Wamendag: Selandia Baru bukan alternatif impor daging
Wamendag: Selandia Baru bukan alternatif impor daging
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Menteri Perdagangan (Wamenag) RI, Bayu Krisnamurthi mengatakan, bahwa Selandia Baru tidak bisa dijadikan alternatif pasokan daging impor.
"Kalau mau coba silakan saja, tapi kan New Zelanad tidak punya kartel (sapi potong) mereka hanya punya dairy (sapi perah), tapi silakan saja," ucapnya di kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (22/11/2013).
Bayu menegaskan, bahwa itu tidak bisa dijadikan alternatif. Fokus Kementerian Perdagangan Indonesia saat ini adalah India.
"Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Menteri (Gita Wirjawan) bahwa opsi kita adalah India, karena dagingnya murah," ujarnya.
Bayu menuturkan, untuk masalah pasokan daging memang selama ini Indonesia sangat tergantung dengan Australia. Namun, jika mencari alternatif di negara lain, maka harus ada revisi terhadap Undang-Undang yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dan Komisi IV DPR RI, bukan di Kemendag.
"Mau ke India atau Argentina juga bisa, yang penting rubah dulu Undang-Undangnya," tegas dia.
Wamendag berharap bahwa proses revisi itu terlaksana dan diputuskan secepatnya. Sehingga Indonesia bisa mendapatkan opsi atau alternatif impor dari negara lain.
"Kalau mau coba silakan saja, tapi kan New Zelanad tidak punya kartel (sapi potong) mereka hanya punya dairy (sapi perah), tapi silakan saja," ucapnya di kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (22/11/2013).
Bayu menegaskan, bahwa itu tidak bisa dijadikan alternatif. Fokus Kementerian Perdagangan Indonesia saat ini adalah India.
"Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Menteri (Gita Wirjawan) bahwa opsi kita adalah India, karena dagingnya murah," ujarnya.
Bayu menuturkan, untuk masalah pasokan daging memang selama ini Indonesia sangat tergantung dengan Australia. Namun, jika mencari alternatif di negara lain, maka harus ada revisi terhadap Undang-Undang yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dan Komisi IV DPR RI, bukan di Kemendag.
"Mau ke India atau Argentina juga bisa, yang penting rubah dulu Undang-Undangnya," tegas dia.
Wamendag berharap bahwa proses revisi itu terlaksana dan diputuskan secepatnya. Sehingga Indonesia bisa mendapatkan opsi atau alternatif impor dari negara lain.
(izz)
Explore More