Pemerintah diminta serius benahi infrastruktur
Senin, 02 Desember 2013 - 16:52 WIB
Pemerintah diminta serius benahi infrastruktur
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin Mohamad Said berharap agar pemerintah pusat dan daerah membenahi pembangunan infrastruktur dengan serius lantaran kondisi infrastruktur secara nasional memrihatinkan.
"Sudah bertahun-tahun semua menyatakan komitmen untuk itu (membangun infrastruktur), tapi sampai saat ini hasilnya seperti ini. Kenyataannya, infrastruuktur kita tidak kunjung siap, tidak sesuai harapan," kata dia di Jakarta, Senin (2/12/2013).
Dia khawatir, jika masalah infrastruktur tidak segera diatasi, maka akan menimbulkan banyak masalah di masa mendatang. Kendati demikian, dia menilai bahwa penyebab utama tidak terealisasinya program pembangunan infastruktur karena masalah anggaran yang minim serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Karena itu, menurut dia, pemerintah pusat harus memeberikan dukungan serius dan nyata kepada pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur. Begitu juga, pemerintah daerah memberikan kemudahan proses pembangunan di wilayahnya, diantaranya membantu pembebasan lahan.
"Bisa pemerintah daerahnya tidak punya inisiatif atau sebaliknya, inisiatif daerah kurang mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Ini tidak boleh terjadi. Harus ada kesepahaman dan koordinasi yang baik,” ujar dia.
Sekedar mengingatkan, di tengah pertumbuhan ekonomi yang positif, pembangunan jalan tidak menunjukkan perkembangan signifikan. Pada 2004, total panjang jalan di Indonesia mencapai 372.929 kilometer (km) dan pada 2012 baru mencapai 504.184 km. Dengan demikian, dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan jalan hanya 13.125,5 km per tahun.
Di sisi lain, dengan panjang jalan terbatas, pemerintah pusat maupun daerah tidak segera melakukan antisipasi dengan meningkatkan jumlah armada angkutan umum. Muhidin mengingatkan, bila masalah ini tidak diatasi segera, stagnasi akan terjadi dimana-mana, tidak hanya di Jakarta, tapi juga di kota-kota besar di luar Jakarta, bahkan di luar Jawa.
“Sekarang kemacetan parah kita saksikan di Bandung, Bali, Yogyakarta, Semarang, Palembang dan Medan. Bisa jadi setelah ini, di tingkat kabupaten/kota pun akan didera kemacetan karena ketidaksiapan antisipasi pembangunan dan penataan fungsi jalan,” tutur dia.
"Sudah bertahun-tahun semua menyatakan komitmen untuk itu (membangun infrastruktur), tapi sampai saat ini hasilnya seperti ini. Kenyataannya, infrastruuktur kita tidak kunjung siap, tidak sesuai harapan," kata dia di Jakarta, Senin (2/12/2013).
Dia khawatir, jika masalah infrastruktur tidak segera diatasi, maka akan menimbulkan banyak masalah di masa mendatang. Kendati demikian, dia menilai bahwa penyebab utama tidak terealisasinya program pembangunan infastruktur karena masalah anggaran yang minim serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Karena itu, menurut dia, pemerintah pusat harus memeberikan dukungan serius dan nyata kepada pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur. Begitu juga, pemerintah daerah memberikan kemudahan proses pembangunan di wilayahnya, diantaranya membantu pembebasan lahan.
"Bisa pemerintah daerahnya tidak punya inisiatif atau sebaliknya, inisiatif daerah kurang mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Ini tidak boleh terjadi. Harus ada kesepahaman dan koordinasi yang baik,” ujar dia.
Sekedar mengingatkan, di tengah pertumbuhan ekonomi yang positif, pembangunan jalan tidak menunjukkan perkembangan signifikan. Pada 2004, total panjang jalan di Indonesia mencapai 372.929 kilometer (km) dan pada 2012 baru mencapai 504.184 km. Dengan demikian, dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan jalan hanya 13.125,5 km per tahun.
Di sisi lain, dengan panjang jalan terbatas, pemerintah pusat maupun daerah tidak segera melakukan antisipasi dengan meningkatkan jumlah armada angkutan umum. Muhidin mengingatkan, bila masalah ini tidak diatasi segera, stagnasi akan terjadi dimana-mana, tidak hanya di Jakarta, tapi juga di kota-kota besar di luar Jakarta, bahkan di luar Jawa.
“Sekarang kemacetan parah kita saksikan di Bandung, Bali, Yogyakarta, Semarang, Palembang dan Medan. Bisa jadi setelah ini, di tingkat kabupaten/kota pun akan didera kemacetan karena ketidaksiapan antisipasi pembangunan dan penataan fungsi jalan,” tutur dia.
(gpr)
Lihat Juga :
