DPR: Gita harus tanggung jawab kasus impor beras Vietnam
Sabtu, 01 Februari 2014 - 11:36 WIB
DPR: Gita harus tanggung jawab kasus impor beras Vietnam
A
A
A
Sindonews.com - Langkah Gita Wirjawan mengundurkan diri dari jabatan menteri perdagangan (Mendag) menuai persoalan. Gita dinilai harus bertanggung jawab atas kasus beras impor ilegal asal Vietnam yang mencuat baru-baru ini.
"Dia harus bertanggungjawab atas carut marutnya beras impor ini," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, dalam diskusi Sindotrijaya dengan tema 'Main Kotor Beras Impor' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2014).
Selain itu, dia pun menyarankan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan investigasi terhadap persoalan skandal beras impor ilegal asal Vietnam itu. Namun, dia tak menyebut secara gamblang siapa pejabat yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
"Persoalan ini harus diusut. Pejabat terkait harus bertanggung jawab. Apakah KPK masuk ke situ, dengan menginvestigasi," imbuh Firman.
Sebelumnya, Barisan Indonesia (Barindo) menilai keputusan Gita berhenti dari posisi menteri perdagangan demi fokus pada pemenangan Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat merupakan langkah maju. Bahkan mereka mendesak agar kasus impor beras ilegal yang mengaitkan namanya di Kementerian Perdagangan (Kemendag) diusut tuntas.
"Keputusan berhenti seorang menteri agar tidak terjadi konflik kepentingan apalagi penyalahgunaan wewenang merupakan preseden positif. Kami apresiasi langkah Gita yang juga merupakan Ketua Umum DPP Barindo. Sudah lama Gita mengajukan berhenti sejak konvensi bergulir, namun Presiden baru menyetujuinya beberapa hari yang lalu," ungkap Sekretaris Jenderal DPP Barindo, Fajar Riza Ul Haq dalam keterangan tertulisnya, Jumat (31/1/2014).
Menurut Fajar, Kementerian Perdagangan di bawah kepemimpinan Gita telah menorehkan prestasi-prestasi yang meneguhkan posisi tawar Indonesia di level internasional dan memperkuat regulasi-regulasi yang berpihak pada ekonomi nasional. Meski begitu, isu-isu miring yang menyudutkan Gita selama ini harus disikapi secara transparan dan adil.
"Persoalan importasi yang dibebankan ke Gita selama ini kan harus dilihat dari konteks hulu ke hilir. Kemendag tidak bisa dipisahkan dari kementerian teknis dan institusi lainnya dalam soal-soal impor. Ini akibat dari sejumlah kebijakan yang bersifat sistemik. Barindo sebagai organisasi mendukung upaya pengusutan impor beras ilegal yang muncul kemarin agar jelas siapa dalangnya. Ini bukan semata menyangkut nama baik dan integritas Gita, tapi juga kedaulatan ekonomi bangsa," tandasnya.
"Dia harus bertanggungjawab atas carut marutnya beras impor ini," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, dalam diskusi Sindotrijaya dengan tema 'Main Kotor Beras Impor' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2014).
Selain itu, dia pun menyarankan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan investigasi terhadap persoalan skandal beras impor ilegal asal Vietnam itu. Namun, dia tak menyebut secara gamblang siapa pejabat yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
"Persoalan ini harus diusut. Pejabat terkait harus bertanggung jawab. Apakah KPK masuk ke situ, dengan menginvestigasi," imbuh Firman.
Sebelumnya, Barisan Indonesia (Barindo) menilai keputusan Gita berhenti dari posisi menteri perdagangan demi fokus pada pemenangan Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat merupakan langkah maju. Bahkan mereka mendesak agar kasus impor beras ilegal yang mengaitkan namanya di Kementerian Perdagangan (Kemendag) diusut tuntas.
"Keputusan berhenti seorang menteri agar tidak terjadi konflik kepentingan apalagi penyalahgunaan wewenang merupakan preseden positif. Kami apresiasi langkah Gita yang juga merupakan Ketua Umum DPP Barindo. Sudah lama Gita mengajukan berhenti sejak konvensi bergulir, namun Presiden baru menyetujuinya beberapa hari yang lalu," ungkap Sekretaris Jenderal DPP Barindo, Fajar Riza Ul Haq dalam keterangan tertulisnya, Jumat (31/1/2014).
Menurut Fajar, Kementerian Perdagangan di bawah kepemimpinan Gita telah menorehkan prestasi-prestasi yang meneguhkan posisi tawar Indonesia di level internasional dan memperkuat regulasi-regulasi yang berpihak pada ekonomi nasional. Meski begitu, isu-isu miring yang menyudutkan Gita selama ini harus disikapi secara transparan dan adil.
"Persoalan importasi yang dibebankan ke Gita selama ini kan harus dilihat dari konteks hulu ke hilir. Kemendag tidak bisa dipisahkan dari kementerian teknis dan institusi lainnya dalam soal-soal impor. Ini akibat dari sejumlah kebijakan yang bersifat sistemik. Barindo sebagai organisasi mendukung upaya pengusutan impor beras ilegal yang muncul kemarin agar jelas siapa dalangnya. Ini bukan semata menyangkut nama baik dan integritas Gita, tapi juga kedaulatan ekonomi bangsa," tandasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
