Pemerintah Depok akan upayakan lindungi UMKM
Pemerintah Depok akan upayakan lindungi UMKM
A
A
A
Sindonews.com - Kenaikan harga elpiji 12 kilogram (kg) membuat masyarakat khususnya kalangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bergejolak menolak kebijakan tersebut.
Permasalahan energi sulit diatasi karena kebutuhan yang besar, supply terbatas, dan banyaknya keterlibatan pihak asing dalam setiap investasi dengan ikatan kerjasama atau MoU.
Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail menegaskan, sebagai pemerintah daerah, pihaknya juga berupaya membela dan mengayomi para pelaku UMKM di Depok yang juga ikut dirugikan dan mengeluh.
Kenaikan harga elpiji memang disebabkan harga gas alam yang naik dan sebagian besar impor. Karena elpiji 12 kg tak ditataniagakan, dimana sebelumnya masalah harga diatur pemerintah, sementara kini menjadi kewenangan Pertamina. Usaha pemerintah daerah berperan mengawasi distribusi di tingkat agen agar tak melebihi harga.
"Saya ungkapkan, demi keberlangsungan produktivitas UMKM di seluruh daerah, yang memiliki peranan perekonomian, pemerintah harus serius menjamin peran pahlawan ekonomi bangsa. Dengan cara bernegosiasi dengan Pertamina lebih serius, bagaimana membuat Pertamina tak rugi, tapi juga tak untung besar, saat situasi begini," tegas Nur Mahmudi di Depok, Minggu (5/01/2014).
Nur Mahmudi menambahkan, pada waktu yang sama, pemerintah dengan konsumen juga harus bekerja keras meningkatkan nilai tukar rupiah. Paling utama dengan cara meningkatkan produktivitas dalam negeri.
"Mencintai produk dalam negeti, kurangi impor. Supaya tidak ada alasan menaikan harga elpiji. Percepatan kenaikan nilai rupiah harus segera menurunkan nilai dolar, menaikan nilai tukar. Kalau bisa balik lagi ke Rp10 ribu, strengthening nilai tukar rupiah," jelasnya.
Hal itu semua konsekuensinya, kata dia, dengan meningkatkan implementasi berbasis teknologi lokal. Caranya bisa dengan gerakan biodiversity pangan melalui gerakan menanam.
"Sangat kecil apresiasi temuan teknologi dalam negeri, sehingga nilai tukar kita labil. Kita harus turut berangkat dari menanam. Holtikultur, palawija, dan penghijauan. Tumbuhkan hasil pangan lokal, cintai produk dalam negeri," tandasnya.
Permasalahan energi sulit diatasi karena kebutuhan yang besar, supply terbatas, dan banyaknya keterlibatan pihak asing dalam setiap investasi dengan ikatan kerjasama atau MoU.
Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail menegaskan, sebagai pemerintah daerah, pihaknya juga berupaya membela dan mengayomi para pelaku UMKM di Depok yang juga ikut dirugikan dan mengeluh.
Kenaikan harga elpiji memang disebabkan harga gas alam yang naik dan sebagian besar impor. Karena elpiji 12 kg tak ditataniagakan, dimana sebelumnya masalah harga diatur pemerintah, sementara kini menjadi kewenangan Pertamina. Usaha pemerintah daerah berperan mengawasi distribusi di tingkat agen agar tak melebihi harga.
"Saya ungkapkan, demi keberlangsungan produktivitas UMKM di seluruh daerah, yang memiliki peranan perekonomian, pemerintah harus serius menjamin peran pahlawan ekonomi bangsa. Dengan cara bernegosiasi dengan Pertamina lebih serius, bagaimana membuat Pertamina tak rugi, tapi juga tak untung besar, saat situasi begini," tegas Nur Mahmudi di Depok, Minggu (5/01/2014).
Nur Mahmudi menambahkan, pada waktu yang sama, pemerintah dengan konsumen juga harus bekerja keras meningkatkan nilai tukar rupiah. Paling utama dengan cara meningkatkan produktivitas dalam negeri.
"Mencintai produk dalam negeti, kurangi impor. Supaya tidak ada alasan menaikan harga elpiji. Percepatan kenaikan nilai rupiah harus segera menurunkan nilai dolar, menaikan nilai tukar. Kalau bisa balik lagi ke Rp10 ribu, strengthening nilai tukar rupiah," jelasnya.
Hal itu semua konsekuensinya, kata dia, dengan meningkatkan implementasi berbasis teknologi lokal. Caranya bisa dengan gerakan biodiversity pangan melalui gerakan menanam.
"Sangat kecil apresiasi temuan teknologi dalam negeri, sehingga nilai tukar kita labil. Kita harus turut berangkat dari menanam. Holtikultur, palawija, dan penghijauan. Tumbuhkan hasil pangan lokal, cintai produk dalam negeri," tandasnya.
(gpr)
Explore More