Kemenhub dorong pembangunan monorel Jakarta
Senin, 05 Mei 2014 - 14:41 WIB
Kemenhub dorong pembangunan monorel Jakarta
A
A
A
Sindonews.com - Direktur Lalu Lintas dan Angkatan Kereta Api Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Hanggoro Budi Wiryawan, menjelaskan proyek monorel yang dikerjakan PT Jakarta Monorail (JM) harus tetap berjalan.
Menurutnya, PT JM telah bertemu dan berkonsultasi dengan Kemenhub. "Jadi dua minggu lalu, kita ketemu tim dari Jakarta Monorail. Kita full team. Pertemuan itu dibuka sebentar oleh Pak Wamen, beliau sangat antusias dorong Jakarta Monorail. Perizinan di sisi kita untuk diminta dipercepat," ungkap dia dalam rilisnya, Senin (5/5/2014).
Di depan pejabat Kementerian Perhubungan, lanjut Hanggoro, PT JM menjelaskan perkembangan proyek dan kendala yang dihadapi. "Menurut penjelasan pihak JM, progress untuk monorel saat ini sedang dalam proses memenuhi beberapa persyaratan terkait Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS)," katanya.
Pada pertemuan tersebut, JM menyampaikan tarif tiket monorel berada pada kisaran Rp9.000. Diharapkan, pemasukan PT JM dari tarif tiket mencapai 20-30 persen saja. "Selebihnya dari properti. Mereka sudah dalam proses (pendapatan) untuk mencapai komposisi 70 (pendapatan dari area komersial) : 30 (pendapatan dari tiket) atau 80:20," jelasnya.
Hanggoro menerangkan, rute monorel green line dan blue line merupakan area bisnis di jantung kota Jakarta. Sehingga Pemprov DKI dan Jakarta Monorail masih menghitung nilai sewa pemanfaatan lahan yang akan dikembangkan untuk area komersial seperti mal.
"Ini ada beberapa yang belum memenuhi permintaan DKI, karena lahan yang digunakan itu prime area semua. Tapi kami yakin ini akan berproses untuk penyelesaiannya. Kami berharap akan berjalan," tuturnya.
Seperti diketahui, PT JM memperoleh konsesi pelaksanaan KPS untuk membiayai dan mengembangkan monorel rute green line dan blue line di tengah kota DKI Jakarta. Perusahaan tersebut melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pada 16 Oktober 2013.
Monorel merupakan salah satu program transportasi massal di DKI yang dijalankan dengan pola KPS dan sudah melewati proses legal review, kajian teknis, dan kajian financial oleh Tim Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KPPI) bentukan Bappenas dan Kantor Menko Perekonomian RI.
Menurutnya, PT JM telah bertemu dan berkonsultasi dengan Kemenhub. "Jadi dua minggu lalu, kita ketemu tim dari Jakarta Monorail. Kita full team. Pertemuan itu dibuka sebentar oleh Pak Wamen, beliau sangat antusias dorong Jakarta Monorail. Perizinan di sisi kita untuk diminta dipercepat," ungkap dia dalam rilisnya, Senin (5/5/2014).
Di depan pejabat Kementerian Perhubungan, lanjut Hanggoro, PT JM menjelaskan perkembangan proyek dan kendala yang dihadapi. "Menurut penjelasan pihak JM, progress untuk monorel saat ini sedang dalam proses memenuhi beberapa persyaratan terkait Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS)," katanya.
Pada pertemuan tersebut, JM menyampaikan tarif tiket monorel berada pada kisaran Rp9.000. Diharapkan, pemasukan PT JM dari tarif tiket mencapai 20-30 persen saja. "Selebihnya dari properti. Mereka sudah dalam proses (pendapatan) untuk mencapai komposisi 70 (pendapatan dari area komersial) : 30 (pendapatan dari tiket) atau 80:20," jelasnya.
Hanggoro menerangkan, rute monorel green line dan blue line merupakan area bisnis di jantung kota Jakarta. Sehingga Pemprov DKI dan Jakarta Monorail masih menghitung nilai sewa pemanfaatan lahan yang akan dikembangkan untuk area komersial seperti mal.
"Ini ada beberapa yang belum memenuhi permintaan DKI, karena lahan yang digunakan itu prime area semua. Tapi kami yakin ini akan berproses untuk penyelesaiannya. Kami berharap akan berjalan," tuturnya.
Seperti diketahui, PT JM memperoleh konsesi pelaksanaan KPS untuk membiayai dan mengembangkan monorel rute green line dan blue line di tengah kota DKI Jakarta. Perusahaan tersebut melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pada 16 Oktober 2013.
Monorel merupakan salah satu program transportasi massal di DKI yang dijalankan dengan pola KPS dan sudah melewati proses legal review, kajian teknis, dan kajian financial oleh Tim Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KPPI) bentukan Bappenas dan Kantor Menko Perekonomian RI.
(izz)
Lihat Juga :
