Bali minta Rp17 M wujudkan swasembada pangan
Bali minta Rp17 M wujudkan swasembada pangan
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Provinsi Bali meminta bantuan pusat sebesar Rp17 miliar untuk penambahan peralatan mesin penggilingan gabah guna mendukung sektor pertanian dalam upaya mewujudkan swasembada pangan.
Saat menerima rombongan Komisi IV DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Firman Soebagyo, Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta menyampaikan permintaan dan harapannya agar pemerintah pusat dapat membantu dalam mendukung ketahanan pangan di Bali.
"Kami terus berupaya meningkatkan swasembada pangan di Provinsi Bali, lewat beberapa upaya memperbaiki fasilitas pertanian dengan menggunakan APBD Provinsi, memberikan bantuan bibit-bibit, pupuk dan sarana prasarana peralatan pertanian," jelas Sudikerta di kantor gubernur, Selasa (29/4/2014).
Kepada wakil rakyat di Komisi IV yang membidangi pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, dia mengatakan bahwa upaya tersebut akan terus ditingkatkan hingga masa mendatang.
Bantuan yang diajukan ke pusat untuk memberikan mesin penggilingan gabah akan didistribusikan ke daerah-daerah yang memiliki sektor pertanian yang luas. Sehingga kita bisa meminimalkan biaya penggilingan.
Usulan dana sebesar Rp17 miliar itu, guna penambahan peralatan mesin penggilingan gabah adalah sebesar Rp17 miliar, nantinya akan diberikan kepada tujuh kabupaten di Bali kecuali Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.
Di pihak lain, pemerintah provinsi saat ini menghadapi kendala lain terjadinya alih fungsi lahan besar-besaran untuk kepentingan industri seperti pariwisata.
Pemerintah telah berulang kali mengimbau agar masyarakat tidak tergiur iming-iming besar dengan menjual lahan terutama yang masih produktif.
"Daripada lahan pertanian dialihfungsikan lebih baik dikembangkan, pemprov akan memberikan bantuan untuk permodalan pertaniannya," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Firman menyampaikan apresiasi program Provinsi Bali terutama program sistem pertanian terintegrasi atau Simantri yang saat ini sudah mencapai 504 unit.
Selain itu, pihaknya akan turut mendukung upaya peningkatan sektor pertanian dan berupaya membantu agar bantuan-bantuan pendukung sektor itu bisa mendapat perhatian dan prioritas penanganan pemerintah.
"Saya harapkan, petani tidak memberikan lahannya dialihfungsikan. Jika lahan pertanian di alihfungsikan maka akan terjadi krisis pangan, karena semakin hari lahan pertanian akan semakin berkurang," pungkas Firman.
Saat menerima rombongan Komisi IV DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Firman Soebagyo, Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta menyampaikan permintaan dan harapannya agar pemerintah pusat dapat membantu dalam mendukung ketahanan pangan di Bali.
"Kami terus berupaya meningkatkan swasembada pangan di Provinsi Bali, lewat beberapa upaya memperbaiki fasilitas pertanian dengan menggunakan APBD Provinsi, memberikan bantuan bibit-bibit, pupuk dan sarana prasarana peralatan pertanian," jelas Sudikerta di kantor gubernur, Selasa (29/4/2014).
Kepada wakil rakyat di Komisi IV yang membidangi pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, dia mengatakan bahwa upaya tersebut akan terus ditingkatkan hingga masa mendatang.
Bantuan yang diajukan ke pusat untuk memberikan mesin penggilingan gabah akan didistribusikan ke daerah-daerah yang memiliki sektor pertanian yang luas. Sehingga kita bisa meminimalkan biaya penggilingan.
Usulan dana sebesar Rp17 miliar itu, guna penambahan peralatan mesin penggilingan gabah adalah sebesar Rp17 miliar, nantinya akan diberikan kepada tujuh kabupaten di Bali kecuali Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.
Di pihak lain, pemerintah provinsi saat ini menghadapi kendala lain terjadinya alih fungsi lahan besar-besaran untuk kepentingan industri seperti pariwisata.
Pemerintah telah berulang kali mengimbau agar masyarakat tidak tergiur iming-iming besar dengan menjual lahan terutama yang masih produktif.
"Daripada lahan pertanian dialihfungsikan lebih baik dikembangkan, pemprov akan memberikan bantuan untuk permodalan pertaniannya," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Firman menyampaikan apresiasi program Provinsi Bali terutama program sistem pertanian terintegrasi atau Simantri yang saat ini sudah mencapai 504 unit.
Selain itu, pihaknya akan turut mendukung upaya peningkatan sektor pertanian dan berupaya membantu agar bantuan-bantuan pendukung sektor itu bisa mendapat perhatian dan prioritas penanganan pemerintah.
"Saya harapkan, petani tidak memberikan lahannya dialihfungsikan. Jika lahan pertanian di alihfungsikan maka akan terjadi krisis pangan, karena semakin hari lahan pertanian akan semakin berkurang," pungkas Firman.
(izz)
Explore More