Kemenkeu masih pelajari proposal akuisisi BTN-Mandiri

Sindonews.com - Menteri Keuangan M Chatib Basri menuturkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mempelajari proposal Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait rencana pemerintah untuk melepas saham sebesar 60,14 persen di PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk ke PT Bank Mandiri Tbk.

Menurut Chatib, surat yang dikirimkan Dahlan belum mencatumkan satu opsi pun terkait rencana tersebut. Sebagai informasi, Menkeu telah menerima surat proposal pengambilalihan BTN ke Bank Mandiri, Sabtu lalu (19/4/2014).

“Bahwa ada rencana Bank Mandiri untuk mengambilalih BTN tapi enggak dibilang apakah itu akuisisi atau merger. Itu yang masih (kita) pelajari,” ucap Chatib di kantornya, Selasa (22/4/2014).

Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tersebut mengatakan, kedudukan BTN khusus di antara bank-bank umum. Sebagai catatan, BTN merupakan bank BUMN yang diberi tugas khusus untuk mengembangkan perumahan rakyat. Namun, dalam surat Dahlan juga disebutkan bahwa BTN perlu permodalan makanya akan diambilalih Bank Mandiri.

“Ini kita mesti lihat strateginya mau dibikin apa terus polanya harus apa? Apakah harus melewati korporasi atau privatisasi. Itu mesti dipelajari dulu. Kalau opsi ini diambil apa akibatnya?” tuturnya.

Untuk mengkaji pengambilalihan BTN oleh Bank Mandiri, Menkeu sudah mendisposisikan tugas kajiannya kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Hadiyanto. Ditemui di kantor Kemenkeu, Hadiyanto menjelaskan privatisasi BUMN harus mempertimbangkan beberapa hal.

“Ketentuan privatisasi itu ada dalam UU BUMN. Perusahaan apa saja yang bisa diprivatisasi. Pokoknya dia harus punya sisi competiveness. Salah satunya lagi tidak bersifat strategis keamanan dan pertahanan,” ucapnya.