Pemerintah Depok akan upayakan lindungi UMKM

Minggu, 05 Januari 2014 - 11:08 WIB
Pemerintah Depok akan...
Pemerintah Depok akan upayakan lindungi UMKM
A A A
Sindonews.com - Kenaikan harga elpiji 12 kilogram (kg) membuat masyarakat khususnya kalangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bergejolak menolak kebijakan tersebut.

Permasalahan energi sulit diatasi karena kebutuhan yang besar, supply terbatas, dan banyaknya keterlibatan pihak asing dalam setiap investasi dengan ikatan kerjasama atau MoU.

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail menegaskan, sebagai pemerintah daerah, pihaknya juga berupaya membela dan mengayomi para pelaku UMKM di Depok yang juga ikut dirugikan dan mengeluh.

Kenaikan harga elpiji memang disebabkan harga gas alam yang naik dan sebagian besar impor. Karena elpiji 12 kg tak ditataniagakan, dimana sebelumnya masalah harga diatur pemerintah, sementara kini menjadi kewenangan Pertamina. Usaha pemerintah daerah berperan mengawasi distribusi di tingkat agen agar tak melebihi harga.

"Saya ungkapkan, demi keberlangsungan produktivitas UMKM di seluruh daerah, yang memiliki peranan perekonomian, pemerintah harus serius menjamin peran pahlawan ekonomi bangsa. Dengan cara bernegosiasi dengan Pertamina lebih serius, bagaimana membuat Pertamina tak rugi, tapi juga tak untung besar, saat situasi begini," tegas Nur Mahmudi di Depok, Minggu (5/01/2014).

Nur Mahmudi menambahkan, pada waktu yang sama, pemerintah dengan konsumen juga harus bekerja keras meningkatkan nilai tukar rupiah. Paling utama dengan cara meningkatkan produktivitas dalam negeri.

"Mencintai produk dalam negeti, kurangi impor. Supaya tidak ada alasan menaikan harga elpiji. Percepatan kenaikan nilai rupiah harus segera menurunkan nilai dolar, menaikan nilai tukar. Kalau bisa balik lagi ke Rp10 ribu, strengthening nilai tukar rupiah," jelasnya.

Hal itu semua konsekuensinya, kata dia, dengan meningkatkan implementasi berbasis teknologi lokal. Caranya bisa dengan gerakan biodiversity pangan melalui gerakan menanam.

"Sangat kecil apresiasi temuan teknologi dalam negeri, sehingga nilai tukar kita labil. Kita harus turut berangkat dari menanam. Holtikultur, palawija, dan penghijauan. Tumbuhkan hasil pangan lokal, cintai produk dalam negeri," tandasnya.
(gpr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Tips Menghemat LPG,...
Tips Menghemat LPG, Dijamin Awet Meski Masak Setiap Hari
31 Mei 2024, Akhir Pendaftaran...
31 Mei 2024, Akhir Pendaftaran Beli LPG 3 Kg Pakai KTP
Harga Gas Elpiji Non...
Harga Gas Elpiji Non Subsidi di Maros Naik Rp15 Ribu
Kecanduan LPG, Impor...
Kecanduan LPG, Impor 2021 Naik Jadi 7,2 Juta Ton
Harga Elpiji Non-Subsidi...
Harga Elpiji Non-Subsidi 2 Kali Naik, Siap-siap Gas Melon Jadi Langka
Istana Pastikan Warung...
Istana Pastikan Warung Kelontong Bisa Kembali Jual Gas LPG 3 Kg Hari Ini
Berita Terkini
Relevansi Jadi Kunci...
Relevansi Jadi Kunci Utama Membangun Kekuatan Merek di Era Digital
57 menit yang lalu
Eropa Mulai Terbelah,...
Eropa Mulai Terbelah, Enam Negara Tolak Sanksi Baru terhadap Rusia
1 jam yang lalu
GAPKI Tegaskan Industri...
GAPKI Tegaskan Industri Sawit RI Terapkan Standar Keselamatan Kerja Berkelanjutan
1 jam yang lalu
Arus Kas ETF Bitcoin...
Arus Kas ETF Bitcoin Tembus Rp1,36 Triliun di Pertengahan Juli 2026
2 jam yang lalu
Airlangga Bocorkan Lahan...
Airlangga Bocorkan Lahan BUMN di Bali Jadi Opsi Calon Lokasi PFII
2 jam yang lalu
Soal Pindar, KPPU Didorong...
Soal Pindar, KPPU Didorong Utamakan Tindakan Pencegahan
3 jam yang lalu
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved