sigit Sosiantomo meminta program pengentasan daerah tertinggal harus lebih tepat sasaran dan tidak hanya sekedar membagi-bagi program tanpa dampak nyata.
"Program pengentasan daerah tertinggal harus lebih menggigit, jangan hanya sekedar bagi-bagi program tanpa dampak yang nyata bagi daerah-daerah tertinggal di Indonesia," kata Sigit dalam rilisnya di Jakarta, Selasa (22/10/2013).
Pada Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Percepatan Daerah Tertinggal (PDT), sebelumnya telah menyepakati penambahan anggaran tahun 2014 untuk Kementerian PDT yang semula hanya Rp1,3 triliun menjadi Rp2,7 triliun atau bertambah Rp1,4 triliun.
"Penambahan anggaran lebih dari 100 persen ini harus membuat Kementerian PDT bekerja lebih keras," imbaunya.
Dalam laporan pemerintah tentang pelaksanaan APBN 2013 semester I, terungkap bahwa realisi penyerapan anggaran belanja Kementerian dan Lembaga Negara (K/L) baru sebesar Rp163,01 triliun atau 26,2 persen dari pagu alokasi anggaran belanja K/L dalam APBNP 2013 sebesar Rp622 triliun.
Padahal pada periode yang sama tahun 2012, realisasi penyerapan belanja K/L telah mencapai 30,0 persen. Menurut laporan pemerintah, berdasarkan kinerja daya serap anggaran dari pagu yang ditetapkan, dalam semester I tahun 2013, dari 86 K/L terdapat 40 K/L yang mempunyai daya serap belanja tinggi; 25 K/L dengan daya serap sedang; dan 21 K/L dengan daya serap rendah dengan angka di bawah 20,0 persen.
Dari 21 K/L yang daya serapnya rendah, salah satunya adalah Kementerian PDT, dengan daya serap sebesar 10,7 persen. "Jangan sampai anggaran yang dialokasikan besar, namun penyerapannya rendah. Jangan sampai mubazir, kasihan rakyat," tutup Sigit.
"Program pengentasan daerah tertinggal harus lebih menggigit, jangan hanya sekedar bagi-bagi program tanpa dampak yang nyata bagi daerah-daerah tertinggal di Indonesia," kata Sigit dalam rilisnya di Jakarta, Selasa (22/10/2013).
Pada Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Percepatan Daerah Tertinggal (PDT), sebelumnya telah menyepakati penambahan anggaran tahun 2014 untuk Kementerian PDT yang semula hanya Rp1,3 triliun menjadi Rp2,7 triliun atau bertambah Rp1,4 triliun.
"Penambahan anggaran lebih dari 100 persen ini harus membuat Kementerian PDT bekerja lebih keras," imbaunya.
Dalam laporan pemerintah tentang pelaksanaan APBN 2013 semester I, terungkap bahwa realisi penyerapan anggaran belanja Kementerian dan Lembaga Negara (K/L) baru sebesar Rp163,01 triliun atau 26,2 persen dari pagu alokasi anggaran belanja K/L dalam APBNP 2013 sebesar Rp622 triliun.
Padahal pada periode yang sama tahun 2012, realisasi penyerapan belanja K/L telah mencapai 30,0 persen. Menurut laporan pemerintah, berdasarkan kinerja daya serap anggaran dari pagu yang ditetapkan, dalam semester I tahun 2013, dari 86 K/L terdapat 40 K/L yang mempunyai daya serap belanja tinggi; 25 K/L dengan daya serap sedang; dan 21 K/L dengan daya serap rendah dengan angka di bawah 20,0 persen.
Dari 21 K/L yang daya serapnya rendah, salah satunya adalah Kementerian PDT, dengan daya serap sebesar 10,7 persen. "Jangan sampai anggaran yang dialokasikan besar, namun penyerapannya rendah. Jangan sampai mubazir, kasihan rakyat," tutup Sigit.
(rna)
