Realisasi PBB di Polman hanya 67,43%
A
A
A
Sindonews.com - Target pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar) sepertinya tidak akan terealisasi.
Sebab, hingga menjelang tutup tahun, realisasi capaian PBB di daerah ini baru berkisar 67,43 persen atau Rp3,4 miliar dari target sebesar Rp5 milliar lebih.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Polman, Sukirman menuturkan, realisasi capaian PBB yang ada saat ini memang masih tergolong rendah. Untuk mengejar target yang ditetapkan sangat sulit, apalagi sekarang ini sudah menjelang akhir tahun.
Meski demikian, capaian yang ada sekarang, di sisa waktu paling tidak bisa bertambah dari yang sudah dicapai sebesar Rp3,4 miliar. "Kita harapkan para camat, kepala desa bisa menggenjot pendapatan PBB. Sehingga, tidak terlalu jauh dari target yang ditetapkan," katanya, Jumat (13/12/2013).
Dia merinci, pencapaian 16 kecamatan di Polman, yaitu Kecamatan Balanipa dari target Rp95 juta terealisasi 100 persen, Kecamatan Tutar dari target Rp90 juta teralisasi Rp84 juta atau 93,88 persen, Kecamatan Alu sebesar Rp45 juta terealisasi Rp40 juta atau 89,29 persen, Kecamatan Limboro target sebesar Rp68 juta, terealisasi Rp61 juta atau 89,11 persen.
Selanjutnya, Kecamatan Anreapi target sebesar Rp84 juta terealiasasi sebesar Rp69 juta atau 82,23 persen, Kecamatan Wonomulyo target sebesar Rp1,4 miliar terealisasi Rp1 miliar atau 73,68 persen, Kecamatan Tinambung target sebesar Rp121 juta terealisasi Rp85 miliar atau 70,33 persen.
Sejumlah kecamatan lainnya yakni, Kecamatan Polewali target Rp957 juta terealisasi Rp654 juta atau 68,42 persen, Kecamatan Luyo target Rp152 juta terealisasi Rp104 juta, Kecamatan Matakali target sebesar Rp373 juta terealisasi Rp263 juta atau 63,26 persen.
Sementara, Kecamatan Mapilli target Rp520 juta terealisasi Rp321 juta atau 61,80 persen, Bulo target Rp56 juta terealisasi Rp187 juta atau 57,25 persen, Campalagian target Rp328 juta terealisasi Rp160 juta atau 50,90 persen dan Binuang target Rp373 juta terealisasi Rp157 juta atau 42,23 persen.
"Dari 16 kecamatan yang ada, hanya Kecamatan Balanipa yang mampu mencapai target. Yang paling rendah adalah Kecamatan Binuang," ujar Sukirman.
Sebelumnya, Sekab Polman, Andi Ismail dalam rapat evaluasi triwulan IV atau terakhir yang dihadiri para camat, lurah dan kepala desa se-Kabupaten Polman, menuturkan bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendanaan pemerintah yang digunakan untuk membiayai infrastruktur negara maupun daerah serta melaksanakan kebijakan-kebijakan lainnya untuk pembangunan.
Sumber pendapatan daerah tidak hanya diperoleh dari pendapatan asli daerah, tetapi juga berupa pemberian bagi hasil dan penerimaan pemerintah pusat atau biasa disebut dana perimbangan, salah satunya PBB.
Karena itu, dia berharap kepada semua stakeholder yang terkait, baik itu Dinas Pendapatan dan Perizinan, kecamatan, lurah dan kades termasuk pemungut pajak di lapangan agar kinerjanya ditingkatkan pada siswa waktu 2013 yang tentunya pencapaian kinerja diukur dari penerimaan pajak.
"Kita harapkan semua pihak menggenjot pendapatan PBB di sisa bulan ini. Khususnya pada petugas lapangan untuk meningkatkan pemungutan pajak," ujar Andi.
Sebab, hingga menjelang tutup tahun, realisasi capaian PBB di daerah ini baru berkisar 67,43 persen atau Rp3,4 miliar dari target sebesar Rp5 milliar lebih.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Polman, Sukirman menuturkan, realisasi capaian PBB yang ada saat ini memang masih tergolong rendah. Untuk mengejar target yang ditetapkan sangat sulit, apalagi sekarang ini sudah menjelang akhir tahun.
Meski demikian, capaian yang ada sekarang, di sisa waktu paling tidak bisa bertambah dari yang sudah dicapai sebesar Rp3,4 miliar. "Kita harapkan para camat, kepala desa bisa menggenjot pendapatan PBB. Sehingga, tidak terlalu jauh dari target yang ditetapkan," katanya, Jumat (13/12/2013).
Dia merinci, pencapaian 16 kecamatan di Polman, yaitu Kecamatan Balanipa dari target Rp95 juta terealisasi 100 persen, Kecamatan Tutar dari target Rp90 juta teralisasi Rp84 juta atau 93,88 persen, Kecamatan Alu sebesar Rp45 juta terealisasi Rp40 juta atau 89,29 persen, Kecamatan Limboro target sebesar Rp68 juta, terealisasi Rp61 juta atau 89,11 persen.
Selanjutnya, Kecamatan Anreapi target sebesar Rp84 juta terealiasasi sebesar Rp69 juta atau 82,23 persen, Kecamatan Wonomulyo target sebesar Rp1,4 miliar terealisasi Rp1 miliar atau 73,68 persen, Kecamatan Tinambung target sebesar Rp121 juta terealisasi Rp85 miliar atau 70,33 persen.
Sejumlah kecamatan lainnya yakni, Kecamatan Polewali target Rp957 juta terealisasi Rp654 juta atau 68,42 persen, Kecamatan Luyo target Rp152 juta terealisasi Rp104 juta, Kecamatan Matakali target sebesar Rp373 juta terealisasi Rp263 juta atau 63,26 persen.
Sementara, Kecamatan Mapilli target Rp520 juta terealisasi Rp321 juta atau 61,80 persen, Bulo target Rp56 juta terealisasi Rp187 juta atau 57,25 persen, Campalagian target Rp328 juta terealisasi Rp160 juta atau 50,90 persen dan Binuang target Rp373 juta terealisasi Rp157 juta atau 42,23 persen.
"Dari 16 kecamatan yang ada, hanya Kecamatan Balanipa yang mampu mencapai target. Yang paling rendah adalah Kecamatan Binuang," ujar Sukirman.
Sebelumnya, Sekab Polman, Andi Ismail dalam rapat evaluasi triwulan IV atau terakhir yang dihadiri para camat, lurah dan kepala desa se-Kabupaten Polman, menuturkan bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendanaan pemerintah yang digunakan untuk membiayai infrastruktur negara maupun daerah serta melaksanakan kebijakan-kebijakan lainnya untuk pembangunan.
Sumber pendapatan daerah tidak hanya diperoleh dari pendapatan asli daerah, tetapi juga berupa pemberian bagi hasil dan penerimaan pemerintah pusat atau biasa disebut dana perimbangan, salah satunya PBB.
Karena itu, dia berharap kepada semua stakeholder yang terkait, baik itu Dinas Pendapatan dan Perizinan, kecamatan, lurah dan kades termasuk pemungut pajak di lapangan agar kinerjanya ditingkatkan pada siswa waktu 2013 yang tentunya pencapaian kinerja diukur dari penerimaan pajak.
"Kita harapkan semua pihak menggenjot pendapatan PBB di sisa bulan ini. Khususnya pada petugas lapangan untuk meningkatkan pemungutan pajak," ujar Andi.
(izz)