Warga miskin di Jeneponto capai 55 ribu KK
Kamis, 19 Desember 2013 - 20:39 WIB
Warga miskin di Jeneponto capai 55 ribu KK
A
A
A
Sindonews.com - Jumlah warga miskin di Jeneponto, Sulawesi Selatan masih sangat tinggi. Setidaknya sampai pertengahan tahun ini, 54 ribu kepala keluarga (KK) yang mendiami 11 kecamatan di Butta Turatea masih tergolong miskin.
Dari data yang diperoleh SINDO menyebutkan, 54.072 KK masuk dalam daftar kategori miskin. 5.729 KK tergolong sangat miskin, 15.282 KK miskin, 12.725 KK hampir miskin, dan sebanyak 20.336 KK rentan miskin.
Wakil Ketua DPRD Jeneponto Asdin Basoddin Azis Beta mengatakan, tingginya angka kemiskinan lantaran anggaran daerah yang sangat terbatas. Alokasi anggaran terkuras untuk belanja pegawai dan belanja modal. Faktor itu mengakibatkan anggaran yang bersentuhan dengan pengentasan kemiskinan sangat kurang.
"Program pengentasan kemiskinan selama ini saya lihat tidak ada greget dan tak ada yang menyentuh langsung, apalagi memang anggaran sangat kecil. Di Sulsel, salah satu daerah tertinggal yakni Jenepnto," kata Asdin kepada SINDO, kamis (19/12/2013).
Selain itu, politisi Partai Amanat Nasional itu menilai Pemkab tidak proaktif mengejar anggaran di pusat. Padahal, jika serius berjuang maka tidak menutup kemungkinan Jeneponto akan mendapatkan anggaran yang lebih.
"Anggaran kemsikinan di Kementrian Sosial itu sangat besar, jika bisa dimaksimalkan maka akan sangat membantu," ujarnya.
Faktor yang lain sehingga angka kemiskinan tak bisa ditekan adalah hubungan Pemkab dengan DPRD yang kurang harmonis. Pemkab terkesan jalan sendiri. Padahal, kata Asdin akan lebih gampang jika eksekutif dan legsilatif berjalan bersama.
"Pemkab dalam mengurus sesuatu terkesan jalan sendiri, antara dewan dengan pemkab seolah ada jarak," terangnya.
Wakil Ketua DPRD Jeneponto, Andi Tahal Fasni membenarkan angka itu. Makanya, Jeneponto sampai hari ini masih tercacat sebagai daerah tertinggal di Indonesia. "Data itu benar, itu juga mengapa daerah ini masih masuk sebagai daerah tertinggal," ujar politisi dari PKS itu.
Plt Sekretaris Daerah Jeneponto, Muhammad Syarif mengaku tak mengetahui angka kemiskinan di Jeneponto. Ia pun enggan menjelaskan upaya Pemkab dalam mengentaskan atau sekadar mengurangi kemiskinan di daerah paling selatan itu.
"Silakan tanya ke Bappeda kalau itu, itu akan lebih baik kalau saya tidak terlalu mengetahui hal itu," ujar Syarif.
Dari data yang diperoleh SINDO menyebutkan, 54.072 KK masuk dalam daftar kategori miskin. 5.729 KK tergolong sangat miskin, 15.282 KK miskin, 12.725 KK hampir miskin, dan sebanyak 20.336 KK rentan miskin.
Wakil Ketua DPRD Jeneponto Asdin Basoddin Azis Beta mengatakan, tingginya angka kemiskinan lantaran anggaran daerah yang sangat terbatas. Alokasi anggaran terkuras untuk belanja pegawai dan belanja modal. Faktor itu mengakibatkan anggaran yang bersentuhan dengan pengentasan kemiskinan sangat kurang.
"Program pengentasan kemiskinan selama ini saya lihat tidak ada greget dan tak ada yang menyentuh langsung, apalagi memang anggaran sangat kecil. Di Sulsel, salah satu daerah tertinggal yakni Jenepnto," kata Asdin kepada SINDO, kamis (19/12/2013).
Selain itu, politisi Partai Amanat Nasional itu menilai Pemkab tidak proaktif mengejar anggaran di pusat. Padahal, jika serius berjuang maka tidak menutup kemungkinan Jeneponto akan mendapatkan anggaran yang lebih.
"Anggaran kemsikinan di Kementrian Sosial itu sangat besar, jika bisa dimaksimalkan maka akan sangat membantu," ujarnya.
Faktor yang lain sehingga angka kemiskinan tak bisa ditekan adalah hubungan Pemkab dengan DPRD yang kurang harmonis. Pemkab terkesan jalan sendiri. Padahal, kata Asdin akan lebih gampang jika eksekutif dan legsilatif berjalan bersama.
"Pemkab dalam mengurus sesuatu terkesan jalan sendiri, antara dewan dengan pemkab seolah ada jarak," terangnya.
Wakil Ketua DPRD Jeneponto, Andi Tahal Fasni membenarkan angka itu. Makanya, Jeneponto sampai hari ini masih tercacat sebagai daerah tertinggal di Indonesia. "Data itu benar, itu juga mengapa daerah ini masih masuk sebagai daerah tertinggal," ujar politisi dari PKS itu.
Plt Sekretaris Daerah Jeneponto, Muhammad Syarif mengaku tak mengetahui angka kemiskinan di Jeneponto. Ia pun enggan menjelaskan upaya Pemkab dalam mengentaskan atau sekadar mengurangi kemiskinan di daerah paling selatan itu.
"Silakan tanya ke Bappeda kalau itu, itu akan lebih baik kalau saya tidak terlalu mengetahui hal itu," ujar Syarif.
(gpr)
Lihat Juga :
