WTO Bali telan biaya Rp109 M dari APBN
Selasa, 10 Desember 2013 - 17:03 WIB
WTO Bali telan biaya Rp109 M dari APBN
A
A
A
Sindonews.com - Dirjen Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo mengungkapkan bahwa pemerintah mengeluarkan biaya sekitar Rp109 miliar dalam perhelatan KTM WTO ke-9 di Nusa Dua, Bali.
Menurutnya, awalnya acara tersebut diagendakan selama tiga hari (3-6 Desember 2013), namun diperpanjang satu hari lantaran adanya kebuntuan pembahasan.
Iman mengungkapkan, besarnya biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk perhelatan WTO ke-9 tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Biayanya Rp109 miliar dari APBN, kalau WTO menanggung biaya pesawat LDC," kata Iman di Kemendag, Jakarta, Selasa (10/12/2013).
Dia mengatakan, besaran nilai pembiayaan yang berasal dari APBN itu merupakan angka yang telah disepakati DPR dalam APBN. "Dari APBN yang telah disetujui DPR. Pokonya dari Indonesia," katanya.
sepeti diketahui, dalam WTO ke-9 yang baru saja digelar di Bali telah menghasilkan tiga paket yang disepakati. Tiga paket tersebut baik untuk perkembangan dan kemajuan negara miskin dan negara berkembang.
Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan menuturkan, setidaknya ada tiga aspek kepentingan yang berhasil disepakati di dalam KTM WTO ke-9 di Bali tersebut. Paket pertama, pertanian (agricultural), di mana proteksi negara berkembang diberikan oleh negara maju. Negara maju juga berkomitmen untuk mengurangi subsidi pertaniannya.
Paket kedua adalah untuk negara miskin atau Least Development Countries (LDCs). Di mana negara miskin mendapatkan kemudahan sistem lalu lintas dan fasilitas perdagangan yang bisa dilakukan negara tersebut.
Paket terakhir, yaitu fasilitasi perdagangan (trade facility) yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan dari negara miskin dan negara berkembang. Cara ini dilakukan dengan catatan bantuan dari negara maju baik bantuan secara financial (keuangan) maupun transfer teknologi.
Menurutnya, awalnya acara tersebut diagendakan selama tiga hari (3-6 Desember 2013), namun diperpanjang satu hari lantaran adanya kebuntuan pembahasan.
Iman mengungkapkan, besarnya biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk perhelatan WTO ke-9 tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Biayanya Rp109 miliar dari APBN, kalau WTO menanggung biaya pesawat LDC," kata Iman di Kemendag, Jakarta, Selasa (10/12/2013).
Dia mengatakan, besaran nilai pembiayaan yang berasal dari APBN itu merupakan angka yang telah disepakati DPR dalam APBN. "Dari APBN yang telah disetujui DPR. Pokonya dari Indonesia," katanya.
sepeti diketahui, dalam WTO ke-9 yang baru saja digelar di Bali telah menghasilkan tiga paket yang disepakati. Tiga paket tersebut baik untuk perkembangan dan kemajuan negara miskin dan negara berkembang.
Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan menuturkan, setidaknya ada tiga aspek kepentingan yang berhasil disepakati di dalam KTM WTO ke-9 di Bali tersebut. Paket pertama, pertanian (agricultural), di mana proteksi negara berkembang diberikan oleh negara maju. Negara maju juga berkomitmen untuk mengurangi subsidi pertaniannya.
Paket kedua adalah untuk negara miskin atau Least Development Countries (LDCs). Di mana negara miskin mendapatkan kemudahan sistem lalu lintas dan fasilitas perdagangan yang bisa dilakukan negara tersebut.
Paket terakhir, yaitu fasilitasi perdagangan (trade facility) yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan dari negara miskin dan negara berkembang. Cara ini dilakukan dengan catatan bantuan dari negara maju baik bantuan secara financial (keuangan) maupun transfer teknologi.
(izz)
