Produksi pulp APRIL turun 200 ribu ton
Selasa, 25 Maret 2014 - 10:31 WIB
Produksi pulp APRIL turun 200 ribu ton
A
A
A
Sindonews.com - Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) diserukan untuk fokus mencapai tenggat waktu pemenuhan bahan baku yang sepenuhnya berasal dari hutan tanaman pada 2019.
Perusahaan yang mengoperasikan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) itu harus merealisasikan komitmen untuk konservasi seluas areal penanamannya yang mencapai 450 ribu hektare (ha).
Demikian rekomendasi dari komite penasehat para pihak independen (Stakeholder Advisory Committee/SAC) terhadap produsen bubur kayu dan kertas terbesar kedua di Asia itu.
"Komitmen APRIL mendapat banyak perhatian publik. Kami akan memantau, memastikan perusahaan itu merealisasikan komitmennya," kata ketua komite Joe Lawson, Selasa (25/3/2014).
Komite tersebut melakukan pertemuan untuk pertama kalinya, pekan kemarin setelah APRIL mencanangkan peningkatan kebijakan pengelolaan hutan lestari pada akhir Januari. Komite terdiri dari lima pakar kehutanan dan sosial indepeden yang bakal mengawal dan memberi rekomendasi perbaikan untuk penerapan kebijakan pegelolaan hutan APRIL.
Hasil penting lainnya dari pertemuan komite adalah pengakuan bahwa kebijakan APRIL cukup komprehensif dan dapat digunakan sebagai dasar verifikasi komitmen pengelolaan hutan lestari perusahaan. Kemudian ditetapkannya tahapan kerja bagi komite dalam memantau komitmen APRIL.
Perusahaan itu sudah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan rekomendasi dari komite. Selain itu, kesepakatan untuk menggelar forum para pihak jika memang diperlukan. Hasil penting lainnya dari pertemuan komite adalah dilakukannya audit independen setiap akhir tahun untuk melihat kinerja capaian kebijakan pengelolaan hutan lestari APRIL.
APRIL mengelola konsesi hutan di Riau untuk memenuhi pasokan bahan baku bagi pabriknya yang ada di Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau. Akhir Januari, perusahaan tersebut mengumumkan komitmen untuk melakukan konservasi, restorasi dan melindungi hutan yang dikategorikan bernilai konservasi tinggi (HCV).
Selain itu, APRIL yang menangungi PT RAPP menetapkan kebijakan moratorium pemanenan dan pengembangan pada setiap jengkal hutan yang belum dilakukan kajian HCV. Perusahan juga memblokir bahan baku kayu yang berasal dari hutan bernilai konservasi tinggi.
Presiden APRIL, Praveen Singhavi mengungkapkan, saat ini sumber bahan baku APRIL merupakan kombinasi dari hutan tanaman ditambah kayu dari hutan terdegradasi yang tidak dikategorikan sebagai HCV. Kayu tambahan tersebut diperlukan untuk memenuhi selisih pasokan sampai 2019.
"Selisih ketersediaan bahan baku tersebut terjadi karena APRIL menghadapi perlambatan pengembangan hutan tanaman untuk melakukan kajian HCV di konsesinya," katanya.
Sementara, Presiden Direktur RAPP, Kusnan Rahmin menjelaskan, pihaknya mempredikasi adanya penurunan produksi pulp sekitar 200 ribu ton sampai Juni. Hal ini terjadi akibat penerapan kebijakan pengelolaan hutan lestari Januari yang mengharuskan mitra pemasok untuk melakukan kajian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) terlebih dahulu. Meski demikian, Kusnan yakin hal itu tidak akan menggangu kinerja perusahaan.
"Hal itu juga tidak akan mengganggu penjualan kami ke pembeli yang sudah melakukan kontrak sebelumnya," katanya.
