Wapres: Demo buruh bentuk demokrasi dunia kerja
Kamis, 07 November 2013 - 11:09 WIB
Wapres: Demo buruh bentuk demokrasi dunia kerja
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Presiden (Wapres) Boediono memaklumi demonstrasi pemogokan yang dilakukan oleh buruh dalam menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai bagian dari demokrasi.
Boediono menilai suatu kewajaran apabila buruh meminta kenaikan UMP untuk mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik. Namun, demonstrasi tersebut harus berlangsung dengan damai.
"Saya pikir demonstrasi damai dan bahkan pemogokan harus diterima sebagai bagian dari demokrasi kita di tempat kerja," ujarnya di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (7/11/2013).
Namun, dia mengimbau agar para pengusaha dan buruh segera menemukan formula yang tepat untuk mengakomodir kebutuhan semua pihak.
"Ini juga untuk menutup ekses berupa intimidasi, penyimpangan hukum, dan perilaku mengganggu yang seringkali muncul dari permasalahan tersebut," imbuh dia.
Selain itu, Boediono juga meminta semua pihak untuk dapat menyikapi kekurangan buruh terampil yang apat mendatangkan masalah apabila semua pihak tidak melakukan apapun dari sekarang.
"Pemerintah sangat menyambut usulan dari masyarakat bisnis tentang bagaimana untuk bersama-sama mengantisipasi masalah ini," pungkas dia.
Boediono menilai suatu kewajaran apabila buruh meminta kenaikan UMP untuk mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik. Namun, demonstrasi tersebut harus berlangsung dengan damai.
"Saya pikir demonstrasi damai dan bahkan pemogokan harus diterima sebagai bagian dari demokrasi kita di tempat kerja," ujarnya di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (7/11/2013).
Namun, dia mengimbau agar para pengusaha dan buruh segera menemukan formula yang tepat untuk mengakomodir kebutuhan semua pihak.
"Ini juga untuk menutup ekses berupa intimidasi, penyimpangan hukum, dan perilaku mengganggu yang seringkali muncul dari permasalahan tersebut," imbuh dia.
Selain itu, Boediono juga meminta semua pihak untuk dapat menyikapi kekurangan buruh terampil yang apat mendatangkan masalah apabila semua pihak tidak melakukan apapun dari sekarang.
"Pemerintah sangat menyambut usulan dari masyarakat bisnis tentang bagaimana untuk bersama-sama mengantisipasi masalah ini," pungkas dia.
(izz)
Lihat Juga :
