Negara maju didesak hapus subsidi ekspor pertanian
Selasa, 03 Desember 2013 - 19:54 WIB
Negara maju didesak hapus subsidi ekspor pertanian
A
A
A
Sindonews.com - Indonesia dan Brasil yang tergabung dalam kelompok G-20 anggota World Trade Organization (WTO) mendesak negara maju agar segera menghapus subsidi ekspor dan subisidi lainnya di sektor pertanian sebagaimana diamanatkan dalam perjanjian perundingan bidang pertanian di WTO.
Menteri Perdagangan (Mendag) Gita Wirjawan mengatakan, negara-negara yang tergabung dalam G-20 telah berjuang lebih dari 10 tahun untuk menyuarakan penghapusan subsidi ekspor di sektor pertanian yang dilakukan oleh negara-negara maju karena dianggap telah mendistorsi perdagangan pertanian dunia.
“Pertemuan kali ini merupakan pertemuan yang sangat penting bagi G-20 untuk meninjau kembali perkembangan kebijakan perdagangan di bidang pertanian, mengkonsolidasikan posisi kelompok G-20 dalam pertemuan Konperensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-9 di Bali, serta menentukan arah atau cara yang harus dilakukan oleh kelompok G-20 untuk memajukan dan menyelesaikan perundingan di bidang pertanian pasca pertemuan Bali,” ujar Menteri Perdagangan Gita Wirjawan seperti dikutip dari situs Setkab, Selasa (3/12/2013).
Menurut Mendag, sejak dideklarasikannya kelompok tahun 2003 di markas WTO di Jenewa, G-20 secara konsisten terus mendorong negara maju agar Putaran Doha yang telah dimulai sejak 2001 berhasil dicapai sesuai dengan mandat Doha.
Bagi kelompok G-20, kata Mendag, kebutuhan untuk merubah aturan di bidang pertanian tetap menjadi isu yang paling penting dan mendesak untuk diselesaikan oleh WTO, mengingat subsidi pertanian menjadi salah satu alat proteksionisme dalam perdagangan internasional.
“Bagi Indonesia, penghapusan hambatan-hambatan di sektor pertanian yang disebabkan oleh subsidi ekspor produk pertanian di negara-negara maju merupakan salah satu target untuk diselesaikan di fora perdagangan multilateral,” ungkap Gita.
Ditegaskan gita, G-20 sangat menyesalkan keterlambatan penghapusan segala bentuk subsidi ekspor sebagaimana diamanatkan dalam Deklarasi Para Menteri WTO pada 2003 di Hong Kong. Kelompok G-20 kembali menekankan bahwa subsidi ekspor merupakan kebijakan yang sangat mendistorsi perdagangan inernasional.
Gita menegaskan bahwa kelompok G-20 menunggu langkah-langkah nyata yang dilakukan negara maju untuk menghapuskan seluruh bentuk susbsidi ekspor, karena itu sektor pertanian harus menjadi fokus utama perundingan Doha pasca-Bali.
Lebih lanjut, Gita menekankan pentingnya agar Paket Bali dapat disepakati untuk menghidupkan dan mendorong kembali keberhasilan keseluruhan isu perundingan dalam Putaran Doha di WTO.
“Kesuksesan untuk menyelesaikan Paket Bali dalam Konferensi Menteri kali ini akan memberikan sinyal yang kuat kepada dunia bahwa anggota WTO tetap memiliki kapasitas untuk mencapai hasil dalam perundingan perdagangan di fora multilateral,” papar Gita.
Ia menyebutkan, untuk mengantisipasi perundingan pasca Bali, G-20 sepakat untuk terlibat dalam perundingan secara konstruktif dan lebih pragmatis agar terdapat komitmen yang mengikat negara-negara maju untuk menghapuskan subsidi ekspor serta mendisiplinkan semua kebijakan subsidi pertanian yang mempunyai efek terhadap perdagangan pertanian.
Menteri Perdagangan (Mendag) Gita Wirjawan mengatakan, negara-negara yang tergabung dalam G-20 telah berjuang lebih dari 10 tahun untuk menyuarakan penghapusan subsidi ekspor di sektor pertanian yang dilakukan oleh negara-negara maju karena dianggap telah mendistorsi perdagangan pertanian dunia.
“Pertemuan kali ini merupakan pertemuan yang sangat penting bagi G-20 untuk meninjau kembali perkembangan kebijakan perdagangan di bidang pertanian, mengkonsolidasikan posisi kelompok G-20 dalam pertemuan Konperensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-9 di Bali, serta menentukan arah atau cara yang harus dilakukan oleh kelompok G-20 untuk memajukan dan menyelesaikan perundingan di bidang pertanian pasca pertemuan Bali,” ujar Menteri Perdagangan Gita Wirjawan seperti dikutip dari situs Setkab, Selasa (3/12/2013).
Menurut Mendag, sejak dideklarasikannya kelompok tahun 2003 di markas WTO di Jenewa, G-20 secara konsisten terus mendorong negara maju agar Putaran Doha yang telah dimulai sejak 2001 berhasil dicapai sesuai dengan mandat Doha.
Bagi kelompok G-20, kata Mendag, kebutuhan untuk merubah aturan di bidang pertanian tetap menjadi isu yang paling penting dan mendesak untuk diselesaikan oleh WTO, mengingat subsidi pertanian menjadi salah satu alat proteksionisme dalam perdagangan internasional.
“Bagi Indonesia, penghapusan hambatan-hambatan di sektor pertanian yang disebabkan oleh subsidi ekspor produk pertanian di negara-negara maju merupakan salah satu target untuk diselesaikan di fora perdagangan multilateral,” ungkap Gita.
Ditegaskan gita, G-20 sangat menyesalkan keterlambatan penghapusan segala bentuk subsidi ekspor sebagaimana diamanatkan dalam Deklarasi Para Menteri WTO pada 2003 di Hong Kong. Kelompok G-20 kembali menekankan bahwa subsidi ekspor merupakan kebijakan yang sangat mendistorsi perdagangan inernasional.
Gita menegaskan bahwa kelompok G-20 menunggu langkah-langkah nyata yang dilakukan negara maju untuk menghapuskan seluruh bentuk susbsidi ekspor, karena itu sektor pertanian harus menjadi fokus utama perundingan Doha pasca-Bali.
Lebih lanjut, Gita menekankan pentingnya agar Paket Bali dapat disepakati untuk menghidupkan dan mendorong kembali keberhasilan keseluruhan isu perundingan dalam Putaran Doha di WTO.
“Kesuksesan untuk menyelesaikan Paket Bali dalam Konferensi Menteri kali ini akan memberikan sinyal yang kuat kepada dunia bahwa anggota WTO tetap memiliki kapasitas untuk mencapai hasil dalam perundingan perdagangan di fora multilateral,” papar Gita.
Ia menyebutkan, untuk mengantisipasi perundingan pasca Bali, G-20 sepakat untuk terlibat dalam perundingan secara konstruktif dan lebih pragmatis agar terdapat komitmen yang mengikat negara-negara maju untuk menghapuskan subsidi ekspor serta mendisiplinkan semua kebijakan subsidi pertanian yang mempunyai efek terhadap perdagangan pertanian.
(gpr)
Lihat Juga :
