Nilai strategis OGP untuk kepentingan Indonesia

Sindonews.com - Pemerintah Indonesia, selaku chairman inisiatif global Kemitraan untuk Pemerintahan Terbuka/Open Government Partnership (OGP), akan menyelenggarakan OGP Regional Meeting di Bali, 4-7 Mei mendatang.

Event tersebut rencananya akan dibuka dan dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Organisasi masyarakat sipil menilai, pertemuan tersebut jika dimanfaatkan sungguh-sungguh akan sangat strategis untuk kepentingan nasional.

“Pertemuan tersebut dapat menjadi momentum untuk mengatasi defisit informasi dan untuk percepatan pemberantasan korupsi,” ujar Direktur Eksekutif MediaLink, Ahmad Faisol, di Jakarta baru-baru ini.

OGP, lanjut Faisol, merupakan inisiatif global untuk mendorong terciptanya tata pemerintahan terbuka, transparan dan akuntabel. Tata pemerintahan tersebut diharapkan dapat mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Direktur Program Transparency International Indonesia, Ilham Saenong menambahkan, inisiatif OGP memiliki nilai strategis untuk mempercepat terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Indonesia.

“Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan terkait akses informasi publik, pelayanan publik dan pemberantasan korupsi. OGP dapat menjadi momentum pemerintah untuk mengakselerasi pemecahan berbagai problem tersebut,” ujar Ilham.

Menurut Tanti Budhi Suryani dari Yayasan Tifa, pertemuan regional OGP dapat menjadi momentum pemerintah untuk mempercepat berbagai proses implementasi berbagai program pemerintah dalam mengimplementasikan UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), UU Pelayanan Publik dan berbagai program aksi pemberantasan korupsi.

“Sebagai chairman OGP, Indonesia harus memberi contoh bagi negara-negara anggota lain. Komitmen keterbukaan pemerintah Indonesia harus dinyatakan dalam implementasi konkrit,” ucap Tanti.

Lebih lanjut, untuk mendorong secara lebih konkrit percepatan pencapaian upaya pembentukan pemerintahan terbuka dan transparan, Faisol menambahkan, pemerintah Indonesia juga perlu mengimbangi komitmen tata pemerintahan terbuka, dengan pemerataan infrastruktur telekomunikasi.

“Indonesia masih memiliki ketimpangan dalam hal infrastruktur dan literasi terhadap medium teknologi informasi dan komunikasi,” jelas Faisol.

Bagi Faisol, tanpa pemerataan infrastruktur dan literasi teknologi informasi dan komunikasi tersebut, berbagai inisiatif pemerintahan terbuka yang dibuat oleh pemerintah Indonesia tidak akan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Hamong Santono dari International NGO forum Indonesian Development (INFID) menyoroti pentingnya posisi Indonesia di hadapan berbagai negara anggota OGP.

“Indonesia dapat memanfaatkan posisi sebagai chairman inisiatif yang beranggotakan 60-an negara ini untuk menginisiasi masuknya isu transparansi dan partisipasi dalam berbagai agenda global,” papar Hamong.

Salah satu yang perlu menjadi perhatian adalah pembahasan agenda pembangunan global pasca Milleneum Deveopment Goals (MDGs) atau yang lebih dikenal dengan agenda Pembangunan Paska 2015.

“Sebagai chairman OGP, Indonesia dapat menjadi pelopor untuk memasukkan persoalan governance untuk memastikan terciptanya proses pembangunan yang transparan, akuntabel, dan memungkinkan tumbuhnya partisipasi publik,” tambah Hamong.