Ide tol di atas laut Jakarta-Surabaya tumpang tindih
Kamis, 24 Oktober 2013 - 18:02 WIB
Ide tol di atas laut Jakarta-Surabaya tumpang tindih
A
A
A
Sindonews.com - Menanggapi ide jalan tol atas laut Jakarta-Surabaya, Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan, agar 19 konsorsium BUMN sebagai pemrakarsa ide harus segera membuat feasibility study (FS) serta analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).
Pembuatan FS dan amdal ditujukan untuk mengetahui bagaimana pembangunan dapat dilaksanakan. Kajian dimaksud untuk mengetahui tingkat kelayakan ekonomi, kelayakan finansial dan teknis serta dampak terhadap lingkungan dan sosial.
Anggota Komisi V DPR RI, Sigit Sosiantomo memperkirakan ide ini sulit dilaksanakan. Kendalanya, jalan tol atas laut pantura Jawa yang diperkirakan sepanjang 800 km tersebut belum memiliki payung hukum, bahkan tumpang tindih dengan kebijakan infrastruktur transportasi di tanah air.
"Ide jalan tol atas laut pantura Jawa itu tumpang tindih dengan jalan tol Trans Jawa yang sudah jelas payung hukumnya, hanya saja belum terselesaikan hingga kini," kata Sigit dalam rilisnya di Jakarta, Kamis (24/10/2013).
Menurutnya, yang harus menjadi prioritas adalah penuntasan jalan tol Trans Jawa. Saat ini dari ujung Barat hingga ujung Timur Pulau Jawa belum terkoneksi oleh jalan tol. Masih terlalu banyak missing link, di antaranya Cikampek hingga Palimanan, Pejagan hingga Semarang dan Bawen hingga Surabaya.
Sebagian ruas jalan tol yang sudah beroperasi pun masih merugi karena jumlah kendaraan yang melintas tidak sesuai proyeksi yang dibuat dalam bisnis plan, bisa jadi akibat masih banyaknya missing link tersebut.
"Pemerintah harus fokus untuk menuntaskan jalan tol Trans Jawa, cari terobosan atas kendalanya, jangan malah gonta-ganti rencana yang mengawang-awang," kata Sigit.
Kendala kedua menyangkut mahalnya biaya konstruksi. Biaya kontruksi jalan tol di atas laut yang merupakan konstruksi elevated tentu lebih mahal dibandingkan jalan tol yang dibangun di darat yang mayoritas at grade, sehingga tidak bernilai ekonomis.
"Artinya investasi yang dikeluarkan susah untuk ditutup dari pendapatan jalan tol. Jika memaksakan tarif tol yang melebihi ability to pay bisa berakibat pengguna tidak mau masuk jalan tol. Artinya jalan tol akan sepi dan hanya menjadi monumen kemubaziran pembangunan," jelasnya.
Pembuatan FS dan amdal ditujukan untuk mengetahui bagaimana pembangunan dapat dilaksanakan. Kajian dimaksud untuk mengetahui tingkat kelayakan ekonomi, kelayakan finansial dan teknis serta dampak terhadap lingkungan dan sosial.
Anggota Komisi V DPR RI, Sigit Sosiantomo memperkirakan ide ini sulit dilaksanakan. Kendalanya, jalan tol atas laut pantura Jawa yang diperkirakan sepanjang 800 km tersebut belum memiliki payung hukum, bahkan tumpang tindih dengan kebijakan infrastruktur transportasi di tanah air.
"Ide jalan tol atas laut pantura Jawa itu tumpang tindih dengan jalan tol Trans Jawa yang sudah jelas payung hukumnya, hanya saja belum terselesaikan hingga kini," kata Sigit dalam rilisnya di Jakarta, Kamis (24/10/2013).
Menurutnya, yang harus menjadi prioritas adalah penuntasan jalan tol Trans Jawa. Saat ini dari ujung Barat hingga ujung Timur Pulau Jawa belum terkoneksi oleh jalan tol. Masih terlalu banyak missing link, di antaranya Cikampek hingga Palimanan, Pejagan hingga Semarang dan Bawen hingga Surabaya.
Sebagian ruas jalan tol yang sudah beroperasi pun masih merugi karena jumlah kendaraan yang melintas tidak sesuai proyeksi yang dibuat dalam bisnis plan, bisa jadi akibat masih banyaknya missing link tersebut.
"Pemerintah harus fokus untuk menuntaskan jalan tol Trans Jawa, cari terobosan atas kendalanya, jangan malah gonta-ganti rencana yang mengawang-awang," kata Sigit.
Kendala kedua menyangkut mahalnya biaya konstruksi. Biaya kontruksi jalan tol di atas laut yang merupakan konstruksi elevated tentu lebih mahal dibandingkan jalan tol yang dibangun di darat yang mayoritas at grade, sehingga tidak bernilai ekonomis.
"Artinya investasi yang dikeluarkan susah untuk ditutup dari pendapatan jalan tol. Jika memaksakan tarif tol yang melebihi ability to pay bisa berakibat pengguna tidak mau masuk jalan tol. Artinya jalan tol akan sepi dan hanya menjadi monumen kemubaziran pembangunan," jelasnya.
(izz)
Lihat Juga :
