Mahfud MD: Pertumbuhan ekonomi tak dinikmati rakyat
Selasa, 11 Februari 2014 - 15:01 WIB
Mahfud MD: Pertumbuhan ekonomi tak dinikmati rakyat
A
A
A
Sindonews.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD membenarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bagus, namun pertumbuhan ini tidak dinikmati rakyat.
Dalam ceramahnya di Pesantren Al Khairat, Palu, Sulawesi Tengah hari ini, Mahfud memaparkan beberapa bukti bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tak dinikmati oleh rakyat Indonesia. Yaitu, satu persen atau 2,5 juta penduduk Indonesia menguasai 70 persen lahan dan aset nasional.
Sementara, 99 persen rakyat Indonesia hanya menguasai 30 persen aset nasional. "Data inilah yang membuktikan rakyat Indonesia tidak turut menikmaati pertumbuhan ekonomi," kata dia dalam rilisnya kepada Sindonews, Selasa (11/2/2014).
Menurutnya, pnikmat pertumbuhan ekonomi adalah para kelompok elite yang terdiri dari para konglomerat, pejabat negara korup yang sampai saat ini belum tertangkap KPK.
"Para koruptor yang tertangkap KPK itu kan hanya yang apes saja. Para koruptor yang tidak tertangkap masih lebih banyak lagi," kata kader Nahdlatul Ulama asli Madura itu.
Dia menjelaskan, ada dua cara atau solusi agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Pertama, ubah halauan kebijakan ekonomi yang selama ini berorientasi liberal-new-clasic yang lebih banyak menguntungkan investor asing dan kelompok konglomerat ke arah kebijakan ekonomi dengan ruh dan semangat UUD 1945, khususnya Pasal 33.
"Bukan berarti anti asing dan anti konglomerat atau anti pasar. Asing, konglomerat dan pasar harus terus tumbuh di negeri ini. Tapi, rakyat yang berada di bawah dan yang ada di tengah harus menikmati pertumbuhan ekonomi," ujar Mahfud.
Kedua, lanjut dia, negeri ini harus dipimpin oleh orang yang berani, bersih, kompeten dan punya integritas yang tinggi. "Pemimpin yang berkeriteria seperti itulah yang bisa mengubah nasib rakyat Indonesia," pungkasnya.
Dalam ceramahnya di Pesantren Al Khairat, Palu, Sulawesi Tengah hari ini, Mahfud memaparkan beberapa bukti bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tak dinikmati oleh rakyat Indonesia. Yaitu, satu persen atau 2,5 juta penduduk Indonesia menguasai 70 persen lahan dan aset nasional.
Sementara, 99 persen rakyat Indonesia hanya menguasai 30 persen aset nasional. "Data inilah yang membuktikan rakyat Indonesia tidak turut menikmaati pertumbuhan ekonomi," kata dia dalam rilisnya kepada Sindonews, Selasa (11/2/2014).
Menurutnya, pnikmat pertumbuhan ekonomi adalah para kelompok elite yang terdiri dari para konglomerat, pejabat negara korup yang sampai saat ini belum tertangkap KPK.
"Para koruptor yang tertangkap KPK itu kan hanya yang apes saja. Para koruptor yang tidak tertangkap masih lebih banyak lagi," kata kader Nahdlatul Ulama asli Madura itu.
Dia menjelaskan, ada dua cara atau solusi agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Pertama, ubah halauan kebijakan ekonomi yang selama ini berorientasi liberal-new-clasic yang lebih banyak menguntungkan investor asing dan kelompok konglomerat ke arah kebijakan ekonomi dengan ruh dan semangat UUD 1945, khususnya Pasal 33.
"Bukan berarti anti asing dan anti konglomerat atau anti pasar. Asing, konglomerat dan pasar harus terus tumbuh di negeri ini. Tapi, rakyat yang berada di bawah dan yang ada di tengah harus menikmati pertumbuhan ekonomi," ujar Mahfud.
Kedua, lanjut dia, negeri ini harus dipimpin oleh orang yang berani, bersih, kompeten dan punya integritas yang tinggi. "Pemimpin yang berkeriteria seperti itulah yang bisa mengubah nasib rakyat Indonesia," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
