IMES gagas rembuk nasional ekspor mineral mentah
Sabtu, 21 Desember 2013 - 12:54 WIB
IMES gagas rembuk nasional ekspor mineral mentah
A
A
A
Sindonews.com - Dalam mencari solusi polemik rencana pelarangan ekspor mineral mentah ke luar negeri yang akan berlaku efektif pada 12 Januari 2014, Indonesia Mining and Energy Studies (IMES) menggagas kegiatan Rembuk Nasional Pengusaha dan Pekerja Tambang Nasional, pada 23-24 Desember 2013 di Jakarta.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Pertambangan dan Energi Indonesia (IMES), Erwin Usman mengatakan, panitia mengundang 200 perusahaan dalam forum ini.
Kegiatan rembuk tersebut diawali Seminar Nasional Kebangsaan dengan narasumber dari kalangan DPR (Komisi Energi dan Komisi Tenaga Kerja), wakil pemerintah, ahli hukum, pengusaha pertambangan, pemerhati sosial dan pertambangan, serta kalangan pekerja.
“Kita mengharapkan dari kegiatan rembuk ini ada resolusi yang bisa dihasilkan sebagai bahan masukan strategis bagi pemerintah dan legislatif sebelum mengambil kebijakan,” ujarnya, dalam siaran pers yang dilansir, Sabtu (21/12/2013).
Erwin menilai kebijakan ini berguna untuk peningkatan nilai tambah produk mineral Indonesia, namun jika pemerintah tidak memberi penjelasan utuh, maka dampak sosial seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran, dan perusahaan tambang gulung tikar, adalah risiko yang ada di depan mata. Belum lagi dengan dampak ekonomi berupa defisit neraca perdagangan akibat volume ekspor menurun.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Pertambangan dan Energi Indonesia (IMES), Erwin Usman mengatakan, panitia mengundang 200 perusahaan dalam forum ini.
Kegiatan rembuk tersebut diawali Seminar Nasional Kebangsaan dengan narasumber dari kalangan DPR (Komisi Energi dan Komisi Tenaga Kerja), wakil pemerintah, ahli hukum, pengusaha pertambangan, pemerhati sosial dan pertambangan, serta kalangan pekerja.
“Kita mengharapkan dari kegiatan rembuk ini ada resolusi yang bisa dihasilkan sebagai bahan masukan strategis bagi pemerintah dan legislatif sebelum mengambil kebijakan,” ujarnya, dalam siaran pers yang dilansir, Sabtu (21/12/2013).
Erwin menilai kebijakan ini berguna untuk peningkatan nilai tambah produk mineral Indonesia, namun jika pemerintah tidak memberi penjelasan utuh, maka dampak sosial seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran, dan perusahaan tambang gulung tikar, adalah risiko yang ada di depan mata. Belum lagi dengan dampak ekonomi berupa defisit neraca perdagangan akibat volume ekspor menurun.
(dmd)
Lihat Juga :
