Paket Bali di WTO hanya janji kosong
Jum'at, 06 Desember 2013 - 19:11 WIB
Paket Bali di WTO hanya janji kosong
A
A
A
Sindonews.com - Paket Bali yang didengungkan di ajang Konferensi Tingkat Menteri KTM ke-9 Wolrd Trade Organization (WTO) di Nusa Dua, Bali dinilai hanya janji-janji kosong untuk negera miskin.
Menurut Direktur Eksekutif lembaga think-tank Focus on the Global South, Pablo Solon, "Paket Bali" menjadikan fasilitas perdagangan sebuah perjanjian yang mengikat, demi pembukaan perbatasan untuk produk perusahaan besar transnasional (TNCs).
"Paket Bali juga membuat janji-janji kosong untuk negara miskin (LDCs) dan usulan 'peace clause' yang luar biasa buruk untuk pertanian," ulas dia dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/12/2013).
Menurutnya, tidak ada yang berguna dipetik dari pertemuan WTO untuk rakyat. Setelah 18 tahun, sambung dia, WTO tidak pernah mewujudkan janjinya dalam pembangunan.
"Yang terjadi, ketimpangan terus direproduksi dan kemakmuran terkonsentrasi pada segelintir orang," ujar Josua Mata selaku Sekretaris Jenderal SENTRO, aliansi buruh di Filipina.
Diketahui, menurut World Trade Report tahun 2013, 81 persen ekspor terkonsentrasi di lima perusahaan ekspor-impor terbesar.
Hal tak jauh beda disampaikan Jean Enriquez dari organisasi World March of Women bahwa WTO telah mati suri selama 12 tahun dan negara serta masyarakat internasional harus menerima bahwa lembaga ini telah gagal dan kehilangan legitimasinya.
"Hari ini, WTO mencoba bangkit kembali dari kematian mereka, mengembalikan kredibilitasnya dengan Paket Bali yang mengancam masa depan kita semua," tutur Cindy Wiesner dari Grassroots Global Justice Alliance.
Pertanian tidak bisa dimasukkan dalam negosiasi perdagangan bebas, karena pangan bukan sekadar komoditas. "Semua negara harus punya tanggung jawab untuk menggunakan segala cara untuk menjamin kedaulatan pangan rakyatnya," kata Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, juga pemimpin di La Via Campesina, gerakan petani internasional dengan anggota lebih 200 juta orang di 85 negara.
Menurut Direktur Eksekutif lembaga think-tank Focus on the Global South, Pablo Solon, "Paket Bali" menjadikan fasilitas perdagangan sebuah perjanjian yang mengikat, demi pembukaan perbatasan untuk produk perusahaan besar transnasional (TNCs).
"Paket Bali juga membuat janji-janji kosong untuk negara miskin (LDCs) dan usulan 'peace clause' yang luar biasa buruk untuk pertanian," ulas dia dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/12/2013).
Menurutnya, tidak ada yang berguna dipetik dari pertemuan WTO untuk rakyat. Setelah 18 tahun, sambung dia, WTO tidak pernah mewujudkan janjinya dalam pembangunan.
"Yang terjadi, ketimpangan terus direproduksi dan kemakmuran terkonsentrasi pada segelintir orang," ujar Josua Mata selaku Sekretaris Jenderal SENTRO, aliansi buruh di Filipina.
Diketahui, menurut World Trade Report tahun 2013, 81 persen ekspor terkonsentrasi di lima perusahaan ekspor-impor terbesar.
Hal tak jauh beda disampaikan Jean Enriquez dari organisasi World March of Women bahwa WTO telah mati suri selama 12 tahun dan negara serta masyarakat internasional harus menerima bahwa lembaga ini telah gagal dan kehilangan legitimasinya.
"Hari ini, WTO mencoba bangkit kembali dari kematian mereka, mengembalikan kredibilitasnya dengan Paket Bali yang mengancam masa depan kita semua," tutur Cindy Wiesner dari Grassroots Global Justice Alliance.
Pertanian tidak bisa dimasukkan dalam negosiasi perdagangan bebas, karena pangan bukan sekadar komoditas. "Semua negara harus punya tanggung jawab untuk menggunakan segala cara untuk menjamin kedaulatan pangan rakyatnya," kata Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, juga pemimpin di La Via Campesina, gerakan petani internasional dengan anggota lebih 200 juta orang di 85 negara.
(gpr)
Lihat Juga :
