Gita optimistis KTM WTO akan hasilkan 'Paket Bali'
Gita optimistis KTM WTO akan hasilkan 'Paket Bali'
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Gita Wirjawan menyampaikan optimismenya Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-9 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang akan diselenggarakan pada 3-6 Desember 2013 dapat meghasilkan "Paket Bali" yang berisi kesepakatan riil dari para anggota.
"Saya memiliki optimisme yang lebih besar, pada pertemuan di Bali, Desember nanti, akan ada paket perdagangan yang dihasilkan," kata Gita Wijawan dalam wawancara yang dimuat WTO di Youtube, dikutip dari situs Setkab, Jumat (29/11/2013).
KTM Ke-9 WTO, dijadwalkan akan dibuka secara resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Selasa 3 Desember 2013 di Nusa Dua, Bali. Konferensi akan dihadiri sekitar 10.000 orang dari 159 negara anggota WTO dan sekitar 25 negara pengamat, yang mewakili 97 persen perdagangan dunia.
"Mari kita sebut itu `Paket Bali` yang akan mengurangi hambatan perdagangan di antara negara anggota WTO," kata Gita, yang akan bertindak sebagai Chair KTM Ke-9 WTO.
Gita menilai Paket Bali akan menjadi kesepakatan politik negara-negara anggota WTO yang minimal harus mencakup tiga isu.
Pertama, pertanian, yang mencakup penimbunan stok untuk ketahanan pangan, persaingan ekspor produk pertanian, dan administrasi tariff rate quota (TRQ), paket supply-chain ini akan memberikan efisiensi dan efektivitas para anggota WTO untuk mendistribusikan barang dagangan mereka yang selama ini masih terkendala waktu dan regulasi.
Kedua, fasilitas perdagangan, kesepakatan fasilitas perdagangan ini akan sangat membantu Indonesia karena upaya penetrasi pasar di Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin akan dapat dilakukan secara lebih pasti dan mudah serta terbebas dari hambatan di pelabuhan, seperti yang berlangsung saat ini.
Ketiga, masalah pembangunan yang merupakan kepentingan khusus negara kurang berkembang, seperti duty free-quota free (DFQF) untuk negara kurang berkembang, ketentuan surat keterangan asal, dan kemudahan akses pasar jasa ke negara-negara maju.
Menurut Gita, tidak mungkin menyelesaikan semua isu perundingan Doha yang demikian luas dan peka dalam waktu yang terbatas, apalagi tiap negara dihadapkan pada isu domestik yang tak kalah pentingnya.
"Karena itu, targetnya adalah menyepakati Paket Bali yang kecil tetapi mencerminkan adanya perhatian terhadap isu-isu yang dihadapi negara berkembang," katanya.
Gita menambahkan, Indonesia yang bertindak sebagai Ketua KTM Ke-9 WTO, memprioritaskan menyelamatkan Paket Bali dengan tiga elemen tersebut.
Selama ini, kata Gita, Indonesia proaktif menggalang diplomasi perdagangan, mulai dari Januari lalu di Davos hingga forum APEC di Bali serta Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN dan KTT Asia Timur di Brunei.
"Saya memiliki optimisme yang lebih besar, pada pertemuan di Bali, Desember nanti, akan ada paket perdagangan yang dihasilkan," kata Gita Wijawan dalam wawancara yang dimuat WTO di Youtube, dikutip dari situs Setkab, Jumat (29/11/2013).
KTM Ke-9 WTO, dijadwalkan akan dibuka secara resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Selasa 3 Desember 2013 di Nusa Dua, Bali. Konferensi akan dihadiri sekitar 10.000 orang dari 159 negara anggota WTO dan sekitar 25 negara pengamat, yang mewakili 97 persen perdagangan dunia.
"Mari kita sebut itu `Paket Bali` yang akan mengurangi hambatan perdagangan di antara negara anggota WTO," kata Gita, yang akan bertindak sebagai Chair KTM Ke-9 WTO.
Gita menilai Paket Bali akan menjadi kesepakatan politik negara-negara anggota WTO yang minimal harus mencakup tiga isu.
Pertama, pertanian, yang mencakup penimbunan stok untuk ketahanan pangan, persaingan ekspor produk pertanian, dan administrasi tariff rate quota (TRQ), paket supply-chain ini akan memberikan efisiensi dan efektivitas para anggota WTO untuk mendistribusikan barang dagangan mereka yang selama ini masih terkendala waktu dan regulasi.
Kedua, fasilitas perdagangan, kesepakatan fasilitas perdagangan ini akan sangat membantu Indonesia karena upaya penetrasi pasar di Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin akan dapat dilakukan secara lebih pasti dan mudah serta terbebas dari hambatan di pelabuhan, seperti yang berlangsung saat ini.
Ketiga, masalah pembangunan yang merupakan kepentingan khusus negara kurang berkembang, seperti duty free-quota free (DFQF) untuk negara kurang berkembang, ketentuan surat keterangan asal, dan kemudahan akses pasar jasa ke negara-negara maju.
Menurut Gita, tidak mungkin menyelesaikan semua isu perundingan Doha yang demikian luas dan peka dalam waktu yang terbatas, apalagi tiap negara dihadapkan pada isu domestik yang tak kalah pentingnya.
"Karena itu, targetnya adalah menyepakati Paket Bali yang kecil tetapi mencerminkan adanya perhatian terhadap isu-isu yang dihadapi negara berkembang," katanya.
Gita menambahkan, Indonesia yang bertindak sebagai Ketua KTM Ke-9 WTO, memprioritaskan menyelamatkan Paket Bali dengan tiga elemen tersebut.
Selama ini, kata Gita, Indonesia proaktif menggalang diplomasi perdagangan, mulai dari Januari lalu di Davos hingga forum APEC di Bali serta Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN dan KTT Asia Timur di Brunei.
(gpr)
Explore More