Kapasitas terpasang RAPP saat ini mencapai 2,7 juta ton pulp dan 800.000 ton kertas setiap tahun. Penambahan kapasitas pabrik dihentikan sampai tercapainya pasokan bahan baku yang sepenuhnya dari hutan tanaman.
Perusahaan yang mengoperasikan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) itu harus merealisasikan komitmen untuk konservasi seluas areal penanamannya yang mencapai 450 ribu hektare (ha).
Demikian rekomendasi dari komite penasehat para pihak independen (Stakeholder Advisory Committee/SAC) terhadap produsen bubur kayu dan kertas terbesar kedua di Asia itu.
"Komitmen APRIL mendapat banyak perhatian publik. Kami akan memantau, memastikan perusahaan itu merealisasikan komitmennya," kata ketua komite Joe Lawson, Selasa (25/3/2014).
Komite tersebut melakukan pertemuan untuk pertama kalinya, pekan kemarin setelah APRIL mencanangkan peningkatan kebijakan pengelolaan hutan lestari pada akhir Januari. Komite terdiri dari lima pakar kehutanan dan sosial indepeden yang bakal mengawal dan memberi rekomendasi perbaikan untuk penerapan kebijakan pegelolaan hutan APRIL.
Hasil penting lainnya dari pertemuan komite adalah pengakuan bahwa kebijakan APRIL cukup komprehensif dan dapat digunakan sebagai dasar verifikasi komitmen pengelolaan hutan lestari perusahaan. Kemudian ditetapkannya tahapan kerja bagi komite dalam memantau komitmen APRIL.
Perusahaan itu sudah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan rekomendasi dari komite. Selain itu, kesepakatan untuk menggelar forum para pihak jika memang diperlukan. Hasil penting lainnya dari pertemuan komite adalah dilakukannya audit independen setiap akhir tahun untuk melihat kinerja capaian kebijakan pengelolaan hutan lestari APRIL.
APRIL mengelola konsesi hutan di Riau untuk memenuhi pasokan bahan baku bagi pabriknya yang ada di Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau. Akhir Januari, perusahaan tersebut mengumumkan komitmen untuk melakukan konservasi, restorasi dan melindungi hutan yang dikategorikan bernilai konservasi tinggi (HCV).
Selain itu, APRIL yang menangungi PT RAPP menetapkan kebijakan moratorium pemanenan dan pengembangan pada setiap jengkal hutan yang belum dilakukan kajian HCV. Perusahan juga memblokir bahan baku kayu yang berasal dari hutan bernilai konservasi tinggi.
Presiden APRIL, Praveen Singhavi mengungkapkan, saat ini sumber bahan baku APRIL merupakan kombinasi dari hutan tanaman ditambah kayu dari hutan terdegradasi yang tidak dikategorikan sebagai HCV. Kayu tambahan tersebut diperlukan untuk memenuhi selisih pasokan sampai 2019.
"Selisih ketersediaan bahan baku tersebut terjadi karena APRIL menghadapi perlambatan pengembangan hutan tanaman untuk melakukan kajian HCV di konsesinya," katanya.
Sementara, Presiden Direktur RAPP, Kusnan Rahmin menjelaskan, pihaknya mempredikasi adanya penurunan produksi pulp sekitar 200 ribu ton sampai Juni. Hal ini terjadi akibat penerapan kebijakan pengelolaan hutan lestari Januari yang mengharuskan mitra pemasok untuk melakukan kajian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) terlebih dahulu. Meski demikian, Kusnan yakin hal itu tidak akan menggangu kinerja perusahaan.
"Hal itu juga tidak akan mengganggu penjualan kami ke pembeli yang sudah melakukan kontrak sebelumnya," katanya.
Kapasitas terpasang RAPP saat ini mencapai 2,7 juta ton pulp dan 800.000 ton kertas setiap tahun. Penambahan kapasitas pabrik dihentikan sampai tercapainya pasokan bahan baku yang sepenuhnya dari hutan tanaman.
(izz)
Lihat Juga :
