Pemerintah dan Pertamina tak kompak jalankan kebijakan

Sindonews.com - Pusat Kebijakan Publik (Puskepi) menilai pemerintah dan PT Pertamina (Persero) tidak kompak dalam menjalankan kebijakan kenaikan harga elpiji nonsubsidi kemasan 12 kilogram (kg).

Direktur Puskepi Sofyano Zakaria menilai, pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik yang mengatakan bahwa baru mendapatkan laporan soal kenaikan harga elpiji setelah aksi korporasi dilakukan adalah bentuk tidak ada kerja sama yang baik antara pemerintah dengan Pertamina.

"Ini terjadi karena tidak ada koordinasi yang baik dalam kabinet SBY," kata Sofyano dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (5/1/2014).

Tidak hanya itu, tidak adanya laporan kenaikan elpiji kemasan 12 kg kepada Presiden membuktikan bahwa koordinasi antar sesama menteri tidak berjalan harmonis. "Ini akan menjadi tanda tanya besar bagi publik," kata dia.

Menurut Sofyano, kenaikan harga elpiji 12 kg telah diputuskan melalui rapat usaha pemegang saham (RUPS) yang dilakukan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

"Jika kemudian tidak dilaporkan kepada Presiden ini tentu ada masalah internal dalam kabinet. Hal itu tentu bukan salah Pertamina tapi terjadi karena hubungan Menteri ESDM dan Menteri BUMN sehingga tidak kompak dalam mengambil kebijakan," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik mengaku baru menerima surat pemberitahuan kenaikan harga elpiji kemasan 12 kg pada Minggu (5/1/2013).

"Saya baru terima suratnya tadi. Sebenarnya ini keputusan korporat. Tapi kan Pertamina ada pemerintahnya juga (Menteri BUMN)," kata Wacik.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir, membantah jika Pertamina baru melaporkan kenaikan harga elpiji kemasan 12 kg hari ini. "Semuanya sudah dikoordinasikan sesuai prosedur dan rencana," tutur dia.