Extra efforts diperlukan untuk dukung program TPID
A
A
A
Sindonews.com - Penandatanganan nota kesepahaman mengenai Koordinasi Pemantauan dan Pengelolaan Inflasi Daerah memiliki arti sangat strategis yang menunjukkan kuatnya komitmen Bank Indonesia (BI) dan pemerintah untuk bersama-sama mewujudkan stabilitas harga di daerah.
Dalam pelaksanaannya, dikoordinasikan oleh kelompok kerja nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
"Diperlukan extra efforts dalam koordinasi pengendalian inflasi karena berbagai tantangan perekonomian ke depan mengharuskan adanya upaya penurunan inflasi ke tingkat yang dapat meningkatkan daya saing perekonomian," tegas Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo di Gedung Bank Indonesia, Senin (21/4/2014).
Tahun 2013 merupakan momentum penting bagi pengembangan TPID di seluruh Indonesia. Hal ini ditandai dengan pesatnya pembentukan TDIP di kabupaten/ kota di seluruh Indonesia, yang meningkat dua kali lipat dari tahun ke tahun.
Pada akhir Maret 2014, telah terbentuk TPID di 33 provinsi dan 167 di kabupaten/kota atau secara keseluruhan ada 200 TPID. Perkembangan ini menunjukkan besarnya perhatian dan pemahaman pemerintah daerah tentang pentingnya stabilisasi harga.
"Hal ini perlu diimbangi dengan penguatan koordinasi pusat-daerah sehingga dapat secara efektif mendudkung pencapaian sasaran inflasi nasional," ujarnya.
Agus menambahkan, penguatan koordinasi pengendalian inflasi porjanas TPID dilakukan pada 4 hal pokok. Pertama, sinkronisasi program kerja TPID dengan nasional. Kedua, penguatan kerja sama antar daerah untuk mendukung ketahanan pangan.
Ketiga, peningkatan kompetensi aparatur pusat daerah tentang analisis dan koordinasi pengendalian inflasi. Dan keempat, percepatan pembangunan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS).
Dalam pelaksanaannya, dikoordinasikan oleh kelompok kerja nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
"Diperlukan extra efforts dalam koordinasi pengendalian inflasi karena berbagai tantangan perekonomian ke depan mengharuskan adanya upaya penurunan inflasi ke tingkat yang dapat meningkatkan daya saing perekonomian," tegas Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo di Gedung Bank Indonesia, Senin (21/4/2014).
Tahun 2013 merupakan momentum penting bagi pengembangan TPID di seluruh Indonesia. Hal ini ditandai dengan pesatnya pembentukan TDIP di kabupaten/ kota di seluruh Indonesia, yang meningkat dua kali lipat dari tahun ke tahun.
Pada akhir Maret 2014, telah terbentuk TPID di 33 provinsi dan 167 di kabupaten/kota atau secara keseluruhan ada 200 TPID. Perkembangan ini menunjukkan besarnya perhatian dan pemahaman pemerintah daerah tentang pentingnya stabilisasi harga.
"Hal ini perlu diimbangi dengan penguatan koordinasi pusat-daerah sehingga dapat secara efektif mendudkung pencapaian sasaran inflasi nasional," ujarnya.
Agus menambahkan, penguatan koordinasi pengendalian inflasi porjanas TPID dilakukan pada 4 hal pokok. Pertama, sinkronisasi program kerja TPID dengan nasional. Kedua, penguatan kerja sama antar daerah untuk mendukung ketahanan pangan.
Ketiga, peningkatan kompetensi aparatur pusat daerah tentang analisis dan koordinasi pengendalian inflasi. Dan keempat, percepatan pembangunan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS).
(gpr)