SBY buka konferensi Open Government Partnership
Selasa, 06 Mei 2014 - 11:24 WIB
SBY buka konferensi Open Government Partnership
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pagi hari ini membuka Konferensi Open Government Partnership (OGP) Kawasan Asia Pasifik di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali.
OGP merupakan gerakan mendorong transparansi dan keterbukaan dalam pemerintahan yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan. Selain pemerintahan juga berasal dari masyarakat sipil seperti LSM, akademisi, dan organisasi gerakan, serta kalangan swasta.
Gerakan ini salah satunya diinisiasi oleh Indonesia tiga tahun lalu. Berawal dari delapan negara kini menjadi 64 negara yang turut dalam OGP. Presiden SBY selama setahun ini menjadi ketua bersama (co chair) OGP.
Pada konferensi ini ditargetkan dihadiri 500 utusan dari berbagai pemangku kepentingan. "Saat ini telah ada 468 utusan yang mendaftar," katanya seperti dikutip dari seitus Setkab, Selasa (6/5/2014).
Tahun ini, Indonesia sebagai salah satu dari delapan negara perintis OGP memperoleh kehormatan menjadi lead-chair OGP bersama Meksiko sebagai support co-chair-nya. Kedelapan Negara itu adalah Brazil, Indonesia, Meksiko, Norwegia, Pilipina, Afrika Selatan, Inggris dan Amerika Serikat.
Keanggotaan Indonesia dalam OGP merupakan ikhtiar untuk mewujudkan tiga pilar dalam pelaksanaan sistem pemerintah negara demokrasi, yakni transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas.
Penetapan Indonesia sebagai bagian dari OGP itu tertuang dalam Keppres 13/2014 yang diteken Presiden SBY pada 26 Maret 2014. Bagi Indonesia, keterbukaan adalah dasar bagi pemerintahan modern. Apalagi, maraknya pemanfaatan ponsel, internet, dan media sosial, turut menjadi pemicu ke arah komitmen itu.
OGP merupakan gerakan mendorong transparansi dan keterbukaan dalam pemerintahan yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan. Selain pemerintahan juga berasal dari masyarakat sipil seperti LSM, akademisi, dan organisasi gerakan, serta kalangan swasta.
Gerakan ini salah satunya diinisiasi oleh Indonesia tiga tahun lalu. Berawal dari delapan negara kini menjadi 64 negara yang turut dalam OGP. Presiden SBY selama setahun ini menjadi ketua bersama (co chair) OGP.
Pada konferensi ini ditargetkan dihadiri 500 utusan dari berbagai pemangku kepentingan. "Saat ini telah ada 468 utusan yang mendaftar," katanya seperti dikutip dari seitus Setkab, Selasa (6/5/2014).
Tahun ini, Indonesia sebagai salah satu dari delapan negara perintis OGP memperoleh kehormatan menjadi lead-chair OGP bersama Meksiko sebagai support co-chair-nya. Kedelapan Negara itu adalah Brazil, Indonesia, Meksiko, Norwegia, Pilipina, Afrika Selatan, Inggris dan Amerika Serikat.
Keanggotaan Indonesia dalam OGP merupakan ikhtiar untuk mewujudkan tiga pilar dalam pelaksanaan sistem pemerintah negara demokrasi, yakni transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas.
Penetapan Indonesia sebagai bagian dari OGP itu tertuang dalam Keppres 13/2014 yang diteken Presiden SBY pada 26 Maret 2014. Bagi Indonesia, keterbukaan adalah dasar bagi pemerintahan modern. Apalagi, maraknya pemanfaatan ponsel, internet, dan media sosial, turut menjadi pemicu ke arah komitmen itu.
(izz)
Lihat Juga :
