Ini masukan pengusaha Eropa untuk ekonomi RI

Sindonews.com - Kamar Dagang dan Industri Eropa di Indonesia (EuroCharm) baru saja meluncurkan Lembar Posisi Tahunan pada Kamis (20/2/2014) di Jakarta.

Lembar Posisi itu menyajikan penilaian akurat terhadap sektor-sektor kunci. Penilaian tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki iklim usaha dan investasi guna mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia.

"Rekomendasi-rekomendasi di dalam Lembar Posisi ini merupakan perspektif dunia usaha Eropa tentang isu-isu yang mempengaruhi iklim perdagangan dan investasi di Indonesia. Kami ingin terlibat dalam dialog proaktif untuk membantu Indonesia mencapai potensinya dalam pertumbuhan dan pembangunan,” kata Chairman EuroCham Indonesia Jakob Friis Sorensen dalam rilisnya di Jakarta, Jumat (21/2/2014).

Wakil Kepala Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Brunei Darusslam dan ASEAN Colin Crooks menjelaskan, Lembar Posisi ini merupakan inisiatif dunia usaha Eropa untuk menyoroti hambatan dalam perdagangan dan investasi dan untuk memperbaiki iklim usaha.

"Perusahaan-perusahaan Uni Eropa ingin berinvestasi lebih besar lagi di Indonesia dan Lembar Posisi ini menunjukkan bidang-bidang yang perlu dibenahi di Indonesia guna menarik investasi dari Uni Eropa maupun dari negara-negara lain," ujar dia.

Menurut dia, penanganan isu-isu ini akan membantu menarik investasi langsung asing, meningkatkan ekspor, mendorong alih teknologi dan keterampilan serta memberikan manfaat bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, termasuk untuk produsen dan konsumen.

Untuk menguatkan pembangunan ekonomi Indonesia berkelanjutan, dunia usaha Eropa merekomendasikan agar pemerintah Indonesia berkonsentrasi dalam memperbaiki infrastruktur, termasuk pasokan listrik dan jaringan logistik untuk melancarkan arus pergerakan barang, menurunkan biaya usaha dan mendorong pembangunan.

Selain itu, mendorong penguatan sumber daya manusia (SDM) nasional sekaligus membuka akses kepada tenaga kerja terampil dan berspesialisasi tinggi untuk mendorong alih teknologi dan pengetahuan.

Pemerintah Indonesia juga diharapkan meningkatkan koordinasi antarkementerian untuk menyederhanakan kerangka regulasi serta memperbaiki iklim usaha dan investasi Indonesia.

Di samping itu, melibatkan dan berkonsultasi dengan segenap pemangku kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan untuk meningkatkan transparansi, meyakinkan investor dan menghindari dampak-dampak yang merugikan.

Pemerintah Indonesia diharapkan menyelaraskan Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan standar internasional lainnya dan melancarkan proses-proses yang ada untuk menghindari kenaikan harga akibat peningkatan biaya.