KKP jadikan Lombok kawasan blue economy
KKP jadikan Lombok kawasan blue economy
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) semakin memantapkan beberapa program implementasi konsep blue economy di Indonesia. Diantaranya di wilayah Lombok Tengah-Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo mengatakan, sebagai wujud implementasi, telah dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara KKP dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur.
Kesepakatan ini diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan lestari berbasis blue economy di Pulau Lombok. Selain difokuskan pada implementasi blue economy, kerja sama ini juga mencakup pengembangan kawasan, komoditas, inovasi teknologi dan SDM serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Sejak ditandatanganinya memorandum saling pengertian antara KKP dengan FAO pada 27 Mei 2013, telah banyak proyek telah berhasil dilaksanakan. "Saya menyambut gembira disepakatinya program kolaboratif oleh KKP dan FAO untuk 2014-2015. Salah satunya pelaksanaan kawasan pengembangan blue economy di Pulau Lombok," kata dia seperti dikutip dari situs KKP, Rabu (26/2/2014).
Sharif mejelaskan, program dan aktivitas yang dilakukan KKP-FAO berupa proyek-proyek yang secara langsung diimplementasikan pada tataran teknis atau berbagai kegiatan bersifat capacity building, training dan sharing information di bidang kelautan dan perikanan.
Bahkan, lanjut dia, beberapa proyek telah diselesaikan pada kurun waktu 2007 hingga 2011. Untuk 2013, kerja sama dengan FAO diperluas dengan melibatkan semua unit eselon I yang ada di KKP.
Beberapa program kerja sama KKP-FAO yang dimulai 2012 hingga kini masih berjalan. Diantaranya, program The Bay of Bengal Large Marine Ecosystem Project (BOBLME).
Program yang masuk agenda 2012-2014 ini untuk menyusun rencana aksi strategis perlindungan ekosistem dan pengelolaan sumber daya perikanan Teluk Benggala secara berkelanjutan dalam meningkatkan keamanan pangan dan mata pencaharian masyarakat pesisir.
"Program lain yang masih berjalan adalah Strategies for Trawl Fisheries Bycatch Management (REBYC-II CTI). Program 2012-2016, ini merupakan proyek terkait pengurangan tangkapan bycatch dan dampak penggunaan pukat ikan," jelasnya.
Menurutnya, kerja sama KKP-FAO juga langsung bersentuhan dengan kepentingan para nelayan. Diantaranya program Regional Fisheries Livelihoods Programme for South and Southeast Asia 2009-2013. Kegiatan ini untuk memperkuat kapasitas masyarakat nelayan skala kecil dan lembaga pendukung di Kamboja, Indonesia, Filipina, Sri Lanka, Timor-Leste dan Vietnam.
Di Indonesia, program Regional Fisheries Livelihoods Programme ini diimplementasikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan sudah memasuki tahap akhir.
"Pada Desember 2012 dan Januari 2013, Divisi Fisheries and Aquaculture FAO, melalui Indroyono Soesilo, Director of Fisheries and Aquaculture telah mengajukan beberapa usulan kerja sama untuk aktivitas perikanan KKP-FAO di 2013," pungkasnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo mengatakan, sebagai wujud implementasi, telah dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara KKP dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur.
Kesepakatan ini diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan lestari berbasis blue economy di Pulau Lombok. Selain difokuskan pada implementasi blue economy, kerja sama ini juga mencakup pengembangan kawasan, komoditas, inovasi teknologi dan SDM serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Sejak ditandatanganinya memorandum saling pengertian antara KKP dengan FAO pada 27 Mei 2013, telah banyak proyek telah berhasil dilaksanakan. "Saya menyambut gembira disepakatinya program kolaboratif oleh KKP dan FAO untuk 2014-2015. Salah satunya pelaksanaan kawasan pengembangan blue economy di Pulau Lombok," kata dia seperti dikutip dari situs KKP, Rabu (26/2/2014).
Sharif mejelaskan, program dan aktivitas yang dilakukan KKP-FAO berupa proyek-proyek yang secara langsung diimplementasikan pada tataran teknis atau berbagai kegiatan bersifat capacity building, training dan sharing information di bidang kelautan dan perikanan.
Bahkan, lanjut dia, beberapa proyek telah diselesaikan pada kurun waktu 2007 hingga 2011. Untuk 2013, kerja sama dengan FAO diperluas dengan melibatkan semua unit eselon I yang ada di KKP.
Beberapa program kerja sama KKP-FAO yang dimulai 2012 hingga kini masih berjalan. Diantaranya, program The Bay of Bengal Large Marine Ecosystem Project (BOBLME).
Program yang masuk agenda 2012-2014 ini untuk menyusun rencana aksi strategis perlindungan ekosistem dan pengelolaan sumber daya perikanan Teluk Benggala secara berkelanjutan dalam meningkatkan keamanan pangan dan mata pencaharian masyarakat pesisir.
"Program lain yang masih berjalan adalah Strategies for Trawl Fisheries Bycatch Management (REBYC-II CTI). Program 2012-2016, ini merupakan proyek terkait pengurangan tangkapan bycatch dan dampak penggunaan pukat ikan," jelasnya.
Menurutnya, kerja sama KKP-FAO juga langsung bersentuhan dengan kepentingan para nelayan. Diantaranya program Regional Fisheries Livelihoods Programme for South and Southeast Asia 2009-2013. Kegiatan ini untuk memperkuat kapasitas masyarakat nelayan skala kecil dan lembaga pendukung di Kamboja, Indonesia, Filipina, Sri Lanka, Timor-Leste dan Vietnam.
Di Indonesia, program Regional Fisheries Livelihoods Programme ini diimplementasikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan sudah memasuki tahap akhir.
"Pada Desember 2012 dan Januari 2013, Divisi Fisheries and Aquaculture FAO, melalui Indroyono Soesilo, Director of Fisheries and Aquaculture telah mengajukan beberapa usulan kerja sama untuk aktivitas perikanan KKP-FAO di 2013," pungkasnya.
(izz)
Explore More