Pemekaran daerah hambat jalannya perekonomian

Sindonews.com - Pemekaran daerah-daerah baru diyakini masih menjadi distorsi bagi kemajuan ekonomi daerah itu sendiri sebagai bagian dari kemajuan ekonomi nasional.

Hal tersebut dikatakan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi, Ryaas Rasyid di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (4/12/2013).

Dia mengakui saat ini masih ada sekitar 62 daerah baru yang siap dimekarkan dan tinggal menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasalnya, hal ini hanya akan menambah iaya operasional negara.

"Ini salah satu yang mengganggu jalannya perekonomian daerah juga karena tidak berhentinya pemekaran. Ini jadinya mendistorsi anggaran yang sudah ada," ujarnya.

Dia juga meminta agar seluruh anggota DPR selektif dalam menetapkan daerah-daerah yang siap dimekarkan agar tidak mencekik APBD. "Jangan sampai pemekaran daerah ini malah dijadikan proyek politik mereka," imbuh Ryaas.

Pihaknya juga berharap para kepala daerah memutar otak agar APBD yang dirasakan kecil juga dapat mendukung perekonomian nasional ke depannya.

"Memang hanya 30 sampai 40 persen dari APBD yang bisa digunakan. Tetapi kalau mereka cerdas akan dapat menunjang perekonomian negara ini," pungkasnya.