Pemerintah didesak genjot investasi ke Indonesia Timur

Sindonews.com - Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Airlangga Hartarto mendesak pemerintah pusat untuk mendorong investor domestik dan asing berinvestasi ke wilayah Indonesia timur.

Menurut dia, hal itu bertujuan untuk menciptakan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia karena perekonomian selama ini didominasi di Pulau Jawa, di mana porsinya mencapai lebih dari 50 persen dari total perekonomian nasional.

“Kami mendesak pemerintah untuk mendorong kuat agar setiap investasi baru, baik oleh investor domestik maupun asing bergerak ke Indonesia timur,” kata dia di Jakarta, Selasa (21/1/2014).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2013 secara kumulatif mencapai 5,83 persen. Pertumbuhan ekonomi atas dasar harga berlaku pada kuartal III/2013 mencapai Rp2.375,3 triliun, di mana kontribusi Pulau Jawa sebesar 58,2 persen.

"Artinya, perekonomian di Pulau Jawa pada periode itu mencapai Rp1.382,4 triliun," ujar dia.

Porsi investasi di wilayah Indonesia timur untuk wilayah Kalimantan di bawah 10 persen dan 5 persen untuk wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua. Padahal, menurut Airlangga, peluang investasi di Indonesia timur sangat besar.

Kendati demikian, menurut dia, minimnya infrastruktur yang memadai menjadi alasan investor enggan berinvestasi ke wilayah tersebut. Karena itu, dia berharap pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah (PP) untuk mendorong investor baru bergeser ke Indonesia timur.

Selain itu, agar penyebaran investasi di seluruh Indonesia merata, dia menyarankan tiga usul. Pertama, mendorong dengan kuat setiap investasi baru untuk bergeser ke Indonesia timur dengan memberikan berbagai insentif pada sektor dan komoditas yang lebih luas.

“Jadi, tidak semata-mata hanya pada sektor dan komoditas tertentu saja. Namun harus mengarah pada semua sektor yang berinvestasi di Indonesia timur,”papar dia.

Kedua, mempercepat dan memperluas pembangunan infrastruktur dengan melibatkan swasta di seluruh Indonesia timur, sehingga bisa memberikan daya tarik tersendiri bagi investor untuk bergeser ke wilayah tersebut.

Ketiga, menjamin keberlangsungan iklim investasi di wilayah-wilayah tersebut, diantaranya melalui penjaminan keamanan dan kenyamanan investor untuk berinvestasi di Indonesia timur,dan memutuskan rantai birokrasi yang berimplikasi pada penghapusan ekonomi biaya tinggi.

“Pemerintah harus berani melakukan tiga hal itu karenatanpa terobosan itu, ekonomi dan potensi di Indonesia timur bakal tersia-siakan,” tandas Airlangga.

Data Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) mencatat, Koridor Ekonomi (KE) Sulawesi memiliki target pencapaian implementasi proyek sektor riil dengan nilai investasi Rp166,2 triliun dan proyek infrastruktur Rp111,96 triliun hingga 2014.

Adapun, total investasi proyek yang sudah groundbreaking di KE Sulawesi sebesar Rp23,56 triliun, terdiri atas proyek sektor riil sebesar Rp16,07 triliun dan proyek infrastruktur Rp7,50 triliun.

Sementara di Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku terdapat 16 proyek dengan nilai investasi mencapai Rp433,4 triliun. Untuk proyek infrastruktur, jumlah proyeknya meningkat menjadi 139 proyek senilai Rp55,2 triliun.

Sedangkan di Koridor Ekonomi Bali dan NT terdapat 31 proyek dengan nilai investasi Rp243,4 trilIun. Proyek infrastruktur sebanyak 119 proyek dengan nilai investasi Rp122,5 triliun.