Pertamina dinilai tak punya arah bisnis
Kamis, 06 Februari 2014 - 19:19 WIB
Pertamina dinilai tak punya arah bisnis
A
A
A
Sindonews.com - Rencana PT Pertamina (Persero) mengakuisisi PT Bukit Asam Tbk (PTBA) terus menuai polemik.
Direktur Pengkajian Energi Universitas Indonesia, Iwa Garniwa menilai, jika melihat rencana itu, Pertamina seperti hendak membabi buta dan tidak jelas arah kebijakannya.
"Saya melihat Pertamina itu kesannya membabi buta, semua mau diambil, padahal core bisnis dia kan minyak," kata dia saat dihubungi, Kamis (6/2/2014).
Menurutnya, akan lebih baik, perusahaan negara seperti PTBA dan Pertamina fokus pada core bisnis masing-masing. Karena masih banyak yang harus dilakukan Pertamina, seperti meningkatkan lifting, mencari ladang minyak baru.
"Ladang lama eksploitasi lagi. Menurut saya dengan teknologi sekarang ini mendapatkan ladang baru sudah tidak susah lagi," ujarnya.
Dia mengatakan, jangan ada kesan setelah mainan lama dalam hal ini minyak mau habis, kemudian mengincar mainan lain, yakni batu bara. "Akan lebih baik dieksplorasi ladang minyak lama. Apalagi perusahaan pelat merah dikhususkan untuk agen pembangunan, bukan demi Pertamina, demi PLN atau demi BUMN lainnya. Ini demi energi yang lebih efisien," jelasnya.
Rencana akuisisi PT BA ini dinilai terkesan bukan kepentingan yang lebih besar tapi kepentingan person, kelompok tertentu. "Ini juga terjadi karena masalah aturan yang memang terkesan liberal khusus di sektor migas," imbuhnya.
Terkait akuisisi itu, Iwa juga menilai sebagai hal yang aneh karena tidak menyelesaikan persoalan utamanya. Persoalan utama saat ini adalah Indonesia sangat bergantung pada impor minyak dan BBM yang menguras devisa negara dan membebani APBN.
Hal ini terjadi karena lifting minyak terus menurun dan tidak ada pembangunan kilang yang memproduksi BBM sejak 1994. "Pertamina harusnya kan fokus ke situ," katanya.
Pada akhirnya, lanjut Iwa, melihat persoalan itu bukannya UU dan atau peraturannya yang di review atau diperbaiki, malah diotak atik korporatnya.
"Kalau akuisisi ini dilaksanakan, ya makin tidak efisien karena organisasinya terlalu besar dan akar permasalahannya tidak diselesaikan, akhirnya akan dipaksakan dan menabrak UU," pungkas dia.
Direktur Pengkajian Energi Universitas Indonesia, Iwa Garniwa menilai, jika melihat rencana itu, Pertamina seperti hendak membabi buta dan tidak jelas arah kebijakannya.
"Saya melihat Pertamina itu kesannya membabi buta, semua mau diambil, padahal core bisnis dia kan minyak," kata dia saat dihubungi, Kamis (6/2/2014).
Menurutnya, akan lebih baik, perusahaan negara seperti PTBA dan Pertamina fokus pada core bisnis masing-masing. Karena masih banyak yang harus dilakukan Pertamina, seperti meningkatkan lifting, mencari ladang minyak baru.
"Ladang lama eksploitasi lagi. Menurut saya dengan teknologi sekarang ini mendapatkan ladang baru sudah tidak susah lagi," ujarnya.
Dia mengatakan, jangan ada kesan setelah mainan lama dalam hal ini minyak mau habis, kemudian mengincar mainan lain, yakni batu bara. "Akan lebih baik dieksplorasi ladang minyak lama. Apalagi perusahaan pelat merah dikhususkan untuk agen pembangunan, bukan demi Pertamina, demi PLN atau demi BUMN lainnya. Ini demi energi yang lebih efisien," jelasnya.
Rencana akuisisi PT BA ini dinilai terkesan bukan kepentingan yang lebih besar tapi kepentingan person, kelompok tertentu. "Ini juga terjadi karena masalah aturan yang memang terkesan liberal khusus di sektor migas," imbuhnya.
Terkait akuisisi itu, Iwa juga menilai sebagai hal yang aneh karena tidak menyelesaikan persoalan utamanya. Persoalan utama saat ini adalah Indonesia sangat bergantung pada impor minyak dan BBM yang menguras devisa negara dan membebani APBN.
Hal ini terjadi karena lifting minyak terus menurun dan tidak ada pembangunan kilang yang memproduksi BBM sejak 1994. "Pertamina harusnya kan fokus ke situ," katanya.
Pada akhirnya, lanjut Iwa, melihat persoalan itu bukannya UU dan atau peraturannya yang di review atau diperbaiki, malah diotak atik korporatnya.
"Kalau akuisisi ini dilaksanakan, ya makin tidak efisien karena organisasinya terlalu besar dan akar permasalahannya tidak diselesaikan, akhirnya akan dipaksakan dan menabrak UU," pungkas dia.
(izz)
Lihat Juga :
