Ekonomi kerakyatan tak bisa hanya andalkan political will

Sindonews.com - Dalam upaya mewujudkan konsep ekonomi kerakyatan, political will bukan menjadi satu-satunya andalan. Namun, juga dibutuhkan political commitment, baik di tataran negara maupun perguruan tinggi.

"Sayangnya, sampai saat ini belum ada kesepakatan tentang konsep ekonomi kerakyatan dan masih pada tataran normatif. Padahal, konsep ini sudah lama disuarakan. Tapi saya rasa masih di tataran political will dan belum pada political commitment," ujar Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Wihana Kirana Jaya, Kamis (26/12/2013).

Dalam Workshop Ekonomi Rakyat, Wihana menegaskan, komitmen FEB UGM untuk meneruskan inisiatif dari ekonomi kerakyatan. Dalam pandangannya, konsep ekonomi kerakyatan memang mengalami masa 'sejenak dilupakan’ oleh generasi penerus, baik di kalangan dosen maupun mahasiswa di FEB UGM.

"Seperti keinginan UGM agar kita bisa internasionalisasi, tapi tetap memegang nilai-nilai budaya termasuk konsep ekonomi kerakyatan tersebut," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dashboard Ekonomi Kerakyatan (DEK) FEB UGM, Gunawan Sumodiningrat menilai, ekonomi kerakyatan tidak cukup sekadar wacana tapi harus bersifat praktis. Untuk itu, dibutuhkan aliansi strategis untuk mengembangkannya.

"Apalagi ekonomi kerakyatan sejak dulu menjadi dasar pembangunan Indonesia yang kemudian terganggu dengan adanya kapitalisme," ujar dia.

Gunawan mengakui, DEK FEB UGM telah melakukan aliansi strategis dengan beberapa lembaga seperti Karang Taruna, KNPI hingga perbankan. Selain itu, mereka juga fokus pada beberapa kegiatan seperti evaluasi kegiatan ekonomi rakyat serta penyiapan 'kader' pendamping masyarakat lokal untuk mengembangkan kesejahteraan.