Perbaikan infrastruktur akan tekan laju inflasi

Sindonews.com - Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah (Jateng), Inflasi di Jateng pada Januari cukup tinggi, yakni mencapai 1 persen, naik 75 persen dari Desember 2013 yang hanya 0,25 persen.

Berkaitan dengan hal itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah V Jateng dan DIY, terus meningkatkan koordinasi secara lebih intesif dengan anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), baik level daerah maupun provinsi untuk menekan laju inflasi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah V Jateng dan DIY, Sutikno mengatakan, dari hasil koordinasi dengan tim TPID, ada beberapa hal yang direkomendasikan untuk mengendalikan laju inflasi. Yaitu, percepatan perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur akibat banjir, sehingga jalur distribusi dapat segera pulih dan tidak cepat rusak.

Selain itu, pihkanya juga mengusulkan penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk elpiji agar harga elpiji di tingkat pengecer dapat lebih terkendali. Hal ini perlu didukung infrastruktur, yang memadai sehingga dapat menekan biaya transportasi.

Stabilitas harga beras juga perlu harus dijaga, baik melalui penguatan stok beras Bulog maupun penyediaan kualitas beras yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Inflasi yang terjadi di Jawa Tengah berkaitan erat dengan terbatasnya pasokan, termasuk dampak cuaca yang kurang mendukung khusunya untuk komoditas Cabai," katanya, Selasa (11/2/2014).

Sutikno menyatakan, jika rekomendasi tersebut dilakukan, inflasi diperkirakan akan mereda. Selain itu seiring dengan meredanya kondisi cuaca, juga diperkirakan lambat laun akan menekan laju inflasi di Jateng.

"Untuk keseluruhan tahun ini inflasi diperkirakan masih dalam kisaran 4,5 persen ±1 persen dengan bias ke atas. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait harus terus dilakukan untuk mendukung pencapain inflasi tersebut," jelasnya.

Saat ini, tercatat ada 20 TPID di wilayah Jateng dengan salah satu peran memberikan rekomendasi kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk merumuskan kebijakan terkait inflasi daerah.

Pakar Ekonomi Universitas Diponegoro, FX Sugiyanto menyatakan, peran TPID di setiap kabupaten/kota di Indonesia harus terukur melalui kebijakan dan implementasi yang jelas.

Sugiyanto menilai TPID banyak berhubungan dengan informasi sektor riil sehingga perlu koordinator yang memiliki kewenangan serta kemampuan memutuskan kebijakan sebagai acuan pengendalian inflasi.

"TPID dapat berperan dalam optimalisasi tugas dan fungsi pengendali inflasi daerah juga optimalisasi fungsi intermediasi ke sektor produktif di daerah," pungkasnya.