BUMN diminta negosiasi Freeport dan PLN soal dividen
Kamis, 10 April 2014 - 17:43 WIB
BUMN diminta negosiasi Freeport dan PLN soal dividen
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuturkan, setoran dividen BUMN ke kas negara untuk APBN 2014 sebesar Rp40 triliun tidak akan terpenuhi.
Pasalnya, ada penyumbang dividen yakni PT Freeport Indonesia dan PT PLN (persero) tidak bisa menyetorkan dividen tahun buku 2013 akibat persoalan keuangan. Akibatnya, jumlah dividen tahun buku 2013 untuk APBN 2014 hanya berkisar Rp37,5 triliun sampai Rp38,5 triliun.
Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro meminta Kementerian BUMN untuk menegoisasikan kembali setoran dividen dengan PT PLN dan PT Freeport Indonesia. Pasalnya, sebagai pemegang saham, Indonesia meminta perolehan dividen.
"Enggak (usah) maksa-maksa. Sudah ada kontrak perjanjiannya masih bisa dinegoisasikan. Harusnya bisa ya pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN," ujar Bambang di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (10/4/2014).
Sekedar informasi, meskipun PT Freeport bukan BUMN tetapi pemerintah masih memiliki saham 9,36 persen. Karena itu pemerintah berhak mendapatkan dividen. Sebagai catatan, pada 2012 dan 2013, Freeport juga tidak menyetor BUMN. Untuk 2014, Freeport ditargetkan menyetor dividen sebesar Rp1,5 triliun sementara PT PLN sekitar Rp2 triliun sampai Rp3 triliun.
Bambang mengatakan, keputusan untuk tidak menyetor dividen memang sudah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). "Kalau mau nambah kan masalahnya sebagian besar perusahaan sudah menentukan dividennya dalam RUPS. Sebagian besar RUPS sampai Juni," imbuhnya.
Mengingat sejumlah BUMN sudah melakukan RUPS, Bambang menambahkan pemerintah sulit menambah target dividen secara keseluruhan pada APBN-P 2014. Padahal, dalam beberapa tahun terakhir, target dividen BUMN biasanya dinaikkan saat mengajukan APBN-P.
Pada 2012 misalnya, target dividen dalam APBN 2013 dinaikkan dari Rp28,01 triliun menjadi Rp30,8 triliun pada APBN-P 2013. Sementara pada 2014 dari Rp33,5 triliun dalam APBN 2013 menjadi Rp36,5 triliun.
"Kita harus realistis dong. Agak berat kalau menambah lagi. Realistis saja paling mending. Itu bagian dari penyesuaian saja di APBNP," ujarnya.
Seperti diketahui, setoran dividen BUMN ke kas negara mengalami fluktuatif pada periode 2008-2013. Jika pada 2008, besarannya menembus Rp29,1 triliun maka pada 2009 menjadi Rp26,1 triliun, pada 2010 menjadi Rp30,1 triliun, 2011 sebesar Rp28,2 triliun, pada 2012 mencapai Rp30,8 triliun dan pada 2013 sebesar Rp33,8 triliun.
Pasalnya, ada penyumbang dividen yakni PT Freeport Indonesia dan PT PLN (persero) tidak bisa menyetorkan dividen tahun buku 2013 akibat persoalan keuangan. Akibatnya, jumlah dividen tahun buku 2013 untuk APBN 2014 hanya berkisar Rp37,5 triliun sampai Rp38,5 triliun.
Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro meminta Kementerian BUMN untuk menegoisasikan kembali setoran dividen dengan PT PLN dan PT Freeport Indonesia. Pasalnya, sebagai pemegang saham, Indonesia meminta perolehan dividen.
"Enggak (usah) maksa-maksa. Sudah ada kontrak perjanjiannya masih bisa dinegoisasikan. Harusnya bisa ya pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN," ujar Bambang di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (10/4/2014).
Sekedar informasi, meskipun PT Freeport bukan BUMN tetapi pemerintah masih memiliki saham 9,36 persen. Karena itu pemerintah berhak mendapatkan dividen. Sebagai catatan, pada 2012 dan 2013, Freeport juga tidak menyetor BUMN. Untuk 2014, Freeport ditargetkan menyetor dividen sebesar Rp1,5 triliun sementara PT PLN sekitar Rp2 triliun sampai Rp3 triliun.
Bambang mengatakan, keputusan untuk tidak menyetor dividen memang sudah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). "Kalau mau nambah kan masalahnya sebagian besar perusahaan sudah menentukan dividennya dalam RUPS. Sebagian besar RUPS sampai Juni," imbuhnya.
Mengingat sejumlah BUMN sudah melakukan RUPS, Bambang menambahkan pemerintah sulit menambah target dividen secara keseluruhan pada APBN-P 2014. Padahal, dalam beberapa tahun terakhir, target dividen BUMN biasanya dinaikkan saat mengajukan APBN-P.
Pada 2012 misalnya, target dividen dalam APBN 2013 dinaikkan dari Rp28,01 triliun menjadi Rp30,8 triliun pada APBN-P 2013. Sementara pada 2014 dari Rp33,5 triliun dalam APBN 2013 menjadi Rp36,5 triliun.
"Kita harus realistis dong. Agak berat kalau menambah lagi. Realistis saja paling mending. Itu bagian dari penyesuaian saja di APBNP," ujarnya.
Seperti diketahui, setoran dividen BUMN ke kas negara mengalami fluktuatif pada periode 2008-2013. Jika pada 2008, besarannya menembus Rp29,1 triliun maka pada 2009 menjadi Rp26,1 triliun, pada 2010 menjadi Rp30,1 triliun, 2011 sebesar Rp28,2 triliun, pada 2012 mencapai Rp30,8 triliun dan pada 2013 sebesar Rp33,8 triliun.
(izz)
Lihat Juga :
