BPS: Program bantuan picu peningkatan kemiskinan
Jum'at, 07 Maret 2014 - 21:23 WIB
BPS: Program bantuan picu peningkatan kemiskinan
A
A
A
Sindonews.com - Meski data kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar) disebutkan mencapai 60 persen, namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polman, tidak meyakini angka tersebut.
Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar mengatakan, data kemiskinan harus diveriviikasi ulang dan jelas indikatornya. Sebab, yang ia temukan di lapangan, Bupati tidak yakin terhadap angka kemiskinan tersebut.
"Bukannya Pemkab tidak mau mengakui data kemiskinan itu. Tetapi, realitas yang terlihat di masyarakat tidak seperti itu. Bahkan, ada penduduk yang masuk dalam data orang miskin, tetapi punya mobil dan bahkan minum susu setiap hari," tuturnya, Jumat (7/3/2014).
Olehnya itu, ia meminta agar data kemiskinan yang ada tersebut harus diperbaiki dan diverifikasi kembali. Sehingga, pemberian bantuan terhadap program kemiskinan lebih tepat sasaran.
Andi Ibrahim juga mengaku, jika Polman disebutkan paling banyak penduduk miskinnya, hal tersebut tidak menjadi persoalan, sebab memang penduduk Polman lebih banyak ketimbang kabupaten lain di Sulbar.
"Itu wajar jika persentase kemiskinan di Polman tertinggi, karena memang kita yang paling banyak penduduk di Sulbar," ujar Andi Ibrahim.
Menurut Andi Ibrahim, persentase penduduk miskin di Polman yang cenderung lebih tinggi disebabkan karena beberapa faktor. Salah satunya, adanya bantuan kemiskinan yang menyebabkan banyak masyarakat yang tiba-tiba menjadi miskin karena ingin mendapatkan bantuan.
"Karena itu, ke depan data ini harus diperbaiki, dan penduduk yang masuk dalam kategori miskin harus betul-betul orang miskin. Jangan sampai ada lagi penduduk, punya kendaraan, tetapi masuk sebagai penerima bantuan karena datanya miskin," tambahnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPs) Polman, Salewang Sabrang, mengakui bahwa penduduk miskin di Polman tidak mencapai 60 persen. Namun, tinggal 19 persen.
Selama ini, angka kemiskinan 60 persen di Kabupaten Polman muncul akibat banyaknya program dan pemberian bantuan dari pemerintah kepada masyarakat yang memicu angka kemiskinan ikut naik.
Namun, realitanya tidaklah seperti itu. Sebab, sudah terbukti di lapangan, penyaluran bantuan kemiskinan seperti BLSM maupun PKH, yang menerima sebagian penduduk yang bukan miskin.
Dia menambahkan, satu hal yang harus juga mendapatkan perhatian Pemkab adalah, persoalan infrastruktur di kecamatan seperti Matangnga, Tutar dan Bulo.
Hasil bumi di wilayah itu cukup menjanjikan, namun, akan sangat sia-sia jika tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai. Sebab, masyarakat akan sangat sulit untuk dijual ke kota.
"Kalau infrastrukturnya bagus, akan sangat mendorong perekonomian masyarakat. Dan ini itu juga berpengaruh dalam menekan angka kemiskinan," tambah Salewang.
Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar mengatakan, data kemiskinan harus diveriviikasi ulang dan jelas indikatornya. Sebab, yang ia temukan di lapangan, Bupati tidak yakin terhadap angka kemiskinan tersebut.
"Bukannya Pemkab tidak mau mengakui data kemiskinan itu. Tetapi, realitas yang terlihat di masyarakat tidak seperti itu. Bahkan, ada penduduk yang masuk dalam data orang miskin, tetapi punya mobil dan bahkan minum susu setiap hari," tuturnya, Jumat (7/3/2014).
Olehnya itu, ia meminta agar data kemiskinan yang ada tersebut harus diperbaiki dan diverifikasi kembali. Sehingga, pemberian bantuan terhadap program kemiskinan lebih tepat sasaran.
Andi Ibrahim juga mengaku, jika Polman disebutkan paling banyak penduduk miskinnya, hal tersebut tidak menjadi persoalan, sebab memang penduduk Polman lebih banyak ketimbang kabupaten lain di Sulbar.
"Itu wajar jika persentase kemiskinan di Polman tertinggi, karena memang kita yang paling banyak penduduk di Sulbar," ujar Andi Ibrahim.
Menurut Andi Ibrahim, persentase penduduk miskin di Polman yang cenderung lebih tinggi disebabkan karena beberapa faktor. Salah satunya, adanya bantuan kemiskinan yang menyebabkan banyak masyarakat yang tiba-tiba menjadi miskin karena ingin mendapatkan bantuan.
"Karena itu, ke depan data ini harus diperbaiki, dan penduduk yang masuk dalam kategori miskin harus betul-betul orang miskin. Jangan sampai ada lagi penduduk, punya kendaraan, tetapi masuk sebagai penerima bantuan karena datanya miskin," tambahnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPs) Polman, Salewang Sabrang, mengakui bahwa penduduk miskin di Polman tidak mencapai 60 persen. Namun, tinggal 19 persen.
Selama ini, angka kemiskinan 60 persen di Kabupaten Polman muncul akibat banyaknya program dan pemberian bantuan dari pemerintah kepada masyarakat yang memicu angka kemiskinan ikut naik.
Namun, realitanya tidaklah seperti itu. Sebab, sudah terbukti di lapangan, penyaluran bantuan kemiskinan seperti BLSM maupun PKH, yang menerima sebagian penduduk yang bukan miskin.
Dia menambahkan, satu hal yang harus juga mendapatkan perhatian Pemkab adalah, persoalan infrastruktur di kecamatan seperti Matangnga, Tutar dan Bulo.
Hasil bumi di wilayah itu cukup menjanjikan, namun, akan sangat sia-sia jika tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai. Sebab, masyarakat akan sangat sulit untuk dijual ke kota.
"Kalau infrastrukturnya bagus, akan sangat mendorong perekonomian masyarakat. Dan ini itu juga berpengaruh dalam menekan angka kemiskinan," tambah Salewang.
(gpr)
Lihat Juga :
