Refitalisasi perusahaan RRI minta anggaran Rp1 T
Senin, 18 November 2013 - 21:07 WIB
Refitalisasi perusahaan RRI minta anggaran Rp1 T
A
A
A
Sindonews.com – Lembaga penyiaran negara yang bersifat nirlaba, Radio Republik Indonesia (RRI) menginginkan pemerintah untuk menyalurkan dana Rp 1 triliun demi merefitalisasi seluruh sarana dan prasarana mulai dari penyediaan konten hingga pemeliharaan pemancar.
“Bicara ideal agak susah, karena apa kalau kita bilang Rp1 triliun cukup atau tidak tau taunya sarana-sarana pemancar kita sudah tua, ada yang sudah mulai beroprasi tahun 1980-an, ini saya pikir kalau dalam konteks merefitalisasi total, di angka itu bisa jadi kurang. Jadi tergantung pemerintah memiliki komitmen menjadikan RRI sebagai corong negara,” kata Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI, Hasto Kuncoro usia menghadiri Temu Mitra RRI di Jakarta, Senin (18/11/2013).
Untuk tahun 2012 RRI mendapatkan dana dari APBN sebesar Rp700 miliar. Dana tersebut digunakan untuk membiayai sekitar 6.000 karyawan dan 81 stasiun pemancar. Namun saat dipertanyakan anggaran tahun ini Hasto mengaku belum mengetahu angka pastinya.
“Untuk tahun ini Insya Allah naik, tapi lebih tepatnya berapa itu ada di direktorat keuangan, saya kurang paham,” jelasnya
Lebih lanjut Hasto mengungkapkan dengan banyaknya kebutuhan RRI sebagai lembaga edukasi seluruh masyarakat Indonesia Rp700 miliar pada tahun 2012 itu dinilai masih sangat seedikit.
“Kalau boleh dikatakan masih kurang, iya. Karena Rp700 miliar itu dibagi 81 stasiun dengan karyawan sekitar 6.000, pemancar ada 200 lebih, program kita ada 200, brarti pemancar 200 lebih lah ya, jadi hitung sendiri apakah angka itu angka yang ideal untuk suatu lembaga pencerahan publik yang tugasnya adalah corong negara?,” tegas dia.
Saat ini RRI sedang berkonsentrasi dengan program-program khusus untuk mengedukasi masyarakat perbatasan. Hal itu dilakukan karena selama ini mayoritas masyarakat di perbatasan khususnya perbatasan Indonesia dengan Malaysia masih mendengarkan 7 stasiun radio yang semua adalah stasiun radio Malaysia.
Untuk mendukung hal itu RRI mengajak seluruh kementrian dan lembaga pemerintah untuk memberikan dan mengisi program-program di RRI agar masyarakat perbatasan tercerdaskan akan kondisi negara mereka sendiri.
“Bicara ideal agak susah, karena apa kalau kita bilang Rp1 triliun cukup atau tidak tau taunya sarana-sarana pemancar kita sudah tua, ada yang sudah mulai beroprasi tahun 1980-an, ini saya pikir kalau dalam konteks merefitalisasi total, di angka itu bisa jadi kurang. Jadi tergantung pemerintah memiliki komitmen menjadikan RRI sebagai corong negara,” kata Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI, Hasto Kuncoro usia menghadiri Temu Mitra RRI di Jakarta, Senin (18/11/2013).
Untuk tahun 2012 RRI mendapatkan dana dari APBN sebesar Rp700 miliar. Dana tersebut digunakan untuk membiayai sekitar 6.000 karyawan dan 81 stasiun pemancar. Namun saat dipertanyakan anggaran tahun ini Hasto mengaku belum mengetahu angka pastinya.
“Untuk tahun ini Insya Allah naik, tapi lebih tepatnya berapa itu ada di direktorat keuangan, saya kurang paham,” jelasnya
Lebih lanjut Hasto mengungkapkan dengan banyaknya kebutuhan RRI sebagai lembaga edukasi seluruh masyarakat Indonesia Rp700 miliar pada tahun 2012 itu dinilai masih sangat seedikit.
“Kalau boleh dikatakan masih kurang, iya. Karena Rp700 miliar itu dibagi 81 stasiun dengan karyawan sekitar 6.000, pemancar ada 200 lebih, program kita ada 200, brarti pemancar 200 lebih lah ya, jadi hitung sendiri apakah angka itu angka yang ideal untuk suatu lembaga pencerahan publik yang tugasnya adalah corong negara?,” tegas dia.
Saat ini RRI sedang berkonsentrasi dengan program-program khusus untuk mengedukasi masyarakat perbatasan. Hal itu dilakukan karena selama ini mayoritas masyarakat di perbatasan khususnya perbatasan Indonesia dengan Malaysia masih mendengarkan 7 stasiun radio yang semua adalah stasiun radio Malaysia.
Untuk mendukung hal itu RRI mengajak seluruh kementrian dan lembaga pemerintah untuk memberikan dan mengisi program-program di RRI agar masyarakat perbatasan tercerdaskan akan kondisi negara mereka sendiri.
(gpr)
