Industri tersendat lambannya proyek PLTU Batang
Rabu, 19 Maret 2014 - 20:17 WIB
Industri tersendat lambannya proyek PLTU Batang
A
A
A
Sindonews.com - Berlarut-larutnya proses pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah(Jateng) akan mengganggu iklim investasi di Jateng. Pasalnya, kebutuhan listrik dari tahun ke tahun terus meningkat, terutama untuk dunia usaha.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng, Frans Kongi mengatakan, tidak segera dibangunnya PLTU Batang sangat tidak menguntungkan. Salah satu persyaratan utama investasi yang mutlak, adanya ketersediaan tenaga listrik yang mencukupi.
"Tanpa listrik yang cukup bagaimana industri bisa berkembang," katanya kepada Koran Sindo, Rabu (19/3/2014).
Di sisi lain, saat ini sudah ada sembilan pabrik yang mengantre, dengan kebutuhan listrik tiap pabriknya bisa mencapai 40-50 Megawatt. Sehinga pembangunan PLTU Batang sudah mendesak untuk dibangun.
Menurutnya, dengan berlarut-larutnya proses pembebasan lahan untuk proyek PLTU Batang, saatnya pemerintah baik Kabupaten Batang maupun Provinsi Jateng turun tangan untuk membantu proses pembebasan lahan. Tanpa campur tangan pemerintah pembebasan lahan akan semakin berlarut-larut.
Dia mengatakan, pemerintah harus tegas dan bersikap adil kepada masyarkat yang selama ini masih tidak mau melepaskan tanahnya untuk pembangunan PLTU. Tegas di sini, kata Frans, pemerintah memiliki wewenangan untuk memaksa rakyat namun tetap adil. Memaksa dalam artian setelah pemerintah sudah melakukan berbagai upaya, namun tetap menemui jalan buntu.
"Pemerintah harus berani supaya rakyat juga memahami bahwa proyek itu untuk kepentingan orang banyak," katanya.
Alasan penolakan masyarkat yang takut terkena polusi dan akan merusak lingkungan adalah alasan klasik. Menurutnya, PLTU ini harus menerapkan teknologi tinggi, di mana akan menekan polusi. "Sekarang ini teknologi kan sudah maju, ketakutan masyarkat selama ini tidak mendasar dan hanya alasan klasik," katanya.
Justru, kata Dia, saat ini Indonesia seharusnya sudah mulai menggunakan listrik tenaga nuklir, seperti negar-negara berkembang lain. Jika terus mengandalkan listrik yang saat ini ada, akan terus kekurangan tenaga listrik.
Jika kekurangan tenaga listrik, investasi tidak akan berkembang. "Saya berfikir sekarang ini justru kita harus menggunakan listrik tenaga nuklir. Saya yakin pengamanan nuklir sudah oke. Kita punya Batan (Badan Atom Nasional), banyak orang Indonesia yang kerja di proyek nuklir di luar negeri, dari SDM kita sudah memiliki. Jadi saya pikir tenaga nuklir juga aman," katanya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng, Frans Kongi mengatakan, tidak segera dibangunnya PLTU Batang sangat tidak menguntungkan. Salah satu persyaratan utama investasi yang mutlak, adanya ketersediaan tenaga listrik yang mencukupi.
"Tanpa listrik yang cukup bagaimana industri bisa berkembang," katanya kepada Koran Sindo, Rabu (19/3/2014).
Di sisi lain, saat ini sudah ada sembilan pabrik yang mengantre, dengan kebutuhan listrik tiap pabriknya bisa mencapai 40-50 Megawatt. Sehinga pembangunan PLTU Batang sudah mendesak untuk dibangun.
Menurutnya, dengan berlarut-larutnya proses pembebasan lahan untuk proyek PLTU Batang, saatnya pemerintah baik Kabupaten Batang maupun Provinsi Jateng turun tangan untuk membantu proses pembebasan lahan. Tanpa campur tangan pemerintah pembebasan lahan akan semakin berlarut-larut.
Dia mengatakan, pemerintah harus tegas dan bersikap adil kepada masyarkat yang selama ini masih tidak mau melepaskan tanahnya untuk pembangunan PLTU. Tegas di sini, kata Frans, pemerintah memiliki wewenangan untuk memaksa rakyat namun tetap adil. Memaksa dalam artian setelah pemerintah sudah melakukan berbagai upaya, namun tetap menemui jalan buntu.
"Pemerintah harus berani supaya rakyat juga memahami bahwa proyek itu untuk kepentingan orang banyak," katanya.
Alasan penolakan masyarkat yang takut terkena polusi dan akan merusak lingkungan adalah alasan klasik. Menurutnya, PLTU ini harus menerapkan teknologi tinggi, di mana akan menekan polusi. "Sekarang ini teknologi kan sudah maju, ketakutan masyarkat selama ini tidak mendasar dan hanya alasan klasik," katanya.
Justru, kata Dia, saat ini Indonesia seharusnya sudah mulai menggunakan listrik tenaga nuklir, seperti negar-negara berkembang lain. Jika terus mengandalkan listrik yang saat ini ada, akan terus kekurangan tenaga listrik.
Jika kekurangan tenaga listrik, investasi tidak akan berkembang. "Saya berfikir sekarang ini justru kita harus menggunakan listrik tenaga nuklir. Saya yakin pengamanan nuklir sudah oke. Kita punya Batan (Badan Atom Nasional), banyak orang Indonesia yang kerja di proyek nuklir di luar negeri, dari SDM kita sudah memiliki. Jadi saya pikir tenaga nuklir juga aman," katanya.
(izz)
Lihat Juga :
