Kadin berharap pileg hasilkan anggota dewan pro ekonomi

Sindonews.com - Kalangan pengusaha mengharapkan adanya perbaikan pada struktur wakil rakyat yang terpilih dalam pemilihan umum legislatif (pileg) yang digelar hari ini. Diharapkan, anggota dewan lebih pro ekonomi.

"Kalau untuk DKI, kami harapkan anggota legislatif yang terpilih nanti bisa lebih baik dari yang sekarang. Lebih baiknya, yaitu lebih banyak melibatkan kalangan pengusaha dalam menciptakan keputusan-keputusan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat," kata Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta Sarman Simanjorang saat dihubungi, Rabu (9/4/2014).

Sarman menuturkan, selama ini anggota dewan yang duduk di DPRD DKI Jakarta kurang berkomunikasi dengan kalangan pengusaha, sehingga kebijakan yang dihasilkan seringkali tidak mengena pada pokok permasalahan yang seharusnya diselesaikan.

DKI Jakarta ini, menurut Sarman, adalah kota unik yang berbeda dari kota-kota lain di Indonesia. "Di DKI itu tidak ada sumber daya apakah itu pertambangan, pertanian atau sumber daya lainnya. DKI itu adalah kota jasa, seperti perdagangan, komunikasi dan pariwisata," kata Sarman.

Untuk itu, Sarman menuturkan, anggota dewan yang duduk di DPRD DKI Jakarta perlu ekstra cermat dan berhati-hati dalam menetapkan kebijakan.

"Kita harapkan anggota dewan yang baru lebih pro ekonomi. Pelaku usaha perlu dilibatkan dalam membuat kebijakan karena kami yang ada di lapangan. Dan kami tahu betul bagaimana kondisi yang sebenarnya terjadi. Jadi, kami harap dalam menetapkan kebijakan, kalangan usaha harus diminta masukan," pungkas dia.

Sementara itu, Sarman menambahkan, secara nasional pihaknya mengharapkan hal yang tidak jauh berbeda, yakni keterlibatan pelaku usaha dalam membuat kebijakan harus ditingkatkan. Apakah itu dalam membahas undang-undang (UU) atau peraturan pemerintah (PP).

"Pelaku usaha harus diminta masukan-masukan. Apalagi Indonesia sebentarlagi akan masuk dalam Asian Economic Community pada 2015 mendatang. Kita harus bisa bersaing karena intinya itu kan ada di pembangunan ekonomi. Pelaku usahanya harus dilibatkan," tutur dia.

Dia menilai, jika pelaku usaha tidak dilibatkan, maka akan sulit mendapatkan kebijakan ekonomi yang tepat.