Pemasangan RFID timbulkan masalah baru di masyarakat
A
A
A
Sindonews.com - Pemasangan sistem Radio Frequency Identification (RFID) untuk mengukur dan membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan menimbulkan masalah baru bagi masyarakat.
Hal ini disampaikan Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eny Sri Hartati saat dihubungi Sindonews, Sabtu (7/12/2013). Menurutnya, pemberlakuan RFID dalam upaya menyelesaikan masalah, justru menimbulkan masalah lain.
"Jelas, akan menimbulkan masalah baru. Pada prinsipnya pembatasan pasti akan mengurangi konsumsi BBM. Tapi, kalau tidak ada alternatif lain maka orang disuruh naik apa. Itu kan menyusahkan rakyat namanya," ujar Eny.
Dia berpendapat, daripada diberlakukan RFID sebaiknya pemerintah menaikkan harga BBM karena itu lebih efektif dibanding pembatasan. Tanpa RFID, jika transportasi umum baik dan harga BBM dinaikkan dipastikan masyarakat akan beralih ke angkutan massal.
"Itu kan problem utamanya. Bagaimana kita mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum. Menurut saja dengan RFID, itu tidak akan efektif," jelasnya.
Sebab itu, Eny melihat penerapan RFID nilai efektivitasnya tidak ada. "Lebih efektif menaikkan harga BBM, dan dibarengi oleh perbaikan transportasi publik, itu baru efektif," tegasnya.
Seperti diketahui, RFID diberlakukan sebagai alat pengukur pengisian BBM bersubsidi. Setiap kendaraan yang ingin mengisi bensin di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) milik Pertamina harus memakai alat ini. Proses pemasangan yang masih berlangsung ditargetkan selesai hingga tahun depan.
Hal ini disampaikan Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eny Sri Hartati saat dihubungi Sindonews, Sabtu (7/12/2013). Menurutnya, pemberlakuan RFID dalam upaya menyelesaikan masalah, justru menimbulkan masalah lain.
"Jelas, akan menimbulkan masalah baru. Pada prinsipnya pembatasan pasti akan mengurangi konsumsi BBM. Tapi, kalau tidak ada alternatif lain maka orang disuruh naik apa. Itu kan menyusahkan rakyat namanya," ujar Eny.
Dia berpendapat, daripada diberlakukan RFID sebaiknya pemerintah menaikkan harga BBM karena itu lebih efektif dibanding pembatasan. Tanpa RFID, jika transportasi umum baik dan harga BBM dinaikkan dipastikan masyarakat akan beralih ke angkutan massal.
"Itu kan problem utamanya. Bagaimana kita mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum. Menurut saja dengan RFID, itu tidak akan efektif," jelasnya.
Sebab itu, Eny melihat penerapan RFID nilai efektivitasnya tidak ada. "Lebih efektif menaikkan harga BBM, dan dibarengi oleh perbaikan transportasi publik, itu baru efektif," tegasnya.
Seperti diketahui, RFID diberlakukan sebagai alat pengukur pengisian BBM bersubsidi. Setiap kendaraan yang ingin mengisi bensin di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) milik Pertamina harus memakai alat ini. Proses pemasangan yang masih berlangsung ditargetkan selesai hingga tahun depan.
(dmd)