Pengusaha pesimis pemangkasan izin investasi terealisasi
Sabtu, 09 November 2013 - 16:14 WIB
Pengusaha pesimis pemangkasan izin investasi terealisasi
A
A
A
Sindonews.com - Pengusaha menanggapi pesimis rencana pemerintah yang akan memangkas sejumlah perizinan investasi. Selama ini, peraturan yang berbelit-belit menjadi momok bagi para pengusaha yang ingin membangun investasi di dalam negeri.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi mengemukakan, rencana kebijakan pemerintah tersebut dinilai hanya sebuah wacana yang belum benar-benar direalisasikan di lapangan.
"Pada dasarnya kami dukung. Tapi, sampai sekarang itu wacana saja. Kita menunggu tindakan konkret pemerintah. Jangan janji saja," ungkap Sofjan saat dihubungi Sindonews, Sabtu (9/11/2013).
Diketahui, untuk merealisasikan investasi investor harus melalui 2-3 kementerian. Proses perizinan sering dipersulit dan melewati banyak tahapan. Sedikitnya ada sekitar 120 kebijakan kementerian dan dirjen terkait yang perlu didata serta tidak up date sehingga perlu direformasi.
Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Mahendra Siregar mengatakan, pemerintah akan menyederhanakan proses-proses perizinan dan tranparasi perizinan. "Menyederhanakan saja prosesnya. Tidak menyediakan secara khusus baru, transparasi memudahkan prosesnya," ujar Mahendra.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun mengakui hanya di Indonesia proses perizinan investasi sangat banyak. Presiden menegaskan, investasi harus terus digalakkan. Dia meminta agar dicegah dan dihilangkan hambatan investasi, baik di pusat maupun di daerah. “Beri kemudahan perizinan,” pinta SBY melalui akun twitternya @SBYudhoyono, yang dilansir dari situs Setkab, hari ini.
Sebelumnya, SBY telah menginstruksikan para menterinya untuk memangkas jumlah perizinan investasi di Tanah Air. "Saya kira sudah tiga kali saya menginstruksikan dan saya dengar hari ini akan dilaporkan Menko Perekonomian setelah dibahas dan Wakil Presiden juga di situ," imbuhnya.
Sementara Wakil Presiden (Wapres) Boediono juga mengakui bahwa Indonesia sedikit mengalami masalah dalam infrastruktur dan kepastian hukum, sehingga dapat menghambat investasi. Meski demikian, Boediono menegaskan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk mengatasi kedua hambatan tersebut untuk mewujudkan iklim investasi yang nyaman.
"Dalam permasalahan kepastian hukum, saya pastikan pemerintah berkomitmen untuk mengatasi ini," tandas Wapres dalam acara Indonesia Investment Summit 2013 di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Kamis (7/11/2013).
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi mengemukakan, rencana kebijakan pemerintah tersebut dinilai hanya sebuah wacana yang belum benar-benar direalisasikan di lapangan.
"Pada dasarnya kami dukung. Tapi, sampai sekarang itu wacana saja. Kita menunggu tindakan konkret pemerintah. Jangan janji saja," ungkap Sofjan saat dihubungi Sindonews, Sabtu (9/11/2013).
Diketahui, untuk merealisasikan investasi investor harus melalui 2-3 kementerian. Proses perizinan sering dipersulit dan melewati banyak tahapan. Sedikitnya ada sekitar 120 kebijakan kementerian dan dirjen terkait yang perlu didata serta tidak up date sehingga perlu direformasi.
Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Mahendra Siregar mengatakan, pemerintah akan menyederhanakan proses-proses perizinan dan tranparasi perizinan. "Menyederhanakan saja prosesnya. Tidak menyediakan secara khusus baru, transparasi memudahkan prosesnya," ujar Mahendra.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun mengakui hanya di Indonesia proses perizinan investasi sangat banyak. Presiden menegaskan, investasi harus terus digalakkan. Dia meminta agar dicegah dan dihilangkan hambatan investasi, baik di pusat maupun di daerah. “Beri kemudahan perizinan,” pinta SBY melalui akun twitternya @SBYudhoyono, yang dilansir dari situs Setkab, hari ini.
Sebelumnya, SBY telah menginstruksikan para menterinya untuk memangkas jumlah perizinan investasi di Tanah Air. "Saya kira sudah tiga kali saya menginstruksikan dan saya dengar hari ini akan dilaporkan Menko Perekonomian setelah dibahas dan Wakil Presiden juga di situ," imbuhnya.
Sementara Wakil Presiden (Wapres) Boediono juga mengakui bahwa Indonesia sedikit mengalami masalah dalam infrastruktur dan kepastian hukum, sehingga dapat menghambat investasi. Meski demikian, Boediono menegaskan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk mengatasi kedua hambatan tersebut untuk mewujudkan iklim investasi yang nyaman.
"Dalam permasalahan kepastian hukum, saya pastikan pemerintah berkomitmen untuk mengatasi ini," tandas Wapres dalam acara Indonesia Investment Summit 2013 di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Kamis (7/11/2013).
(dmd)
Lihat Juga :
