BI Cirebon antisipasi inflasi jelang pemilu
BI Cirebon antisipasi inflasi jelang pemilu
A
A
A
Sindonews.com - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Cirebon mengantisipasi kemungkinan terjadi inflasi pada 2014 sebagai tahun politik.
Kepala Kantor Perwakilan BI Cirebon, Totok Hermiyanto mengungkapkan, selain faktor musiman inflasi tahun ini akan lebih diwarnai adanya pemilihan umum, baik pemilihan legislatif (pileg) maupun pemilihan presiden (pilpres). Pada tahun politik ini, konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan pokok dimungkinkan meningkat.
"Kami bersama jajaran pemerintahan dalam forum Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk mengantisipasi dampak negatifnya," kata dia, Senin (10/2/2014).
Situasi politik yang memanas jelang pileg dan pilpres, lanjut dia, masih menjadi faktor utama pemicu kenaikan harga. Selain situasi politik, kebijakan pemerintah berupa kenaikan tarif atau pemotongan subsidi juga menjadi pemicu kenaikan harga tersebut.
Meski demikian, kenaikan harga tahun ini diproyeksi tak setinggi kenaikan harga 2013. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kota Cirebon pada 2013 tercatat 7,86 persen. Guncangan inflasi terutama terjadi pada Maret dan Juli.
"Guncangan pertama diakibatkan kenaikan harga komoditas bawang merah, bawang putih dan kenaikan tarif PAM. Sedangkan guncangan pada Juli diakibatkan kenaikan harga BBM bersubsidi di tengah meningkatnya permintaan BBM jelang arus mudik lebaran," jelas dia.
Namun di sisi lain dia mengingatkan, concern mengenai inflasi tak hanya menjadi kepentingan BI. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 027/1696/SJ tanggal 2 April 2013 tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah membuktikan persoalan inflasi harus diatasi bersama antara BI, jajaran pemda, serta lembaga terkait lain.
Dalam aturan tersebut, ada instruksi pembentukan TPID di tiap kota/kabupaten. Dia menyebutkan, sebelum ada instruksi tersebut, dari lima daerah di wilayah Cirebon hanya Kota Cirebon yang baru membentuk TPID.
Namun, setelah instruksi itu terbit, saat ini telah terbentuk dua TPID baru yakni di Kabupaten Kuningan dan Indramayu. Sedangkan Kabupaten Cirebon dan Majalengka kini tengah menunggu pengesahan SK TPID oleh kepala daerah masing-masing.
Sementara, Deputi Kepala Perwakilan Bidang Sistem Pembayaran dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan BI Cirebon Saryo Setyoso menambahkan, sepanjang 2013 proses kliring melalui bank di Cirebon tercatat Rp18,77 triliun.
Aktivitas kliring 2013 meningkat dibanding 2014 senilai Rp2,5 triliun. Meningkatnya perputaran kliring menjadi indikasi peningkatan proses transaksi perbankan yang berimbas pada dampak inflasi.
"Perputaran uang di Cirebon cukup tinggi dan ini akan memperketat pengawasan kami terhadap inflasi dan kondisi perekonomian daerah," pungkasnya.
Kepala Kantor Perwakilan BI Cirebon, Totok Hermiyanto mengungkapkan, selain faktor musiman inflasi tahun ini akan lebih diwarnai adanya pemilihan umum, baik pemilihan legislatif (pileg) maupun pemilihan presiden (pilpres). Pada tahun politik ini, konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan pokok dimungkinkan meningkat.
"Kami bersama jajaran pemerintahan dalam forum Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk mengantisipasi dampak negatifnya," kata dia, Senin (10/2/2014).
Situasi politik yang memanas jelang pileg dan pilpres, lanjut dia, masih menjadi faktor utama pemicu kenaikan harga. Selain situasi politik, kebijakan pemerintah berupa kenaikan tarif atau pemotongan subsidi juga menjadi pemicu kenaikan harga tersebut.
Meski demikian, kenaikan harga tahun ini diproyeksi tak setinggi kenaikan harga 2013. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kota Cirebon pada 2013 tercatat 7,86 persen. Guncangan inflasi terutama terjadi pada Maret dan Juli.
"Guncangan pertama diakibatkan kenaikan harga komoditas bawang merah, bawang putih dan kenaikan tarif PAM. Sedangkan guncangan pada Juli diakibatkan kenaikan harga BBM bersubsidi di tengah meningkatnya permintaan BBM jelang arus mudik lebaran," jelas dia.
Namun di sisi lain dia mengingatkan, concern mengenai inflasi tak hanya menjadi kepentingan BI. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 027/1696/SJ tanggal 2 April 2013 tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah membuktikan persoalan inflasi harus diatasi bersama antara BI, jajaran pemda, serta lembaga terkait lain.
Dalam aturan tersebut, ada instruksi pembentukan TPID di tiap kota/kabupaten. Dia menyebutkan, sebelum ada instruksi tersebut, dari lima daerah di wilayah Cirebon hanya Kota Cirebon yang baru membentuk TPID.
Namun, setelah instruksi itu terbit, saat ini telah terbentuk dua TPID baru yakni di Kabupaten Kuningan dan Indramayu. Sedangkan Kabupaten Cirebon dan Majalengka kini tengah menunggu pengesahan SK TPID oleh kepala daerah masing-masing.
Sementara, Deputi Kepala Perwakilan Bidang Sistem Pembayaran dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan BI Cirebon Saryo Setyoso menambahkan, sepanjang 2013 proses kliring melalui bank di Cirebon tercatat Rp18,77 triliun.
Aktivitas kliring 2013 meningkat dibanding 2014 senilai Rp2,5 triliun. Meningkatnya perputaran kliring menjadi indikasi peningkatan proses transaksi perbankan yang berimbas pada dampak inflasi.
"Perputaran uang di Cirebon cukup tinggi dan ini akan memperketat pengawasan kami terhadap inflasi dan kondisi perekonomian daerah," pungkasnya.
(izz)
Explore More